AMBON, Siwalimanews – Direncanakan pekan ini, penyiÂdikan kasus dugaan korupsi proÂyek pembangunan Bendungan dan Irigasi Bubi, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur
Proyek nasional senilai Rp226,9 miliar yang bersumber dari APBN 2017â2020 ini diduga mangkrak dan tidak memberikan manfaat sebagaimana yang direncanakan.
Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aries Manulla mengatakan, tim penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhaÂdap Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dan kontraktor untuk dimintai keterangan dalam pekan ini.
âUntuk kasus irigasi, minggu ini undangan klarifikasi sudah dikirim ke BWS dan penyedia,â ujarnya kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya, Rabu (30/4).
Proyek pembangunan ini dimeÂnangkan oleh PT Gunakarya BaÂsuki KSO, perusahaan kontrakÂtor yang disebut beralamat di Jakarta. Meski dana telah dicairkan 100 persen sejak 2020, hasil di lapaÂngan menunjukkan proyek terseÂbut terbengkalai dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama dalam mendukung pertaÂnian lokal.
Sebelum laporan dugaan korupsi proyek ini diajukan oleh Ketua RUMI, Fadel Rumakat bersama rekan-rekannya.
Dalam laporannya, mereka meÂnyebut adanya indikasi permufaÂkatan jahat antara kontraktor dan peÂjabat BWS Maluku untuk memÂperkaya diri.
âProyek ini tidak selesai, terbeÂngkalai dan tak terurus. Masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa pun dari pembangunan yang telah menyerap anggaran besar tersebut,â ungkap Fadel.
Fadel dan Usman Bugis, yang ikut dalam investigasi lapangan menilai proyek tersebut melanggar berbagai ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta sejumlah peraturan pemerintah mengenai pengelolaan irigasi dan sumber daya air. Mereka juga menyoroti pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (S-25)