AMBON, Siwalimanews –Â Kejaksaan Tinggi Maluku meÂmastikan tidak akan pandang bulu dalam mengusut kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin.
Kendati belum menjerat dalang dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan daerah milik KabuÂpaten Buru Selatan itu, namun Kejati Maluku memastikan akan serius dan tidak akan main-main dalam mengusut kasus tersebut.
Hal itu telah dibuktikan dengan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah direksi termasuk mantan Direktur Utama PT Bipolo Gidin, Zainuddin Boy, dan mantan DiÂrektur Keuangan, Wils Ayu LesÂtari, Maneger Keuangan PT BiÂpolo tahun anggaran 2014-2017 berinisial CHW maupun pejabat Pemkab Bursel.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy menjelaskan, saat ini tim penyidik sedang mendaÂlami fakta-fakta adanya penyimÂpangan terhadap anggaran puluÂhan miliar di PT Bipolo. Kemudian nantinya dari fakta itu akan dianalisa oleh tim penyidik yang kemudian dihubungkan dengan pembebanan pertanggungjawaÂban pidana kepada siapa saja para pihak yang terlibat.
âSaat ini sementara dianalisa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim penyidik. Selanjutnya baru dihubungkan dengan pembebanan pertanggung jawaban pidananya kepada siapa saja atau para pihak baik jajaran Direksi maupun menejemen lain yang memenuhi unsur barang siapa dan setiap orang terkait perbuatan dan penyimpangan yang terjadi, âungkap Ardy kepada Siwalima, Senin (14/7)
Sejauh ini, lanjut Ardy, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhaÂdap sebagian besar saksi terÂmaÂsuk para jajaran direksi. Nantinya, hasil pemeriksaan yang dianalisasi akan menentukan langkah apa yang akan dilakukan oleh penyidik seÂlanjutnya.
âSemua masih dlm proses,untuk tahap pertama kita sudah periksa sebagian besar saksi termasuk dianÂtaranya para direksi dan hasil pemeÂriksaan akan kita analisa untuk menentukan langkah-langkah penyiÂdiÂkan selanjutnya, âterangnya.
Selain itu, tim penyidik juga nantinya akan meminta keterangan atau pendapat dari ahli yang tepat terkait kasus tersebut. Namun juru bicara Kejati Maluku ini belum dapat memastikan siapa ahli yang akan dimintai pendapatnya twrkait kasus yang terjadi di PT Bipolo Gidin.
âTentunya semua hasil pemerikÂsaan selama ini harus dianalisa kemuÂdian kita juga nanti akan mendapat keterangan dan pendapat dari ahli. Tapi untuk ahli nanti penyidik yang akan tentukan. Jadi kita tunggu saja langkah apa yang dilakukan penyiÂdik selanjutnya, âterangnya.
Disinggung mengenai agenda pemeriksaan saksi, Ardy mengakui bahwa pada Senin (14/7) tidak ada agenda pemeriksaan saksi. KemungÂkinan besar penyidik sementra meÂngevaluasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
âUntuk hari ini tidak ada pemeÂriksaan saksi. Kemungkinan besar yang seperti saya sampai diatas bahwa penyidik melakukan analisa terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, âtandas Ardy.
Tersandung Kasus
Baru dua bulan menjabat KomiÂsaris PT Dok dan Perkapalan WaiaÂme, Zainuddin Booy sudah digarap jaksa.
Beberapa waktu belakangan, penyiÂdik Kejaksaan Tinggi Maluku, tengah sibuk memeriksa kasus korupsi, salah satunya, pada PT Bipolo Gidin, perusahaan milik daerah Kabupaten Buru Selatan.
Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi laut ini, didirikan kala Tagop Soulissa menjadi Bupati di sana.
Oleh Tagop, Zainuddin Booy diangÂkat sebagai Direktur Utama dan diberikan kepercayaan penuh untuk mengurusi perusahaan daerah itu.
Booy tercatat menjabat sebagai Dirut PT Bipolo Gidin sejak 2016 hingga 2020.
Kamis (10/7) lalu, Booy diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pengelolaan anggaran Perusahan Daerah PT Bipolo Gidin, senilai Rp41 miliar.
Dalam kasus ini, tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan memintai keterangan berbagai pihak, seperti pejabat perusahaan, pemeÂrinÂtah daerah, hingga pejabat di lingÂkup pemerintah Provinsi Maluku.
Dari hasil permintaan keterangan, penyelidik menemukan adanya perbuÂatan penyimpangan pengelola anggaÂran, seperti penyimpangan pengguÂnaan hasil penjualan tiket, pengguÂnaan uang subsidi dan atau penyerÂtaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja tidak sesuai peruntukan, serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT Bipolo Gidin.
Perusahaan daerah itu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah NoÂmor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan, tanggal 15 Mei 2013, untuk jenis usaha Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan kapal yang dioperaÂsioÂnalkan yakni KMP Tanjung Kabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).
Kapal KMP Tanjung Kabat melayari rute AmbonâAmbalauâWamÂsisiâNamroleâLeksula dan Kepala Madan, sedangkan Kapal KMP. Lorry Amar melayari rute TualâTeorâKesuiâGoromâGeserâAir Nanang dan Ambalau pulang pergi.
Diperiksa 9 Jam
Pemeriksaaan terhadap mantan Ketua DPRD Buru Selatan itu berlangsung di Kantor Kejati, Kamis (10/7) selama 9 jam, mulai dari pukul 09.00 WIT hingga 18.00 WIT.
Komisaris PT Dok dan Perkapalan Waiame ini dihujani puluhan perÂtanyaan terkait dugaan korupsi pengeÂlolaan anggaran di PT Bipolo Gidin sebesar Rp41.516.260.450, yang berÂsumÂber dari dana subsidi Kementerian sebesar Rp36.016. 260.450, kemudian penyertaan modal Pemkab Buru Selatan Rp4.000. 000.000 dan pinjaman bank sebesar Rp1.500.000.000. sehiÂngga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260.450.
Selain Komisaris PT Dok dan Perkapalan Waiame yang baru diangkat 7 Mei 2025, jaksa juga telah menggarap Wilis Ayu Lestari, yang kala itu menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin.
Dalami Peran
Asisten Pidana Khusus Kejati Maluku, Triyono Rahyudi mengÂungÂkapkan, tim penyidik mendalami peran dirut dan jajaran direksi PT Bipolo Gidin. Pasalnya, penyidik Kejati Maluku menemukan adanya tindakan yang melanggar regulasi dan kepuÂtusan penggunaan anggaÂran yang tidak sesuai peruntukan yang menyeÂbabkan terjadinya keruÂgian negara.
âUntuk beberapa direksi masih kami dalami peran masing-masing. Dikarenakan ada regulasi yang dilanggar, dan adanya beberapa keputusan penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukan yang berÂakibat pada kerugian negara,â jelas Aspidsus kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Minggu (13/7).
Pendalaman ini perlu dilakukan, lanjut Aspidsus, karena masing-masing direksi punya perannya berbeda-beda sehingga menyebabÂkan terjadinya kerugian negara.
âPeran direksi berbeda-beda, sementara masih didalami. Tunggu perkembangannya,â pintanya.
Terpisah, Zainuddin Booy yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (13/7) menolak berkomentar.
Saya minta maaf saya tidak berÂkomentar, saya minta maaf,â ujar Zainuddin singkat sambil menutup telepon gengamnya. (S-26)