AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi MaÂÂluku tidak boleh teÂbang pilih dalam pengÂusutan kasus dugaan koÂrupsi dana hibah kwarÂda praÂmuka Maluku.
Alasan Kejaksaan TiÂnggi Maluku menunda seÂmentara proses pengusutan kasus kwarda dengan alibi adanya edaran Jaksa Agung agar seÂmua proses peÂnangaÂnan kasus yang berÂkaitan dengan peÂserta pilkada ditunda seÂmentara.
Sedangkan, jajaran Kejati Maluku yakni Kejaksaan Negeri TaÂnimbar justru meÂnetapkan Petrus Fatlolon yang juga salah kontestan dalam Pilkada sebagai terÂsangka kasus dugaan SPPD Fiktif.
Hal ini diungkapkan AkaÂdeÂmisi Hukum Pidana UnÂpaÂtti, Remon Supusepa kepada Siwalimanews melalui teleÂpon selulernya, Sabtu (13/7).
Supusepa mengungkapkan, jika Petrus Fatlolon yang notabene adalah kontestan dalam pilkada bisa ditetapÂkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tanimbar, maka mestinya kasus dana kwarda harus tetap berjalan.
âDalam kaitan dengan kasus kwarÂda Pramuka Maluku, semestinya kasus ini tetap berjalan dan diproses sebab orang-orang di Kwarda PraÂmuka tidak berstatus sebagai salah satu kontestan dalam pilkada serentak,â tegas Supusepa.
Tahapan pilkada kata Supusepa tidak boleh menjadi alasan bagi Kejaksaan Tinggi untuk menunda proses penguatan kasus kwarda sebab walaupun ada edaran Jaksa Agung.
Surat edaran Jaksa Agung menuÂrut Supusepa hanya bersifat internal, tetapi tidak boleh mengguÂgurkan proses pemeriksaan perkara pidana karena akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, seÂderhana dan biaya ringan.
Selain itu, jika Kejaksaan Tinggi beralibi adanya surat edaran untuk menunda proses hukum dana kwarÂda, kenapa Kejati sebagai institusi diatas Kejari tidak menunda proses hukum terhadap Petrus Fatlolon sampai pilkada selesai.
Supusepa menegaskan surat edaÂran Jaksa Agung tersebut berlaku secara umum bagi semua jajaran kejaksaan baik tinggi maupun negeri bukan hanya bagi Kejati Maluku saja.
âJustru kita mempertanyakan Kejaksaan Tinggi dengan mengÂgunakan alibi seperti, masa Fatlolon bisa ditetapkan tersangka dalam tahapan Pilkada, lalu orang lain tidak bisa di proses. Ini namanya tebang pilih dan diskriminasi dalam peneÂgakan hukum,â jelas Supusepa.
Keputusan menunda proses hukum dana kwarda lanjut Supusepa dapat mencoreng institusi kejaksaan kalau tidak mampu menyelesaikan dugaan korupsi ini.
Apalagi, dengan adanya perbeÂdaan perlakuan terhadap semua orang dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi dengan alasan yang tidak masuk akal.
âSemua orang sama didepan hukum tidak bisa masyarakat di proses dan yang lain tidak diproses, dengan alasan sama sementara dalam proses pilkada,â pungkasnya.
Supusepa pun meminta adanya perhatian dari Komisi Kejaksaan dan Ombudsman untuk bisa mengÂawasi proses ini, agar jangan sampai ada hal lain dibalik proses hukum yang menghalangi sehingga dicari alasan dengan proses Pilkada itu.
Tangguhkan
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Maluku ke Kwarda Maluku akan ditangguhkan sampai selesai Pilkada.
Ditangguhkan kasus yang turut diduga melibatkan Widya Pratiwi, istri mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail itu dilakukan dengan dalil untuk menjaga stabilitas jelang Pilgub Maluku yang akan berlangÂsung bulan November nanti.
âBerdasarkan aturan internal untuk menghindari black campaign, maka seluruh jajaran kejaksaan diminta untuk menunda perkara yang melibatkan peserta pemilu, baik calkada, capres, dan caleg. Oleh karena itu maka penyelidikan kwarda pramuka sementara ditangguhkan sampai seluruh tahapan proses pemilu selesai,â ucap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Aizit P Latuconsina kepada wartawan di Ambon, Rabu, (8/5) 2024 lalu.
Penangguhkan penahanan kasus itu juga, kata Aizit, dikarenakan turut melibatkan peserta pemilu, etah siapa yang dimaksudkan dalam hal ini, namun disinyalir melibatkan orang tertentu, entah Widya ataukah Murad yang merupakan mantan Gubernur Maluku.
âPilkada ini kan tidak terlepas juga dari pileg dan didalam kasus kwarfa pramuka itu ada melibatkan peserta pemilu, sehingga penyelidikan perkara kwarda dipending, tetapi bukan dihentikan hanya semenÂtara,â kilah Aizit. (S-20)