TIAKUR, Siwalima.id - Pembangunan proyek Lapangan Abadi Masela diharapkan dapat memberikan manfaat bagi daerah terkhususnya bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Maluku diminta mengatur mulai dari pendistribusian pangan, material, hingga tenaga kerja agar kedepan tidak jadi penonton di negeri sendiri.
Ketua DPD GAMKI Maluku, Samuel Ritiauw masyarakat tidak boleh menjadi penonton di daerah sendiri dalam proyek lapangan abadi Masela.
“Ini harus diatur secara baik agar tidak menimbulkan konflik antar kabupaten dan kota di Maluku,” ujarnya saat rapat bersama dengan Pemkab MBD, Pemkab Kepulauan Tanimbar, anggota Komisi II DPRD Maluku, Akademisi Unpatti, PCPS GMKI Tiakur dan anggota DPRD MBD di ruang rapat Bamus DPRD Maluku, Senin (27/4).
Regulasi tersebut, menurutnya penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemda maupun investor, termasuk Inpex Masela Ltd, dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja lokal.
Senada dengan itu, akademisi Unpatti Bob Mosse, menilai Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik di darat maupun di laut, yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
”Potensi ini akan memberikan dampak positif, terutama dengan kehadiran ribuan tenaga kerja pada tahap konstruksi,” akuinya.
Ia juga mendorong pemda mendata sumber daya manusia asal Maluku, khususnya dari MBD dan KKT, yang memiliki kompetensi di sektor minyak dan gas (migas) maupun bidang terkait.
Mosse juga mengusulkan penyiapan Balai Latihan Kerja (BLK) guna mendukung sertifikasi tenaga kerja lokal agar siap bersaing dan terserap dalam proyek tersebut.
Sementara itu, Anggota DPRD Maluku, Anos Yeremias, menyambut positif aspirasi GAMKI MBD dan menilai langkah tersebut sebagai inisiatif konstruktif.
”Apa yang dilakukan GAMKI MBD sangat positif dan perlu mendapat perhatian serius. Regulasi ini penting sehingga DPRD harus merespons dengan baik,” ucap Anos.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Suanthie J. Laipeny, juga menekankan perlunya tindak lanjut cepat.
Dirinya meminta GAMKI segera menyampaikan pokok pikiran dan notulensi rapat sebagai dasar pengusulan rancangan Perda ataupun Pergub.
”Kami mendukung dan siap memperjuangkan ini. GAMKI juga dapat mengagendakan audiensi dengan gubernur Maluku agar proses ke depan berjalan lancar,” pinta Laipeny.
Ketua DPC GAMKI MBD, Eros J. Akse, mengatakan pihaknya mengapresiasi anggota DPRD asal MBD dan KKT yang telah menerima dan mendengar aspirasi masyarakat.
Dikatakan, pengembangan Blok Masela harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi daerah. “Distribusi bahan pangan, material, hingga tenaga kerja perlu diatur berdasarkan pemetaan potensi wilayah di Maluku agar memberikan manfaat yang adil dan merata,” kata Eros.
GAMKI MBD berharap perda tersebut dapat memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan Blok Masela, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi dan mencegah potensi konflik sosial antar wilayah di Maluku.(S-28)
