AMBON, Siwalimanews – DPD KNPI Maluku mendukung Ditreskrimsus Polda Maluku memÂbidik kasus dugaan tindak pidana korupsi, proyek rehabilitasi PelaÂbuhan Air Nanang, Kabupaten Seram Bagian Timur.
Proyek milik Dinas PerhubuÂngan Provinsi Maluku Tahun 2023-2024 sebesar Rp2.026.605. 075 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.
Fungsionaris DPD KNPI MaÂluku, Jovandri Aditya Kalaimena menekankan, pentingnya menjaga infrastruktur pelabuhan dari praktik korupsi.
Menurutnya, korupsi dalam pembangunan pelabuhan bisa menimbulkan sejumlah dampak serius. Pertama, secara ekonomi, korupsi akan meningkatkan biaya pembangunan yang akhirnya membebani daerah.
Kedua, dari sisi kualitas, infraÂstruktur yang dikerjakan tidak sesuai standar akan membahayaÂkan keselamatan dan menggaÂnggu efisiensi operasional pelaÂbuhan.
âBanyak sektor bergantung pada pelabuhan, mulai dari perÂdagangan, industri, hingga pariwiÂsata. Jika proyeknya bermasalah, otomatis masyarakat dan perekoÂnomian daerah yang paling dirugikan,â jelas Kalaimena.
Ditambahkan, praktik korupsi dapat menyebabkan biaya operasioÂnal meningkat dan bahkan merusak lingkungan akibat pembangunan yang tidak sesuai standar.
Karena itu dia meminta agar pemÂbangunan pelabuhan harus bersih dari praktik korupsi, transparansi dan pengawasan ketat wajib dilaÂkukan, agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Juga Dukung
Sementara itu, Praktisi hukum Jack Wenno kepada Siwalima, Senin (25/8), menegaskan, kondisi terseÂbut jelas merugikan keuangan neÂgara dan harus diserius aparat penegak hukum.
âJika pekerjaan tidak tuntas tetapi pembayaran sudah seratus persen, maka ini patut dicurigai sebagai penyimpangan. Polisi harus segera turun dan membongkar tuntas kasus ini, termasuk semua pihak yang diduga terlibat,â tegas Wenno.
Sesuai dengan data yang diperÂoleh Siwalima, banyak kejanggalan dalam proyek ini misalnya pengÂaspalan hanya dilakukan sebagian, dan pagar pelabuhan menggunakan besi ukuran 10, padahal dalam RenÂcana Anggaran Biaya (RAB) ditetapkan besi ukuran 12.
Bahkan, progres fisik di lapangan diduga baru mencapai 60â70 persen, meski laporan administrasi proyek mencatat pekerjaan sudah rampung 100 persen. Kondisi ini memunÂculkan dugaan adanya manipulasi laporan penyelesaian pekerjaan.
Polda Bidik
Ditreskrimsus Polda Maluku membidik kasus dugaan tindak Pidana Korupsi proyek rehabilitasi Pelabuhan Air Nanang, Kabupaten Seram Bagian Timur.
Proyek milik Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2023-2024 diduga bermasalah.
Proyek yang dikerjakan saat kepemimpinan M Malawat sebesar Rp 2.026.605.075 dengan mengguÂnakan Dana Alokasi Khusus diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.
Untuk maksud pengusutan terseÂbut, Ditreskrimsus Polda Maluku menyurati Sekretaris Daerah MaluÂku, Sadli Ie memeriksa lima ASN Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
Dalam surat yang ditandatangani Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Piter Yanottama yang ditujukan ke Sekda Maluku, untuk menyampaikan undangan klarifikasi kepada lima ASN pada Biro PengaÂdaan Barang dan Jasa untuk diminta klarfikasi dugaan tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi pelabuÂhan Air Nanang-Sisi Perairan (DAK) pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
Terkait dengan surat itu, SekretaÂris Daerah Maluku, Sadli Ie mengaÂku mengijinkan lima ASN pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa diperikÂsa oleh Ditreskrimsus Polda Maluku.
Permintaan keterangan lima ASN tersebut dilakukan dalam kaitan dengan pengusutan dugaan korupsi rehabilitasi pelabuhan Air Nanang – sisi perairan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perhubungan tahun anggaran 2023 dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.026.605.075.
Sekda membenarkan perihal dirinya telah menerima surat dari Ditreskrimsus Polda Maluku pada Selasa (12/8) perihal udangan klariÂfikasi dalam kaitan dengan pengÂusutan kasus tersebut.
âSuratnya sudah saya terima dan langsung saya tindaklanjuti sesuaiÂkan permohonan dari DitreskrimÂsus,â ujar Sadli kepada Siwalima di Kantor Gubernur, pekan kemarin.
Sekda memastikan pemerintah provinsi Maluku mendukung setiap upaya yang dilakukan aparat peneÂgak hukum berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan sebagainya.
Kendati begitu sekda enggan membeberkan kelima ASN pada Biro Pengadaan Barang dan jasa yang diperiksa Ditreskrimsus.
âSoal siapa saya tidak bisa sampai tapi yang pasti saya sudah perinÂtahkan mereka untuk memenuhi undangan Ditreskrimsus,â tegas sekda.
Terkait dengan permintaan klarifikasi tersebut, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rosita UmaÂsugi yang dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsappnya, pekan kemarin juga membenarkan.
Kata Kabid, kasus tersebut seÂmentara masih tahap penyelidikan, dan sedang dilakukan klarifikasi.
âSementara masih tahap penyeÂlidikan, sedang dilakukan klarifikasi ke beberapa pihak untuk memÂperoleh fakta apakah ada peristiwa pidana ataukah tidak,â ujar kabid singkat sembari menolak memÂberikan keterangan lebih jauh karena kasusnya baru penyelidikan.
âMasih penyelidikan dan baru permintaan klarifikasi,â imbuhnya.
Sementara itu, infomasi yang berhasil dihimpun dari Kantor Gubernur terungkap lima ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang diperiksa masing-masing MH, RL, MRL, HLT dan YSL. (S-26)