SIWALIMA.id > Berita
KNPI Dukung Polisi Bidik Proyek Pelabuhan Air Nanang
Hukum | Selasa, 26 Agustus 2025 pukul 22:53 WIT

AMBON, Siwalimanews – DPD KNPI Maluku mendukung Ditreskrimsus Polda Maluku mem­bidik kasus dugaan tindak pidana korupsi, proyek rehabilitasi Pela­buhan Air Nanang, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Proyek milik Dinas Perhubu­ngan Provinsi Maluku Tahun 2023-2024 sebesar  Rp2.026.605. 075 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Fungsionaris DPD KNPI Ma­luku, Jovandri Aditya Kalaimena menekankan, pentingnya menjaga infrastruktur pelabuhan dari praktik korupsi.

Menurutnya, korupsi dalam pembangunan pelabuhan bisa menimbulkan sejumlah dampak serius. Pertama, secara ekonomi, korupsi akan meningkatkan biaya pembangunan yang akhirnya membebani daerah.

Kedua, dari sisi kualitas, infra­struktur yang dikerjakan tidak sesuai standar akan membahaya­kan keselamatan dan mengga­nggu efisiensi operasional pela­buhan.

“Banyak sektor bergantung pada pelabuhan, mulai dari per­dagangan, industri, hingga pariwi­sata. Jika proyeknya bermasalah, otomatis masyarakat dan pereko­nomian daerah yang paling dirugikan,” jelas Kalaimena.

Ditambahkan, praktik korupsi dapat menyebabkan biaya operasio­nal meningkat dan bahkan merusak lingkungan akibat pembangunan yang tidak sesuai standar.

Karena itu dia meminta agar pem­bangunan pelabuhan harus bersih dari praktik korupsi, transparansi dan pengawasan ketat wajib dila­kukan, agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Juga Dukung

Sementara itu, Praktisi hukum Jack Wenno kepada Siwalima, Senin (25/8), menegaskan, kondisi terse­but jelas merugikan keuangan ne­gara dan harus diserius aparat penegak hukum.

“Jika pekerjaan tidak tuntas tetapi pembayaran sudah seratus persen, maka ini patut dicurigai sebagai penyimpangan. Polisi harus segera turun dan membongkar tuntas kasus ini, termasuk semua pihak yang diduga terlibat,” tegas Wenno.

Sesuai dengan data yang diper­oleh Siwalima, banyak kejanggalan dalam proyek ini misalnya peng­aspalan hanya dilakukan sebagian, dan pagar pelabuhan menggunakan besi ukuran 10, padahal dalam Ren­cana Anggaran Biaya (RAB) ditetapkan besi ukuran 12.

Bahkan, progres fisik di lapangan diduga baru mencapai 60–70 persen, meski laporan administrasi proyek mencatat pekerjaan sudah rampung 100 persen. Kondisi ini memun­culkan dugaan adanya manipulasi laporan penyelesaian pekerjaan.

Polda Bidik

Ditreskrimsus Polda Maluku membidik kasus dugaan tindak Pidana Korupsi proyek rehabilitasi Pelabuhan Air Nanang, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Proyek milik Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2023-2024 diduga bermasalah.

Proyek yang dikerjakan saat kepemimpinan M Malawat sebesar Rp 2.026.605.075 dengan menggu­nakan Dana Alokasi Khusus diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Untuk maksud pengusutan terse­but, Ditreskrimsus Polda Maluku menyurati Sekretaris Daerah Malu­ku, Sadli Ie memeriksa lima ASN Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Piter Yanottama yang ditujukan ke Sekda Maluku, untuk menyampaikan undangan klarifikasi kepada lima ASN pada Biro Penga­daan Barang dan Jasa untuk diminta klarfikasi dugaan tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi pelabu­han Air Nanang-Sisi Perairan (DAK) pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

Terkait dengan surat itu, Sekreta­ris Daerah  Maluku, Sadli Ie menga­ku mengijinkan lima ASN pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa diperik­sa oleh Ditreskrimsus Polda Maluku.

Permintaan keterangan lima ASN tersebut dilakukan dalam kaitan dengan pengusutan dugaan korupsi rehabilitasi pelabuhan Air Nanang – sisi perairan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perhubungan tahun anggaran 2023 dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.026.605.075.

Sekda membenarkan perihal dirinya telah menerima surat dari Ditreskrimsus Polda Maluku pada Selasa (12/8) perihal udangan klari­fikasi dalam kaitan dengan peng­usutan kasus tersebut.

“Suratnya sudah saya terima dan langsung saya tindaklanjuti sesuai­kan permohonan dari Ditreskrim­sus,” ujar Sadli kepada Siwalima di Kantor Gubernur, pekan kemarin.

Sekda memastikan pemerintah provinsi Maluku mendukung setiap upaya yang dilakukan aparat pene­gak hukum berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan sebagainya.

Kendati begitu sekda enggan membeberkan kelima ASN pada Biro Pengadaan Barang dan jasa yang diperiksa Ditreskrimsus.

“Soal siapa saya tidak bisa sampai tapi yang pasti saya sudah perin­tahkan mereka untuk memenuhi undangan Ditreskrimsus,” tegas sekda.

Terkait dengan permintaan klarifikasi tersebut, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rosita Uma­sugi yang dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsappnya, pekan kemarin juga membenarkan.

Kata Kabid, kasus tersebut se­mentara masih tahap penyelidikan, dan sedang  dilakukan klarifikasi.

“Sementara masih tahap penye­lidikan, sedang dilakukan klarifikasi ke beberapa pihak untuk mem­peroleh fakta apakah ada peristiwa pidana ataukah tidak,” ujar kabid singkat sembari menolak mem­berikan keterangan lebih jauh karena kasusnya baru penyelidikan.

“Masih penyelidikan dan baru permintaan klarifikasi,” imbuhnya.

Sementara itu, infomasi yang berhasil dihimpun dari Kantor Gubernur terungkap lima ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang diperiksa masing-masing MH, RL, MRL, HLT dan YSL. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps