NAMLEA, Siwalimanews – DPD KNPI Kabupa­ten Buru dan OKP Cipa­yung mengancam akan melaporkan kontraktor kontraktor Bendungan Way Apu, PT Peruma­han Pembangunan (PT PP) dan PT Hutama Karya (PT HK) ke Komisi Pembe­ranta­san Korupsi (KPK), jika tidak membayarkan pajak galian C.

KNPI dan OKP Ci­payung menduga, ke­dua perusahan itu ber­itikad buruk, tidak mau membayar retribusi ga­lian C, sehingga telah me­rugikan keuangan daerah dan memperkaya diri sendiri atau koorporasi.

Padahal dalam dokumen kontrak terdapat komponen anggaran belanja galian C be­rupa, pasir dan batu. Pada kedua komponen itu sudah terhi­tung item keuntungan perusahan dan juga biaya membayar pajak dan retribusi.

Sikap keras kepala PT PP dan PT HK yang enggan melunasi kewaji­ban membayar pajak dan retribusi daerah itu, akan dilawan KNPI dan OKP Cipayung dengan meneruskan laporan tersebut ke KPK.

Hal itu diungkap Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru, Taher Fua saat jumpa pers dengan sejumlah war­tawan dan meminta untuk me­ngusut tuntas dugaan korupsi ga­lian C Bendungan Way Apu oleh PT PP dan PT HK.

“Kami beri tenggat waktu satu bulan. Bila tetap membandel , masa­lah ini akan dibawa ke KPK. Karena sikap kepala batu yang diperton­tonkan PT PP dan PT HK patut diduga telah merugikan keuangan daerah dan memperkaya kedua perusahan itu,” ujar Taher Fua dan diamini para Ketua OKP Cipayung yang hadir dalam jumpa pers, yang digelar di Namlea, Sabtu siang (4/3).

Sebelum masalah ini dibawa ke KPK, KNPI terlebih dahulu meminta Polres Pulau Buru segera menin­daklanjuti laporan KNPI Kabupaten Buru tertanggal 27 Februari yang secara resmi telah disampaikan ta­nggal 28 Februari lalu.

“Hasil pantauan kami sejak ber­operasi dari tahun 2018 lalu, kedua perusahan ini tidak tertib membayar retribusi kepada Pemerintah Kabu­paten Buru,” ungkap Taher.

Untuk itu,  sebagai agen kontrol peran pemuda yang ada di Kabu­pa­ten Buru, KNPI sangat mengha­rapkan agar Polres Pulau Buru dapat menindaklanjuti apa yang dilakukan pada tanggal 28 Februari lalu karena ini sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 tahun 2020 tentang minerba serta kami juga mengacuh kepada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun  2011 tentang pajak dan retri­busi daerah,” harap Taher.

“Kami sangat mengharapkan keseriusan dari pihak Polres Pulau Buru akan segera memanggil pihak terkait PT Perumahan Pembangunan dan PT Hutama Karya agar mereka dapat menyerahkan dokumen kon­trak kepada pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pendapatan, sehingga dapat menghitung jumlah volume kubikasi material sirtu yang tercantum dalam kontrak, agar  ta­nggungjawab mereka membayar retribusi dapat dilaksanakan,” sam­bung Taher.

Taher pastikan apa yang telah dilaporkan ke Polres Pulau Buru akan terus dikawal baik dari tingkat kabupaten, propinsi Maluku. Bah­kan secara kelembagaan DPP KNPI telah disurati agar melakukan proses pengawalan yang sama, sehingga dapat membawa persoalan ini di pemerintah pusat agar  PT PP dan PT HK yang beroperasi di Kabupa­ten Buru ini taat membayar kewa­jiban mereka dalam menyelesaikan pajak dan retribusi daerah.

Sejak diadukan resmi beberapa hari lalu, KNPI belum memantau perkembangan penanganan di Polres Pulau Buru, dan baru beren­cana akan kembali mengunjunginya pada Senin ini (6/3).

Di tempat yang sama, Ketua HMI Buru, Imran Barges menghimbau, PT PP dan PT HK segera berkoordinasi dengan Pemkab Buru guna melunasi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

Bahkan HMI mengancam, kelak akan memboikot kegiatan pengres­mian Bendungan Way Apu bila kewajiban perusahan terhadap dae­rah tidak dipenuhi.

Lela Umaternate, kontraktor lokal yang turut hadir dalam jumpa pers itu turut mnyampaikan kekecewa­annya atas sikap PT PP dan PT HK

Kata Lela, ia dan rekan-rekan kontraktor di daerah saja taat payar pajak dan retribusi Galian C terma­suk kewajiban lainnya kepada ne­gara.

Lantas kenapa perusahan nasi­onal yang juga perusahan plat me­rah ini masih terus berkelit melunasi kewajiban mereka terhadap Peme­rintah Kabupaten Buru.

Mestinya, lanjut dia, kedua peru­sahan besar itu yang harus menjadi teladan yang baik membayar pajak serta retribusi daerah dan bukan sebaliknya.

“Kita kontraktor lokal ditekan untuk selalu membayar kewajiban. Kenapa kedua perusahan ini yang mengerjakan proyek Rp2,1 triliun tidak bisa ditekan,” tegasnya.

Lela berujar kalau pimpinan OPD tidak mampu menagih ke PT PP dan PT HK, maka sebaiknya mundur saja.

Dalam jumpa pers itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Buru, Abdul Nurlati turut membuka borok di proyek Bendungan Way Apu.

Kata Nurlati, kalau telah terjadi kejahatan besar oleh PT PP dan PT HK dengan mengangkangi hak Pe­merintah Kabupaten Buru berupa retribusi galian C, sehingga berpo­tensi merugikan daerah puluhan miliar rupiah.

Senada dengan HMI, maka PMII juga akan memboikot Pengresmian Bendung Way Apu ini oleh Presiden Jokowi bila kewajiban perusahan kepada daerah tidak dilunasi.

Ketua GMNI, Taufik Fanolong ikut menambahkan, kalau kedua perusahan itu baru membayar galian C hanya sebesar Rp.165 juta lebih dan nilai itu terlalu kecil dengan plafon proyek triliunan rupiah, dan juga menggunakan pasir dan batu yang begitu besar.

Menurutnya, kontraktor lokal yang mengerjakan proyek miliaran rupiah membayar galian C sampai Rp.200 jutaan. Tapi kok, kontraktor Bendung Way Apu cuma hanya membayar Rp.165 jutaan.

“Pastilah retribusi galian C di proyek Rp.2,1 triliun ini angkanya miliaran rupiah. Karena itu kita terus mendorong agar kewajiban ini harus terbayarkan untuk dipakai lagi membangun daerah ini,”tanggap Taufik.

Untuk itu secara persuasif, ia men­dorong agar PT PP dan PT HK mau bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan menyerahkan doku­men kontrak, supaya dapat dihitung besaran retribusi galian C yang harus dibayar mereka.

Namun bila tidak diindahkan KNPI, HMI, PMII dan GMNI akan mengawal masalah ini ke ranah dugaan tindak pidana korupsi hi­ngga ke KPK.(S-15)