Dewan Pimpinan Pusat PDIP telah menindaklanjuti laporan  belasan kader PDIP Maluku yang mengajukan  protes keras ke pimpinannya di Jakarta. Mereka meminta segera evaluasi Murad Ismail.dari jabatannya.

Laporan tertulis setebal 33 halaman itu  dilayangkan tertanggal 8 Oktober kader dan senior PDIP berkesimpulan kepemimpinan Murad Ismail benar-benar sulit diharapkan untuk membesarkan PDIP di Maluku“Kader PDIP Maluku ini menyebutkan, Murad melakukan pelanggaran baik internal maupun eksternal.

Pelanggaran Internal. Pertama, Murad disebutkan tidak pernah datang di Kantor DPD PDIP Maluku, apalagi melaksanakan rapat pleno DPD yang seharusnya dilakukan minimal satu kali dalam sebulan.“Kedua, Ketua-ketua DPC partai maupun fungsionaris–fungsionaris sangat sulit berkomunikasi apalagi bertemu langsung dengan ketua DPD, begitupun juga fungsionaris DPD. Mayoritas fungsionaris DPD PDIP sangat kecewa dengan gaya kepemim­pinan Ketua DPD, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa.

Ketiga, Ketua DPD memberikan tugas kepada tiga fungsionaris masing-masing Benhur G Watubun, Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenang Pemilu. Nancy Purmiasa, Wakil Ketua Bidang Organisasi, dan Lucky Wattimury, bendahara. Untuk melaksana­kan tugas-tugas DPD sesuai dengan surat tugas No.01/IN/ST/DPD.23/III/2021, tanggal 3 Maret 2021 dengan berdasar pada AD/ART PDIP Bab III tentang arti, tujuan, fungsi, dan tugas serta AD/ART bab II Pasal 44 ayat (1), maupun tugas tanggung jawab sebagai Gubernur Maluku yang menyita banyak waktu.

Langkah kritis Kader PDIP.ini merupakan hal yang wajar sebagai bentuk kekecewaan atas kepemimpinan ketua DPDnya. Karena itu sebagai partai pemenang pemilu di Maluku pengurus DPD PDIP sudah harus menyikapi langkah ini secepaynya, karena bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada PDIP.“Disisi lain, PDIP di Maluku merupakan partai pemenang pemilu sehingga kekuatan politik partai benteng kekar ini harus tetap diperkuat untuk tetap mempertahankan kursi gubernur.

Kekecewaan kader dan senior PDIP ini merupakan hal yang wajar dalam politik“ Langkah cepat yang dilakukan DPP PDIP dengan memanggil beberapa fungsionarisnya di Maluku merupakan langkah tepat yang harus diapresiasi. Langkah ini juga merupakan bagian untuk menjawab kegelisahan kader PDIP di Maluku

Sehingga kader tentu saja  masih menunggu sikap tegas DPP PDIP. Apakah Ketua DPD PDIP Maluku akan diganti atau sebaliknya tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.  (*)