AMBON, Siwalimanews – Yeanly Lopulalan, Penasehat Hukum dari mantan Penjabat Kepala Desa Jikumerasa, Nuntji Tomnusa mengaku, dari 8 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Buru di persidangan, sebagian besar meringankan kliennya
Mantan Penjabat Kepala Desa Jikumerasa, Nuntji Tomnusa disiÂdangkan bersama bendahara desa, Yuli Nurhayati alias Yuli dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD JikuÂmerasa, Kecamatan Lilialy, KabuÂpaten Buru.
Kepada Siwalima di Pengadilan Negeri Ambon, pekan kemarin, Lopulalan menegaskan dari pengeÂlolaan ADD dan DD ini, terdakwa penjabat sudah memberikan tangÂgungjawab kepada masing-masing seksi termasuk seksi pembangunan.
âJadi penjabat kades ada memÂberikan tanggungjawab termasuk kasi pembangunan untuk semua pekerjaan pembangunan, dan dari pembanguÂnan fisik ini ada 9 item fisik selesai dikerjakan,â ungkap LopuÂlalan.
Meski begitu, kata dia, ada bebeÂrapa item proyek fisik yang dibangun tidak selesai, namun sebagian besar diselesaikan dengan ADD dan DD tersebut.
âTidak hanya itu, kalau dari keterangan mereka itu semua saksi mendapat insentif. Kemudian saksi pak Najib dari Dinas PUPR Buru mengatakan, RAB saksi yang buat tapi ada beberapa item saksi tidak buat,â tuturnya.
Dia menyebutkan, ada juga 7 item pembangunan kantor desa, pos jaga, kafe pantai, rumah rujak 3 unit, rumah payung pantai 5 unit, jembatan kayu dan rumah lantai 3 unit dan pembangunan WC dan wisata satu unit. Sedangkan untuk rincian anggaran item pembangunan Sarana Paud, WC Paud dan Posyandu bukan saksi yang buat.
âJadi memang ada beberapa keteÂrangan itu meringankan terdakwa,â katanya.
Untuk diketahui, dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Ambon Selasa kemarin, JPUÂ menjerat kedua terdakwa dengan pasal Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Sangkaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
JPU dalam berkas dakwannya menyebutkan, tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa terjadi bulan Februari- Desember 2017 yang mengakibatkan uang negara sebesar Rp.360 juta lebih.
Dimana tahun 2017 Desa JikumeÂrasa mendapat alokasi DD dan ADD sebesar Rp.1.312.783.000,00. Dalam mengelola ADD dan DD terdakwa tidak menunjuk sdr Wa Ode Ati selaku Kasi Pembangunan dan Sekretaris Desa Sinyo Kailul, seÂdangÂkan ia memerintahkan bendaÂhara desa atau terdakwa Yuli Nurhayati selaku bendahara untuk mengambil alih dan melaksanakan tugas pokok fungsi dari Sekretaris dan Kasi Pembangunan.
Kedua terdakwa juga bersama-sama melakukan pencairan ADD dan DD, membuat dan menyusun dokumen APBDes, Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Pembayaran Pajak, Buku Bank, Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Â dan LPJ Desa Jikumerasa tahun anggaran 2017.
Dari pertangjawaban, terdakwa bersama bendahara membuat nota pertanggungjawaban secara sepiÂhak dan tidak didukung bukti yang ril di lapangan.
Terdakwa bendahara pun memÂbuat pertanggungjawaban fiktif karena terdapat pembayaran dan pembelanjaan tidak sesuai dengan RABdes dan RAB. Tak hanya itu dalam LPJ Keuangan Desa pun dibuat, padahal fakta tidak sesuai dengan fakta di lapangan. (S-26)