AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik KejakÂsaan Tinggi Maluku akan memanggil ulang Kepala Dinas PerindusÂtrian dan Perdagangan (Kadis Perindag) ProÂvinsi Maluku, Yahya Kota terkait kasus dugaan korupsi Ruko Pasar Mardika.
Panggilan ulang ini dilaÂkukan, lantaran Kadis PerinÂdag mangkir dari paÂnggil jaksa, Ia harus diÂperiksa pada Rabu (30/10) namun tidak haÂdir dan tanpa alasan.
âYang bersangkutan kita panggil untuk diÂmintai keterangan pada hari Rabu, tetapi tidak hadir tanpa ada alasan, âungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima di ruang kerjanya, Kamis (31/10).
Kata Ardy, tim penyidik suÂdah memanggil yang bersaÂngÂkutan, namun karena tidak hadir sehingga penyidik agenda untuk melayangkan surat panggil ulang.
âNanti penyidik akan agendakan untuk panggil ulang. Namun untuk waktunya saya juga belum tahu karena nanti penyidik yang tentuÂkan,âterangnya.
Selain Kadis Perindah, penyidik juga akan memanggil pihak lainnya yang berkaitan dan perkara tersebut. Termasuk juga Muhammad Franky Gaspary Thiopelus alias Kipe.
âPenyidik pasti susun agenda untuk panggil pihak-pihak terkait termasuk juga Kipe. Untuk waktu panggilannya itu nanti penyidik yang tentukan,â katanya.
Abaikan Perkara Ruko Mardika
Kejaksaan Tinggi Maluku hingga kini belum memanggil pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan ruko Mardika.
Kendati sudah melakukan penyeÂliÂdikan terhadap pengelolaan ratuÂsan ruko Mardika, namun hingga kini Kejati Maluku belum bergerak untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.
Bahkan, Kejati juga belum meÂngagendakan panggilan terhadap bos PT Bumi Perkasa Timur, MuÂhamad Franky Gaspary Thiopelus alias Kipe.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy menyampaikan bahwa proses pengusutan kasus dugaan korupsi pengelolaan ruko Mardika masih dilanjutkan oleh Korps AdhyÂaksa Maluku.
Kendati demikian, belum ada agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait perkara tersebut.
âMasih lanjut, âsingkatnya keÂpada Siwalima melalui sambungan selulernya, Senin (8/10).
Disinggung soal panggilan terÂhadap Kipe, Ardy mengaku Kejati masih fokus menyelesaikan kasus yang lain, sehingga belum mengÂagendakan panggilan untuk mengusut kasus tersebut.
âTapi untuk sementara belum diagendakan panggilan pihak-pihak terkait termasuk Kipe, karena tim masih fokus selesaikan perkara BP2P dan Sekda SBT yang sudah tahap 1. Mudah-mudahan bisa cepat dilimÂpahkan, sehingga bisa beralih ke kasus lainnya, âjelas Ardy.
Desak Kejati
Menyikapi hal itu, aktivis anti korupsi Walang Aspirasi Rakyat, Christian Sea mendesak agar Kejati Maluku segera mengambil langkah hukum untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keteraÂngan. Sebab kasus tersebut sudah masuk dalam radar atau pantauan KPK.
âKejati harus prioritas kasus ini karena sudah dapat dukungan DPRD terlebih juga sudah dipantau oleh KPK. Sehingga langkah hukum mesti segera dilakukan yaitu dengan memanggil pihak-pihak terkait unÂtuk digali keterangannya, âpinta Sea.
Ia berharap, Kejati dapat proÂfesional dalam mengusut kasus tersebut sehingga seluruh pihak yang diduga terlibat mesti dipanggil. Dengan begitu maka masyarakat bisa mengetahui adanya progres atau langkah hukum dalam pengÂusutan kasus tersebut.
âJadi Kejati mesti segera ambil langkah hukum paling tidak panggil pihak-pihak yang penting terlebih dahulu. Jangan beralasan sedang fokus kasus ini, atau kasus itu, tetapi kasus yang lain tidak ada progres sama sekali,â pintanya. (S-29)