AMBON, Siwalimanews – Eks Kades Kota LaÂma, Kabupaten Maluku Barat Daya, Pieter NicoÂdemus Lerrick Alias Pieter didakwa melakuÂkan korupsi dana desa untuk kepentingan priÂbadi.
Ia didakwa karena melaÂkukan pencairan banÂtuan dana desa yang diperoleh dari APBN dan bantuan ADD dari APBD Kabupaten MaÂluku Barat Daya, tidak berpedoman kepada regulasi aturan terkait Pengelolaan Keuangan Desa yakni tidak membentuk RenÂcana Kerja Pemerintah Desa dan lakukan pertanggungjaÂwaban fiktif.
Dalam sidang dengan agenÂda dakwaan di Pengadilan TiÂpikor Ambon, Rabu (6/6) Jaksa Penuntut Umim Asmin Hamja mengatakan, korupsi yang dilakukan terdakwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negera yang dilakukan oleh InspekÂtorat Kabupaten Maluku Barat Daya dan dituangkan dalam Surat Nomor :700/10/LHP-PEMSUS/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, dengan nilai kerugian jeuangan negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.404. 029.187.
Menurut JPU, pada 2016 terdakwa menerima dana desa dengan pagu anggaran yang disediakan untuk dana desa sebesar Rp.88.012.455.000 untuk bantuan kelompok tani dan kelompok nelayan, namun kenyataÂannya hal tersebut oleh terdakwa tidak menyusun dan menetapkan RKPDesa dan RPJMDesa dalam mekanisme perencanaan APBDEsa Desa Kota lama Tahun 2016.
Begitupun juga terdakwa tidak pernah membentuk kelompok tani dan kelompok nelayan Desa KotaÂlama di Tahun 2016, sedangkan dalam pertanggungjawaban realisasi tertulis terdapat kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani dan nelayan pada Desa Kota lama.
Yang mana anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 yang kelola sendiri oleh terdakwa tersebut seharusnya dapat dimanfaÂatÂkan untuk menunjang keseluruhan program kegiatan sebagaimana terÂtuang dalam nomenklatur APBDesa/RKA Tahun 2016 di Desa Kota lama Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, akan tetapi akibat perbuatan terÂdakwa pebelanjaan bantuan nelayan tahap II tahun 2016 tersebut tidak optimal serta pemanfaatan anggaran pemberdayaan atau nelayan TA 2016 untuk kepentingan terdakwa dan orang lain yang merupakan kerugian keuangan negara.
âBahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuaÂngan akibat perbuatan terdakwa adalah Pieter Nicodemus Lerrick sebesar Rp.404.029.187.â kata JPU dalam persidangan dipimpin Hakim Ketua Martha Maitimu.
Perbuatan terdakwa menurut JPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU no 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
Atas dakwaan JPU, penasihat hukum terdakwa Herbert Dadiara tak mengajukan eksepsi. Majelis hakim kemudian menunda sidang hingga tanggal 13 Juni dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. (S-26)