AMBON, Siwalimanews –Â Pemilik lahan Tempat PemÂbuangan Akhir (TPA) yang berÂlokasi di Benteng Karang, Desa Passo, Enne Josephine Kailuhu melalui kuasa hukumnya, Roos Jeane Alfaris resmi mengajukan permohonan eksekusi ke PengÂadilan Negeri Ambon.
Permohonan eksekusi dilakukan berdasarkan putusan PN nomor perkara 269/Pdt.G/2019/PN.Amb.
Alfaris menegaskan permohoÂnan ini diajukan lantaran PemeÂrintah Kota Ambon belum memeÂnuhi kewajibannya untuk memÂbayar sisa lahan yang digunakan sebagai lokasi TPA.
Menurut Alfaris, kliennya memiÂliki lahan seluas 10 hektar yang diperoleh melalui hibah dari Paulus Lesiasel kepada Urbanus Kailuhu, ayah dari kliennya, Enne Josephine Kailuhu.
Namun, tanpa izin dan sepengeÂtahuan pemilik, Pemkot Ambon telah memanfaatkan lahan tersebut sebaÂgai TPA dan Pengelolaan Sampah Terpadu (PST). Bahkan pada tahun 2006 dan 2014, sertifikat hak pakai atas nama Pemkot Ambon telah diterbitkan di atas lahan tersebut.
âPemkot Ambon memanfaatkan lahan tanpa izin dan telah menerÂbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama mereka, padahal klien kami memiliki hak penuh atas tanah tersebut,â ujar Alfaris dalam rilisnya kepada Siwalima, Jumat (21/3).
Dia menjelaskan, sebelumnya pada tahun 2019 pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon, dan persidangan berakhir dengan kesepakatan damai yang ditetapkan dalam akta perdamaian pada 2 Juli 2020.
Dalam perjanjian tersebut, Pemkot Ambon setuju untuk membayar lahan seluas 1 hektar dengan nilai Rp660 juta, sementara sisa 9 hektar akan dibayar setelah dilakukan penilaian oleh tim appraisal.
Namun hingga kini, Pemkot Ambon belum melaksanakan pembaÂyaran untuk sisa lahan dimaksud.
âUpaya pendekatan telah dilakuÂkan, tetapi hanya mendapatkan janji tanpa realisasi,âkatanya.
Belakangan, Pemkot Ambon justru berdalih bahwa lokasi TPA Benteng Karang termasuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran.
âKlaim tersebut telah dibantah oleh mantan Kepala Dinas KehutaÂnan Provinsi Maluku, Sadli Ile, yang menyatakan bahwa lahan itu bukan hutan lindung, melainkan termasuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL),âujar Alfaris.
Atas dasar tersebut, ia menegasÂkan bahwa pihaknya resmi mengÂajukan permohonan eksekusi ke PengÂadilan Negeri Ambon untuk memasÂtikan hak-hak kliennya terÂpenuhi sesuai dengan akta perdaÂmaian yang telah berkekuatan hukum tetap.
âKami berharap Pengadilan NeÂgeri Ambon segera memerintahkan Pemkot Ambon untuk melaksanakan isi putusan akta perdamaian, karena hingga kini tidak ada langkah nyata dari mereka untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran lahan,âtegas Alfaris. (S-25)