AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik KejakÂsaan Tinggi Maluku diÂdorong untuk menunÂtaskan kasus dugaan korupsi proyek mangÂkrak milik Balai PelakÂsana Penyediaan PeruÂmahan (BP2P) Maluku.
Pasalnya, tim penyidik meÂlibatkan ahli untuk mengÂhitung kerugian negara dalam dugaan perkara koÂrupsi proyek pembaÂnguÂnan rumah khusus tahun 2016 tersebut di Kabupaten Seram BaÂgian Barat dan KabuÂpaten Maluku Tengah.
Namun sampai deÂngan saat ini pasca kasus ini dinaikan statusnya dari peÂnyelidikan ke penyidikan, penyidik belum juga melaÂkukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
âPenyidik belum melaÂkukan pemanggilan untuk pemeriksaan saksi-saksi. NanÂti kalau ada pemeriksaan nanti akan diinfokan, âungkap Kasi PenÂkum dan Humas Kejati Maluku, Aizit Latuconsina kepada Siwalima meÂlalui pesan WhatsApp, Selasa (20/2).
Menanggapi hal itu, Ketua WaÂlang Aspirasi Rakyat Maluku, Christian Sea mendorong tim penyidik Kejati Maluku untuk segera meÂnuntaskan proyek mangkrak BP2P ini, dengan memanggil saksi-saksi yang terkait didalamnya.
Menurutnya, dengan dinaikannya status kasus tersebut dari penyeÂlidikan ke penyidikan maka, sudah ada bukti awal untuk selanjutnya penyidik menemukan berapa banyak kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus itu.
Sea menginginkan agar ada keÂpastian hukum dari Kejati Maluku terhadap penyidikan perkara terseÂbut. Kepastian hukum dimaksud yakni, Kejati mesti mengambil langkah cepat, tegas dan terukur guna mengumpulkan bukti yang kemudian mengarah pada penetapan tersangka.
âKejaksaan merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menuntaskan kasus hingga hingga selesai. Jadi kami berharap Kejati Maluku mesti menunjukan sikap dan langkah tegas dalam mengusut kasus ini hingga tuntas, âungkap Sea kepada Siwalima melalui teleÂpon seluler, Rabu (21/2).
Dia khawatir dengan belum dilaÂkukannya pemeriksaan saksi-saksi, maka bisa saja jaksa âmasuk anginâ apabila mendiamkan kasus ini. Karena menurutnya, apabila dalam mengusut suatu kasus dugaan korupsi yang kemudian dinaikan status kasus tersebut, maka sudah tentu ada indikasi perbuatan melaÂwan hukum. Otomatis, Kejati mesti bertindak cepat untuk mengumÂpulkan bukti yang akurat guna penetapan tersangka.
âKalau sudah ditingkatkan ke penyidikan, itu berarti ada perbuaÂtan melawan hukum dan bisa jadi ada kerugian negara. Nah, tetapi kenapa setelah dinaikan ke tahap yang lebih lanjut kok belum ada langkah untuk panggil dan periksa saksi untuk kumpulkan bukti?,â tanyanya.
Ia berharap, Kejati Maluku sebaÂgai aparat penegak hukum tidak mendiamkan kasus tersebut. Sebab bisa saja pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab dalam proyek BP2P Maluku mengambil kesemÂpatan untuk mencari cela dalam menghilangkan bukti-bukti.
âIni jangan sampai terjadi. Karena bisa saja orang-orang yang diduga terlibat menghilangkan bukti. Dan masyarakat bisa menilai seperti itu, â ujarnya.
Untuk itu, Sea mendesak agar Kejati harus mengambil langkah kongkrit untuk segera memanggil kemudian memeriksa pihak terkait untuk merampungkan bukti dan mengarah pada penetapan tersangÂka. Sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahui pihak-pihak mana saja yang paling bertanggungjawab dalam proyek tersebut.
âSaya desak Kejati segera lakukan langkah hukum berupa panggilan saksi untuk diperiksa. Jika sudah ada bukti yang cukup maka segera umumkan tersangka, supaya masÂyarakat luas bisa tahu siapa saja yang bertanggungjawab dalam kasus ini. Jadi itu harapan kami dari Walang Aspirasi Rakyat yaitu ada penetapan tersangka, dan kami akan kawal perkembangan penyidikan kasus ini oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku, âtandasnya.
Libatkan Ahli Konstruksi
Seperti diberitakan sebelumnya, tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku akan melibatkan ahli untuk menghitung kerugian negara dalam dugaan perkara korupsi proyek pembangunan rumah khusus tahun 2016 pada Balai Pelaksana PenyeÂdiaan Perumahan (BP2P) Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Maluku Tengah.
âNantinya dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek ini, maka tentu saja tim penyidik akan melibatkan ahli, âungkap Plt Kasi Penkum Kejati Maluku, Aizit Latuconsina kepada Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Selasa (13/4)
Ia menjelaskan, karena kasus ini merupakan pekerjaan konstruksi, maka pastinya tim penyidik akan melibatkan ahli konstruksi untuk menghitung kerugian negara yang diakibatkan dari proyek tersebut.
âYa karena itu pekerjaan konsÂtruksi maka tim akan melibatkan tenaga ahli konstruksi, âjelasnya.
Kendati begitu, Aizit belum bisa memastikan ahli konstruksi dari mana yang nantinya akan dipakai oleh tim penyidik. Namun tentu penyidik akan menggunakan ahli yang profesional untuk melakukan perhitungan kerugian negara.
âBelum tahu tim akan melibatkan ahli konstruksi dari pihak mana, tapi yang pasti ahli yang nanti dipakai tentunya profesional. Nanti perkemÂbangannya akan diinfokan lebih lanjut, âterangnya.
Ditanya kapan tim penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk menetapkan tersangka, Aizit juga belum dapat memastikannya.
âNanti tim penyidik yang tentukan kapan pemeriksaan dilakukan. Dan nantinya semua bukti sudah pas atau sudah kuat, maka akan dilaÂkukan ekspos gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangkanya, âkatanya.
Mangkrak
Kejaksaan Tinggi Maluku memÂbidik proyek pembangunan rumah khusus bagi aparat TNI dan Polri di daerah rawan konflik, yang tak tuntas dikerjakan sejak tahun 2016.
Padahal, proyek milik BP2P Maluku di Kabupaten Maluku TeÂngah dan Seram Bagian Barat tersebut, sudah menghabiskan angÂgaran Rp6,1 miliar.
Meski menelan biaya yang sangat fantastis, ternyata pembangunan rumah khusus TNI dan Polri terÂsebut hingga kini tak mampu diselesaikan alias terbengkalai.
Kejati dalam penyelidikan kasus ini menemukan adanya bukti-bukti sehingga telah dilimpahkan penaÂnganannya dari intelijen ke pidana khusus.
Proyek pembangunan rumah khusus di Kabupaten SBB berada di Desa Iha, Luhu, Siaputih, Tanah Goyang, Desa Lisabata kolo, ElpaÂputih, Samasuru, dan Desa Loki.
Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, proyek pembangunan rumah khusus bagi TNI dan Polri itu berada di Desa Mamala dan Morela.
Proyek pembangunan rumah khusus ini pada beberapa desa di Kabupaten SBB maupun Malteng diduga hanya dibangun pondasi saja dan ada juga yang tidak sama sekali, padahal anggarannya telah cair 100 persen.
Mantan Kasi Pidsus Kejati MaÂluku, Wahyudi Kareba sebelumnya mengatakan, penanganan penyeliÂdikan dari Intel ke Pidsus sudah pasti ada bukti dan fakta yang cukup, sehingga kasus ini dilanÂjutkan ke tahapan berikutnya.
Menurut dia, pihak Kejati Maluku telah memeriksa sejumlah pihak diantaranya sekarang kepala Balai BP2P inisial JLP serta pihak-pihak terkait lainnya yaitu PPK yang dimintai klarifikasi, rekanan, kuasa direktur, konsultan pengawas dan staf BP2P.
âPada dasarnya penyidik ketika melimpahkan karena ada cukup alat bukti, nah dalam kasus ini pihak-pihak terkait yang dipanggil saat penyeÂlidikan di tingkat bidang intel untuk dimintai klarifikasi yaitu kepala Satker SNPT Atau sekarang kepala Balai BP2P inisial JLP, serta pihak-pihak terkait lainnya yaitu PPK yang dimintai klarifikasi, rekanan, kuasa direktur, konsultan pengawas dan staf BP2P,â sebutnya. (S-29)