AMBON, Siwalimanews –Â Tim penyelidik Direktorat ReÂserse Kriminal Khusus Polda MaÂluku mulai menjadwalkan pemeÂriksaan terhadap pihak-pihak terkait, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembaÂngunan Bendungan dan Irigasi Bubi, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Pemeriksaan awal pekan ini akan difokuskan kepada kontraktor pelaksana proyek irigasi milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku sebesar 226,9 miliar.
âUntuk TPK kasus irigasi Bubi, minggu ini mulai kita lakukan pemeriksaan terhadap penyedia atau kontraktor,â tulis Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminulla melalui Kasi PenÂmas, AKP Imelda Haurissa melalui pesan whatsappnya, Selasa (15/4).
Diketahui, proyek nasional seÂnilai Rp226,9 miliar itu digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaÂlui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan oleh PT Gunakarya Basuki KSO, yang beralamat di Kecamatan Bula Barat, SBT, dan kontraktornya diduga berkantor pusat di Jakarta.
Sebelumnya, berdasarkan lapoÂran yang disampaikan oleh Ketua Relawan Untuk Masyarakat Indonesia (RUMI), Fadel Rumakat dan rekannya Usman Bugis, proyek yang dikerjakan selama periode 2017 hingga 2020 itu diduga mangkrak meski seluruh anggaran telah dicairkan 100 persen.
âDari investigasi lapangan, kami menemukan bahwa proyek tidak selesai, terbengkalai, dan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan hasil pertanian seperti yang diharapkan,â ujar Fadel.
Fadel menduga ada permufakatan jahat yang melibatkan kontraktor bersama pihak BWS Maluku dalam pelaksanaan proyek tersebut. Keduanya dilaporkan atas dugaan memperkaya diri sendiri serta merugikan negara.
Menurut Fadel, tindakan tersebut diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, proyek juga disebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengelolaan sumber daya air dan irigasi, seperti PP Nomor 42 Tahun 2008, PP Nomor 38 Tahun 2011, serta PP Nomor 30 Tahun 2024.
Pihak Polda Maluku memastikan proses penyelidikan akan terus bergulir, dengan memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut dalam upaya mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. (S-25)