TIAKUR, Siwalimanews – Komisi IV DPRD melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melihat langsung persoalan yang ada dan apa yang perlu mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tuankotta Tethool bersama rombongan disambut Penjabat Sementara Sekda MBD Daud Reimialy bersama dengan pimpinan OPD membahas banyak hal di ruang rapat Kantor Bupati MBD, Rabu (30/4).

Sekda MBD Daud Reimialy mengaku pertemuan ini sangatlah penting dan strategis karena membicarakan berbagai persoalan yang ada di MBD.

“Kami berharap ada sentuhan langsung Pemprov Maluku bagi masyarakat MBD, karena walaupun berbatasan langsung dengan Timor Leste, tapi sudah menjadi komitmen kami NKRI harga mati,” kata Daud.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Saudah Tuankotta Tethool menyatakan keprihatinannya atas apa yang selama ini terjadi dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan di Maluku.

“Kami sangat prihatin karena dari triliunan rupiah dana Pemprov Maluku sangat sedikit yang dialokasikan ke MBD,” kata Tethool.

Menurutnya, kalaupun ada, itu hanya lebih terfokus ke bidang pendidikan. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di kabupaten kota lain, terutama di Kota Ambon dan Buru.

Olehnya itu, pertemuan bersama OPD terkait ini penting sekali, agar Komisi IV DRPD Maluku dapat mendengar dan memperjuangkan persoalan pembangunan di MBD pada tingkat provinsi nanti.

Sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian Pemprov Maluku antara lain, ketersediaan tenaga pendidik dan pembangu­nan fisik sekolah, penyediaan makanan bergizi gratis yang hanya baru dilakukan bagi 3.500 siswa dari 25.000 siswa di MBD.

Selain itu, pelatihan dan pembangunan balai latihan kerja, persiapan pembentukan koperasi merah putih, penyediaan tenaga dokter spesialis dan sarana prasarana rumah sakit, bangunan rumah singgah pariwisata dan pelatihan tenaga terampil diving.

serta bantuan sarana disabilitas serta pendampingan peningkatan status 14 desa persiapan ke desa definitif.

“Kami juga menyoroti soal kesehatan hingga pembangunan desa dan yang meminta untuk membahas persoalan yang selama ini ada sehingga bisa diatasi dan diselesaikan untuk program kegiatan di 2026 nanti,” ungkapnya.

Dengan begitu, ia berharap Komisi IV dapat menjalankan fungsinya dengan baik, menyerap aspirasi dan memajukan Maluku dalam bentuk pelayanan kesehatan, pendidikan maupun terkait dengan persoalan masyarakat.

Masukan yang telah disampai­kan selain kesehatan, juga terkait pariwisata, tenaga kerja, sosial, pendidikan hingga pembangu­nan desa di Kabu­paten MBD sudah didengar. “Kami berharap, doa dan dukungan masyarakat MBD agar perjuangan yang kami emban dapat terwujud kedepan,” harapnya. (S-28)