AMBON, Siwalimanews –Â Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku kembali melayangkan panggiÂlan kedua ke Direktur PT Fajar Baru Gemilang berinisial TB.
Sebelumnya, TB telah dipanggil untuk diperiksa seÂbaÂgai saksi dalam kasus duÂgaan korupsi proyek pembangunan Pasar Langgur Kabupaten MaÂluku Tenggara TaÂhun 2015-2018 pada Selasa (2/1) namun mangkir.
âSurat panggilan keÂdua terhadap TB sudah dilaÂyangkan Tim Penyidik Kejati Maluku, pada hari Selasa (2/1) untuk nantinya diperiksa pada minggu kedua bulan Januari 2024,âungkap Plt Kasi Penerangan Hukum dan HuÂmas Kejati Maluku, Aizit Latuconsina kepada wartawan di Ambon, pekan kemarin.
Menurut Latuconsina, pemanggiÂlan kedua dilakukan setelah pada pemanggilan pertama yang berÂsangkutan tidak hadir.
Latuconsina mengungkapkan, TB selaku penyedia barang/jasa adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan proyek Pasar Langgur. Pada proses penyidikan, penyidik sebelumnya telah memanggil TB untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dimakÂsud, tetapi ia tak menghadiri pangÂgilan.
âSehingga Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku kembali mengirimkan surat panggilan kedua,â ujar LatuÂconsina.
Ditahan Jaksa
Seperti diberitakan sebelumnya, Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku menahan Kepala Dinas KoÂperasi Kota Tual, DFF usai diteÂtapkan sebagai tersangka korupsi.
DFF yang diduga bernama lengÂkap, Daniel Far-far terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pemÂbangunan Pasar Langgur, KabupaÂten Maluku Tenggara Tahun AnggaÂran 2015 sampai 2018.
Penahanan terhadap DFF berlaÂngÂsung di Kantor Kejati Maluku setelah melalui serangkaian pemeÂriksaan sejak pagi..
Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba menyebutkan, DFF merupakan mantan Sekretaris Dinas Perindag Malra tahun 2015 -2018, saat itu menjabat PPK dalam proyek pembangunan Pasar Langgur yang bersumber dari APBD Malra dan DAK tahun anggaran 2015-2018.
Proyek milik Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Malra yang dikerjakan oleh Kontraktor PT Fajar Baru Gemilang diduga dikerÂjakan tidak sesuai bestek, dan ada indikasi Mark-up sejumlah item kegiatan yang berujung pada keruÂgian keuangan Negara, berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Provinsi Maluku sebeÂsar Rp2.582.762.109.96
Sebelum ditetapkan tersangka, DFF lebih awal diperiksa sebagai saksi sejak pukul 09.00 WIT, pagi tadi, Kamis (23/11).
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba Kepada wartawan membenarkan penahanan tersebut.
Menurut dia, tersangka DFF ditahan di rutan kelas IIA Ambon selama 20 hari kedepan terhitung 23 November 2023.
Wahyudi menyebut, dalam pemÂbangunan Pasar Langgur, tersangka DFF menjabat sebagai Pejabat PemÂbuat Komitmen (PPK). Proyek tersebut memakan anggaran dalam empat tahun berturut.
Diantaranya tahun 2015 senilai Rp12,4 miliar; tahun 2016 Rp3,2 miliar; tahun 2017 Rp3,4 miliar dan Rp1,4 miliar; dan tahun 2018 senilai Rp2,5 miliar.
âProyek ini bersumber dari APBD dan DAK, untuk tahun 2017 itu ada pendobelan anggaran seperti yang sudah disebutkan nilainya tadi,â jelas Wahyudi.
Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan mencapai Rp2,5 miliar sebagaimana hasil audit dari Inspektorat Maluku. âUntuk terÂsangka tambahan, masih berpotensi Ikuti saja, penyidiÂkan masih terus berjalan,â tandasnya.
Diketahui, tersangka DFF disangÂkakan melanggar primair yaitu pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair; pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (S-26)