BULA, Siwalimanews –Â Dua LSM yang melaporkan kaÂsus dugaan korupsi proyek irigasi Bubi, Kabupaten Seram Bagian Timur senilai Rp226,9 miliar
Proyek bernilai jumbo 226,9 miliar itu mangkrak, berpotensi korupsi tinggi sehingga dua LSM tersebut meÂlaporkan kasus itu untuk diteÂlusuri Ditreskrimsus Polda MaÂluku.
Kuasa Hukum Direktur Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Nanaku MaÂluku, Muhammad Gurium yakin, Ditreskrimsus Polda Maluku meÂnindaklanjuti kasus dugaan koÂrupsi proyek irigasi Bubi, KaÂbupaten Seram Bagian Timur.
Kata dia, proyek pembangunan yang dikerjakan sejak tahun 2017 hingga 2020 lalu menguras angÂgaran yang sangat fantastik naÂmun sayangnya tidak dapat diÂmanfaatkan oleh masyarakat hingÂga kini terbengkalai alias mangÂkrak.
Dia mengaku mengapresiasi kinerÂja Polda Maluku merespon dengan cepat laporan masyarakat.
âKami sangat mengapresiasi kinerja Polda Maluku yang secara cepat merespon baik laporan dari masyarakat, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan mangkrak proyek Irigasi Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur,â jelas Gurium dalam rilisnya kepada Siwalima, Jumat (23/3).
Dirinya percaya institusi kepoÂlisian sangat menjunjung tinggi proses penegakan hukum, sehingga kasus tersebut dilaporkan.
Sementara Direktur Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI) Fadel RuÂmakat juga memberikan dukungan kepada Polda Maluku mengusut proyek irigasi Bubi, Kabupaten Seram Bagian Timur.
âKami sudah mendatangi Polda Maluku pada Jumat (21/3) berdaÂsarkan keterangan pihak Polda MaÂluku bahwa laporan sudah dilimÂpahkan dari bagian umum ke Ditkrimsus untuk ditindak lanjuti,â tandas Rumakat
Rumakat memastikan dalam waktu dekat akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak- pihak yang terlibat dalam pembangunan Jaringan Irigasi Bubi di SBT.
âSaya memastikan kasus ini akan kami kawal sempai tuntas, sampai ada penetapan tersangka, sehingga ada efek jera terhadap pelaku-pelaku kejahatan dibalik mangkraknya pemÂbangunan irigasi tersebut. Sehingga ini menjadi contoh kepada pihak lain, agar jangan mempergunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Dia memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah meÂnunjukkan kinerja yang cukup baik dan progres dalam menindak lanjuti laporan yang sudah diterima.
Sementara itu, Kordinator Nanaku Maluku, Usman Bugis menegaskan pihaknya akan mengecek kembali perkembangan laporan yang sudah disampaikan ke Polda Maluku.
âSenin besok kami akan mengecek kelanjutan laporan kami di Polda Maluku,â ujarnya.
Segera usut
Sementara itu, akademisi Hukum Unidar mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku untuk segera menunÂtaskan kasus ini.
Menurutnya, kerugian negara yang mencapai Rp226,9 miliar merupakan jumlah yang signifikan dan tidak boleh diabaikan.
Pellu menekankan bahwa pemeÂrinÂtahan saat ini, di bawah kepeÂmimpinan Presiden Prabowo berÂkomitmen untuk membersihkan praktik korupsi.
âOleh karena itu, ia berharap aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas dalam menangani kasus ini. Proyek yang mangkrak dapat menghambat pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyaÂrakat,â ujarnya kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (21/3).
Berpotensi Korupsi
Sejumlah kalangan mendukung dan mendorong Ditreskrimsus Polda Maluku untuk mengungkap dugaan korupsi proyek irigasi Bubi, KabuÂpaten Seram Bagian Timur.
Proyek bernilai jumbo 226,9 miliar itu mangkrak, berpotensi korupsi tinggi sehingga Polda Maluku diÂminta untuk segera mengusut.
Ketua DPD Perkumpulan PengÂacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Maluku, Alfred Tutupary menilai, kasus ini sebagai ujian bagi integritas sistem hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan proyek infrastruktur berskala besar.
Pasalnya, proyek irigiasi bernilai ratusan miliar yang mangkrak berpotensi korupsi dan melanggar UU No. 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PembeÂrantasan Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia.
Kepada Siwalima di Ambon, Kamis (20/3) Alfred mendesak Polda Maluku untuk melakukan investiÂgasi yang komprehensif dan objektif dengan beberapa langkah berikut yakni, melibatkan auditor indepenÂden, merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk menghitung potensi kerugian negara akibat proyek tersebut
Selain itu, memeriksa seluruh pihak terkait termasuk kontraktor PT Gunakarya Basuki KSO dan pejabat Balai Wilayah Sungai Maluku, guna memastikan tidak adanya konflik kepentingan dalam penyelidikan, serta menerapkan pendekatan berÂbaÂsis bukti (evidence-based investigation) agar penyelidikan berjalan secara profesional tanpa tekanan atau intervensi dari pihak tertentu.
Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kaÂsus ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Karena publik berhak mengetahui bagaimana dana negara dikelola dan digunakan.
âMasyarakat harus mendapat keÂpastian bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Jika terÂbukti ada pelanggaran, pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang memberikan efek jera,â ujar Alfred.
Dia mengimbau Kapolda Maluku untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini, mengingat besarÂnya potensi kerugian negara serta dampaknya bagi masyarakat setemÂpat. âLangkah cepat dan tegas dari aparat penegak hukum akan menjadi pesan kuat bahwa hukum adalah instrumen keadilan, bukan alat kompromi,â tegasnya. (S-26)