SIWALIMA.id > Berita
Mantan Walikota Tual Dihukum MA 7 Tahun Penjara
Hukum | Selasa, 5 Agustus 2025 pukul 22:45 WIT

AMBON, Siwalimanews – Mantan Walikota Tual, Adam Rahayaan dihukum Mahkamah Agung dengan hukuman 7 tahun penjara.

Putusan kasasi MA tersebut dibacakan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Ha­kim Agung, Dwiarso Budi San­tiarto didampingi dua hakim anggota masing-masing Agusti­nus Purnomo Hadi dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo

Dalam amar putusan kasasi itu, Majelis Hakim Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara.

“Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/terdakwa Adam Rahayaan serta memper­baiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 24/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB tanggal 20 November 2024 yang mengubah putusan Penga­di­lan Tipikor Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb tang­gal 7 Oktober 2024 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan dan tanpa dikenakan uang peng­ganti kepada terdakwa, menjadi pidana penjara selama 7 tahun,” Hal itu disampaikan kuasa hukum terdakwa, John Berhitu kepada Siwalima di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (4/8) mengutip putusan MA.

Selain itu kata Berhitu, mantan Walikota Tual juga dihukum dengan pidana denda sebesar Rp400.000. 000, dengan ketentuan apabila pida­na denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kuru­ngan selama 3 bulan.

Menanggapi putusan Kasasi itu, Jhon Berhitu mengaku, pihaknya akan mengajukan permohonan abolisi kepada Presiden Prabowo Subianto bagi kliennya Adam Rahayaan.

Abolisi kepada Adam Rahayaan ini dilayangkan, sebab dalam putu­san MA yang memperbaiki putusan PT Ambon, kliennya tak dibebankan dengan uang pengganti sebagai­mana putusan PT Ambon yang menghendaki kliennya dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp1.8 miliar.

Berdasarkan pertimbangan Maje­lis Hakim Agung tentang judex facti dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Adam Rahayaan tidak tepat, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hu­kum yang terungkap di persida­ngan, Rahayaan tidak memperoleh/menikmati kerugian keuangan negara tersebut, sehingga beralasan hukuman terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti.

Pertimbangan itulah, yang men­jadi dasar baginya untuk menga­jukan permohonan abolisi ke Presiden Prabowo Subianto. Jika dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap Adam Rahayaan adalah karena negara mengalami kerugian, padahal kebijakan yang diambilnya adalah untuk men­distribusikan Cadangan Beras Peme­rintah (CBP) demi memberi makan warga, maka ini membuka ruang argumentasi abolisi yang kuat.

Pihaknya akan menekankan, bah­wa kebijakan yang dilaksanakan Adam Rahayaan adalah perbuatan administratif atau kebijakan diskresi, bukan tindak pidana korupsi dan dilakukan dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, yaitu hak atas pangan.

Pertama, diskresi pemerintahan (Kebijakan untuk Kepentingan Rakyat) UU Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 22 ayat (1) yakni, Pejabat Pemerintahan dapat menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan tertentu dalam hal peraturan perundang-undangan tidak memberikan pilihan, tidak lengkap, atau tidak jelas.

“Dengan demikian, tindakan Adam Rahayaan mendistribusikan CBP dalam keadaan darurat pangan atau mendesak, merupakan bentuk diskresi, bukan perbuatan melawan hukum pidana,” tandas Berhitu.

Sementara argumen kedua, tidak untuk memperkaya diri, dimana tidak ada bukti, bahwa Adam Raha­yaan memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan tersebut. Ini penting karena sesuai unsur delik pasal 2 dan 3 UU Tipikor, jika tidak ada niat memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum, maka pemidanaan menjadi lemah secara substansi.

Ketiga, manfaat sosial dari kebi­jakan tersebut, maka kebijakan justru menguntungkan masyarakat luas, yakni memberikan bantuan pangan kepada warga yang membutuhkan,” Beber Berhitu.

Senada dengan Berhitu, kuasa hukum Adam Rahayaan lainnya Jack Wenno menambahkan, kerugian negara yang timbul dalam perkara tersebut, bukan akibat niat jahat. Mengapa demikian? Pertama keru­gian negara akibat administratif bukan kriminal, kerugian negara yang timbul bukan karena korupsi, melainkan karena kesalahan administratif atau prosedural yang tidak disengaja.

Berdasarkan Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa, Setiap penyimpangan prose­dur tidak selalu berarti perbuatan korupsi jika tidak ada niat jahat (mens rea). Kedua soal, asas ulti­mum remedium, dimana hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir (ultimum remedium).

“Dalam kasus ini, sanksi administratif atau tanggung jawab jabatan seharusnya cukup, bukan pidana penjara 8 tahun. Selain itu dari sisi aspek Kemanusiaan dan kepenti­ngan umum, Adam Rahayaan telah mengabdi sebagai kepala daerah dengan integritas,” tandas Wenno.

Tidak memperkaya diri sendiri menurut Wenno, yakni bertindak untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, yang selaras dengan Pasal 28C UUD 1945 (hak atas pangan dan kehidupan layak). Demikian maka Pelaksanaan pidana justru akan merugikan masyarakat yang dulu dilayaninya.

Permintaan Abolisi

Berdasarkan seluruh alasan tersbeut, permohonan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia, karena Presiden memiliki hak prerogatif abolisi berdasarkan pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Permohonan dilakukan demi keadilan substantif, pemulihan kepercayaan publik terhadap hukum dan kepentingan kemanusiaan.

“Dengan demikian kami berkesim­pulan, permohonan abolisi dapat didasarkan pada argumen, bahwa tindakan Adam Rahayaan tidak pantas dikualifikasi sebagai tindak pidana, karena dilakukan untuk ke­maslahatan rakyat, tidak bertujuan memperkaya diri. Kerugian negara terjadi bukan karena kejahatan, me­lainkan karena niat baik yang tidak sejalan dengan prosedur administratif,” cetus Wenno. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps