AMBON, Siwalimanews – Hingga kini belum ada progres dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pencetakan baliho dan spanduk senilai Rp. 1,5 miliar tahun 2019 di Pemkot Ambon.

Dugaan korupsi itu dilaporkan LSM LIRA Maluku pada pada 5 Oktober 2020 lalu. Pihak Kejati Maluku yang dikonfirmasi mengaku, masih melakukan telaah. Jawaban yang sama diberikan beberapa waktu lalu.

“Laporan terkait baliho sesuai me­kanisme penanganan laporan saat ini sudah  ditelaah oleh staf bidang inte­lijen,” kata Kasi Penkum dan Hu­mas Kejati Maluku, Samy Sapulette, kepada Siwalima, Selasa (20/10).

Sapulette mengatakan, laporan yang disampaikan tetap diproses, dan saat ini masih ditelaah.  “Masih ditelaah. Jadi ikuti saja dulu pro­sesnya,” ujarnya singkat.

Sebelumnya Sapulette menyam­pailkan pernyataan yang sama saat dikonfirmasi pada Kamis, (8/10) lalu. “Benar, laporannya sudah masuk. Kasusnya masih dalam proses te­laah. Jadi sebaiknya diikuti saja proses yang saat ini sedang dilaku­kan,” katanya.

LSM LIRA Maluku melaporkan Pemkot Ambon ke Kejati Maluku terkait dugaan penyalahgunaan anggaran senilai Rp. 1,5 milliar untuk pencetakan spanduk dan baliho tahun 2019.

Laporan disampaikan 5 Oktober 2020 lalu. Dalam laporan bernomor 07/A-DPW/LIRAMAL/X/2020 itu, LIRA melaporkan Sekretariat Pemkot Ambon sebagai pengelola proyek, bendahara pengeluaran yang dise­rahi tugas untuk membiayai proyek dan Toko M3 Digital Printing seba­gai pihak ketiga.

“Kami sudah laporkan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran ke Kejati Maluku sejak 5 Oktober lalu,” kata Direktur LSM LIRA Ma­luku, Jan Sariwating, kepada Siwa­lima, Rabu (7/10).

Sariwating mengatakan, para terlapor itu diduga telah melakukan per­buatan yang berpotensi meng­hambat pembangunan daerah serta merugikan keuangan daerah untuk meraup keuntungan yang tidak wajar atas pencetakan spanduk dan baliho.

Dijelaskan, Pemkot Ambon meng­anggarkan dana untuk belanja jasa publikasi media cetak dan elektronik sebesar Rp. 15,8 milliar. Dana yang direalisasikan sebesar Rp. 15,6 milliar.

Dari realisasi itu, Rp. 11.7 milliar di­pakai untuk membiayai paket ke­giatan penyelenggaraan pameran hasil-hasil pembangunan.

Paket kegiatan itu seharusnya dikelola Dinas Komunikasi Informa­tika dan Persandian. Namun entah kenapa diambil alih pengelolaannya oleh Sekretariat Pemkot Ambon. Padahal fungsi utama dari sekretariat adalah membantu dan mendukung kegiatan walikota dalam menja­lankan tugas pemerintahan.

“Jadi tidak masuk pada hal-hal teknis yang mana kewenangannya su­dah diatur tersendiri sesuai ke­tentuan yang ada,” kata Sariwating.

Ia menyebut, akibat dari pengam­bilalihan proyek, maka pelaksanaan amburadul. Penyusun dokumen proyek, pelaporan perkembangan proyek, penelitian kelengkapan SPP, verifikasi SPP, penyiapan SPM yang harus dilakukan oleh PPK maupun PPTK maupun Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, semuanya itu telah dilanggar oleh Sekretariat Pemkot Ambon.

“Semua proses pembayaran atas proyek ini, hanya ditangani oleh satu tangan yaitu bendahara pengelua­ran,” ujar Sariwating.

Selain itu, kata Sariwating, Toko M3 Digital Printing yang menger­jakan pencetakan baliho dan span­duk diragukan keberadaannya. Pa­sal­nya, setelah dicek di lapangan tidak diketahui siapa pemiliknya, bahkan alamatnya juga kabur. Nota pembayaran yang disodorkan kepa­da sekretariat bukan nota asli dari toko.

“Jadi apa yang dilakukan sekre­tariat kota telah melenceng jauh dari tupoksi yang diamanatkan oleh pe­merintah, dimana dalam pengguna­an anggaran harus efisien, terarah serta dapat dipertanggungjawab­kan,” ujarnya.

Sariwating berharap Kejati Malu­ku menindaklanjuti laporan itu de­ngan membentuk tim untuk lakukan pulbaket dan puldata. “Saya harap pihak kejaksaan mengusut tuntas kasus ini,” tandasnya. (Cr-1)