SIWALIMA.id > Berita
Kejati Tegaskan tak Pandang Bulu Usut Korupsi Bipolo
Hukum | Rabu, 16 Juli 2025 pukul 00:19 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi Maluku me­mastikan tidak akan pandang bulu dalam mengusut kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin.

Kendati belum menjerat dalang dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan daerah milik Kabu­paten Buru Selatan itu, namun Kejati Maluku memastikan akan serius dan tidak akan main-main dalam mengusut kasus tersebut.

Hal itu telah dibuktikan dengan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah direksi termasuk mantan Direktur Utama PT Bipolo Gidin, Zainuddin Boy, dan mantan Di­rektur Keuangan, Wils Ayu Les­tari, Maneger Keuangan PT Bi­polo  tahun anggaran 2014-2017 berinisial CHW maupun pejabat Pemkab Bursel.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy menjelaskan, saat ini tim penyidik sedang menda­lami fakta-fakta adanya penyim­pangan terhadap anggaran pulu­han miliar di PT Bipolo. Kemudian nantinya dari fakta itu akan dianalisa oleh tim penyidik yang kemudian dihubungkan dengan pembebanan pertanggungjawa­ban pidana kepada siapa saja para pihak yang terlibat.

“Saat ini sementara dianalisa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim penyidik. Selanjutnya baru dihubungkan dengan pembebanan pertanggung jawaban pidananya kepada siapa saja atau para pihak baik jajaran Direksi maupun menejemen lain yang memenuhi unsur barang siapa dan setiap orang terkait perbuatan dan penyimpangan yang terjadi, “ungkap Ardy kepada Siwalima, Senin (14/7)

Sejauh ini, lanjut Ardy, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terha­dap sebagian besar saksi ter­ma­suk para jajaran direksi. Nantinya, hasil pemeriksaan yang dianalisasi akan menentukan langkah apa yang akan dilakukan oleh penyidik se­lanjutnya.

“Semua masih dlm proses,untuk tahap pertama kita sudah periksa sebagian besar saksi termasuk dian­taranya para direksi dan hasil peme­riksaan akan kita analisa untuk menentukan langkah-langkah penyi­di­kan selanjutnya, “terangnya.

Selain itu, tim penyidik juga nantinya akan meminta keterangan atau pendapat dari ahli yang tepat terkait kasus tersebut. Namun juru bicara Kejati Maluku ini belum dapat memastikan siapa ahli yang akan dimintai pendapatnya twrkait kasus yang terjadi di PT Bipolo Gidin.

“Tentunya semua hasil pemerik­saan selama ini harus dianalisa kemu­dian kita juga nanti akan mendapat keterangan dan pendapat dari ahli. Tapi untuk ahli nanti penyidik yang akan tentukan. Jadi kita tunggu saja langkah apa yang dilakukan penyi­dik selanjutnya, “terangnya.

Disinggung mengenai agenda pemeriksaan saksi, Ardy mengakui bahwa pada Senin (14/7) tidak ada agenda pemeriksaan saksi. Kemung­kinan besar penyidik sementra me­ngevaluasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

“Untuk hari ini tidak ada peme­riksaan saksi. Kemungkinan besar yang seperti saya sampai diatas bahwa penyidik melakukan analisa terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, “tandas Ardy.

Tersandung Kasus

Baru dua bulan menjabat Komi­saris PT Dok dan Perkapalan Waia­me, Zainuddin Booy sudah digarap jaksa.

Beberapa waktu belakangan, penyi­dik Kejaksaan Tinggi Maluku, tengah sibuk memeriksa kasus korupsi, salah satunya, pada PT Bipolo Gidin, perusahaan milik daerah Kabupaten Buru Selatan.

Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi laut ini, didirikan kala Tagop Soulissa menjadi Bupati di sana.

Oleh Tagop, Zainuddin Booy diang­kat sebagai Direktur Utama dan diberikan kepercayaan penuh untuk mengurusi perusahaan daerah itu.

Booy tercatat menjabat sebagai Dirut PT Bipolo Gidin sejak 2016 hingga 2020.

Kamis (10/7) lalu, Booy diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pengelolaan anggaran Perusahan Daerah PT Bipolo Gidin, senilai Rp41 miliar.

Dalam kasus ini, tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan memintai keterangan berbagai pihak, seperti pejabat perusahaan, peme­rin­tah daerah, hingga pejabat di ling­kup pemerintah Provinsi Maluku.

Dari hasil permintaan keterangan, penyelidik menemukan adanya perbu­atan penyimpangan pengelola angga­ran, seperti penyimpangan penggu­naan hasil penjualan tiket, penggu­naan uang subsidi dan atau penyer­taan modal dan atau uang pinjaman modal kerja tidak sesuai peruntukan, serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT Bipolo Gidin.

Perusahaan daerah itu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No­mor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan, tanggal 15 Mei 2013, untuk jenis usaha Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan kapal yang diopera­sio­nalkan yakni KMP Tanjung Kabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).

Kapal KMP Tanjung Kabat melayari rute Ambon–Ambalau–Wam­sisi–Namrole–Leksula dan Kepala Madan, sedangkan Kapal KMP. Lorry Amar melayari rute Tual–Teor–Kesui–Gorom–Geser–Air Nanang dan Ambalau pulang pergi.

Diperiksa 9 Jam

Pemeriksaaan terhadap mantan Ketua DPRD Buru Selatan itu berlangsung di Kantor Kejati, Kamis (10/7) selama 9 jam, mulai dari pukul 09.00 WIT hingga 18.00 WIT.

Komisaris PT Dok dan Perkapalan Waiame ini dihujani puluhan per­tanyaan terkait dugaan korupsi penge­lolaan anggaran di PT Bipolo Gidin sebesar Rp41.516.260.450, yang ber­sum­ber dari dana subsidi Kementerian sebesar Rp36.016. 260.450, kemudian penyertaan modal Pemkab Buru Selatan Rp4.000. 000.000 dan pinjaman bank sebesar Rp1.500.000.000. sehi­ngga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260.450.

Selain Komisaris PT Dok dan Perkapalan Waiame yang baru diangkat 7 Mei 2025, jaksa juga telah menggarap Wilis Ayu Lestari, yang kala itu menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin.

Dalami Peran

Asisten Pidana Khusus Kejati Maluku, Triyono Rahyudi meng­ung­kapkan, tim penyidik mendalami peran dirut dan jajaran direksi PT Bipolo Gidin. Pasalnya, penyidik Kejati Maluku menemukan adanya tindakan yang melanggar regulasi dan kepu­tusan penggunaan angga­ran yang tidak sesuai peruntukan yang menye­babkan terjadinya keru­gian negara.

“Untuk beberapa direksi masih kami dalami peran masing-masing. Dikarenakan ada regulasi yang dilanggar, dan adanya beberapa keputusan penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukan yang ber­akibat pada kerugian negara,” jelas Aspidsus kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Minggu (13/7).

Pendalaman ini perlu dilakukan, lanjut Aspidsus, karena masing-masing direksi punya perannya berbeda-beda sehingga menyebab­kan terjadinya kerugian negara.

“Peran direksi berbeda-beda, sementara masih didalami. Tunggu perkembangannya,” pintanya.

Terpisah, Zainuddin Booy yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (13/7) menolak berkomentar.

Saya minta maaf saya tidak ber­komentar, saya minta maaf,” ujar Zainuddin singkat sambil menutup telepon gengamnya. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps