AMBON, Siwalimanews –Â Pengadilan Tipikor Ambon kembali mengelar sidang duÂgaan korupsi dana BOS MaÂluku Tengah dengan mengÂhadirkan 17 saksi.
Belasan saksi ini memÂberikan keterangan di PengÂadilan Tipikor Ambon, Kamis (16/11) memberatkan dua pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten berjulukan PamaÂhanu Nusa dan rekanan.
Tiga terdakwa yaitu, manÂtan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Askam Tuasikal, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan yang juga mantan manager dana BOS, Oktavianus Noya, dan MunÂnaidi Yasin, Komisaris PT Ambon Jaya Perdana sebagai penyedia dalam perkara duÂgaan korupsi Dana BOS ReÂguler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malteng taÂhun 2020-2022 bernilai Rp.61,1 miliar.
Menariknya dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Haris Tewa, didampingi haÂkim anggota Agus Hairula dan Antonius Sampe Samine itu, beberapa saksi mengaku membeÂrikan sejumlah uang kepada pejabat di Dinas Pendidikan Malteng dan bahkan hal itu sudah berlangsung lama.
Tindakan Mark Up
Selain pungutan melalui pembeÂrian sejumlah uang oleh Kepala seÂkolah di Kabupaten Maluku Tengah, Fakta persidangan ternyata tindakan mark up juga dilakukan oleh para terdakwa, dimana dari satuan harga sampul raport pada percetakan yang hanya 28 ribu di mark up hingga 85 ribu per sampul raport.
Fakta mark up yang dilakukan Askam Tuasikal Cs ini juga ada yang bervariasi. Ada sekolah yang per sampul raport di hargai dengan 65 ribu, namun ada yang sampai 85 ribu padahal satuan harga dipercetakan hanya 28 ribu.
Hal itu diungkapkan para Kepala sekolah dalam persidangan dimana mereka mengakui pembayaran dengan satuan harga yang telah ditetapkan pihak dinas.
âKami membayar kepada dinas untuk 1 sampul raport 85 ribu, conÂtohnya saya. Karena siswa saya pada SMP 6 Maluku Tengah sebaÂnyak 106 maka, saya membayar sampul raport 106 buah dengan total harga Rp9.010.000 yang dibaÂyarkan ke pa Lukiâ kata Kepsek
Selain para kepala sekolah peneÂrima Bos regular, ada juga penyedia sampul raport dari Jakarta, saksi atas nama Juju Jujuaria dan M Saleh Jogja yang merupakan kenalan terdakwa Askam Tuasikal.
Menariknya dalam persidangan, oleh ibu Jujujuaria sampaikan bahwa sampul raport yang diberikan keÂpada terdakwa Askam melalui Pak M Saleh Jogja 28.000 pieces per buah sampul raport dengan pengiriman pertama itu sekitar 30.000 pieces lalu, kemudian selang waktu 6 bulan itu dikirim 11.000 Pieces dengan harga Rp.30.000 per buah sampul raport.
Alhasil pembuktian JPU yang dilakukan oleh terdakwa Askam dan terdakwa Okto bisa disebut sebagai tindakan mark up, namun juga memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan penggunaan dana BOS reguler untuk pengadaan sampul raport dimana fakta yang disamÂpaikan itu 85.000 per buah sampul raport itu adalah hal yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri dan orang lain
âDapat saya jelaskan bahwa sesuai pesanan yang diminta kami mengirimkan 30 ribu sampul raport dengan satuan harga Rp28.000 per 1 sampul raport.
Selang 6 bulan pihaknya diminta mengirimkan lagi 11 ribu pieces, tetapi berubah harga menjadi 30 ribu per 1 sampul raport, â ungkap saksi Juju
Selain pungutan dan mark up terÂnyata oknum kepala sekolah yang mengaku bahwa ada tindakan fiktif yang dilakukan oleh dinas dimana siswanya hanya 108 namun diminta oleh pihak Dinas untuk dibuat menjadi 110.
âDari 108 siswa yang dimasukkan nama mereka untuk sampul raport ketika pencairan anggaran bos regular, saya diminta oleh pak Okto untuk melengkapi 108 siswa itu menjadi 110. Jadi sesuai dengan jumlah 110 siswa maka saya bayar sesuai permintaan pak Okto.
Saksi mengaku tidak pernah dibeÂritahukan alasan apa mereka meminÂta saya untuk penambahan 2 siswa paÂdahal siswa saya hanya 108,â ungÂkap Kepsek SD Negeri 20 Maluku Tengah sambil mengaku di depan persidangan jika dirinya setelah penÂcairan, juga memberikan uang kepada pak Okto dari 200,300,100 dan terdakwa Luki dengan jumlah 100 ribu dimana diberikan 2 kali. (S-26)