AMBON, Siwalimanews – Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Ambon, Rawidin Ode, menegaskan pihaknya mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang telah menahan seorang mantan anggota TKBM, yang sebelumnya kerap melontarÂkan fitnah terhadap organisasi tersebut.
Dalam keterangan persnya, yang berlangsung di Kantor Koperasi TKBM di Kawasan, Jl. Pantai Mardika. Rawidin meÂnyeÂbut bahwa tudingan yang selama ini diarahkan kepada TKBM Ambon meÂruÂpakan hoaks. Ia menegaskan, pihakÂnya telah melakukan rapat bersama kuasa hukum, dan kini terduga pelaku telah ditahan di Bandung.
âKami sampaikan apresiasi kepada Polda Maluku, Kejaksaan, dan khususÂnya pengacara kami yang terus mengaÂwal kasus ini,â tegas Rawidin.
Senada dengan itu, Kuasa hukum Koperasi TKBMÂ Ambon, Ros Jeane Alfaris, menjelaskan bahwa tersangka Andre Adrianti alias Andri Harianto sebelumnya sempat dilaporkan atas dugaan pemalÂsuan dan penggelapan sejak tahun 2020, namun tidak kunjung diproses karena yang bersangkutan melarikan diri.
âSetelah melalui upaya luar biasa, akhirnya tersangka ditangkap di Bandung. Saya memang terus mengawal kasus ini, bahkan mengancam untuk menggugat ke Reskrim, Kejati, hingga pelaku jika tidak segera ditindaklanjuti,â ujarnya.
Alfaris menambahkan, penangkapan dilakukan Minggu (17/8) sekitar pukul 15.00 WIT di Bandung saat tersangka teÂngah berada di RS Ali Salikin Bandung deÂngan alasan tengah menjaga mertuaÂnya. Usai penangkapan, tersangka langsung dibawa ke Rutan Ambon untuk menunggu pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri.
âJaksa sudah melaksanakan tahap II pada hari Selasa lalu,â jelasnya.
Menurut Alfaris, mengapa pihaknya mendesak aparat agar kasus ini segera diproses karena kliennya kerap diserang dengan berbagai tudingan miring di media. Dengan adanya penahanan tersebut, ia menegaskan penghargaan setinggi-tingginya kepada Polda Maluku dan Kejati Maluku. âSoal pembuktian biarlah nanti di persidangan. Kami meÂmiliki bukti kuat yang dapat memastiÂkan tersangka bersalah,â katanya.
Lebih lanjut, Alfaris mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencabut gugatan perdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH). âAlasan pencabutan karena proses hukum pidana sudah berjalan hingga tahap II, sehingga gugatan perdata tidak diperlukan lagi,â tandasnya. (S-26)