AMBON, Siwalimanews –Â Kejaksaan Tinggi Maluku diminta untuk komitmen dengan janjinya memeriksa Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie.
Pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas Kehutanan MaluÂku ini berkaitan dengan kasus dana Covid-19 dan anggaran Reboisasi hutan di Kabupaten Maluku TeÂngah.
AkadeÂmisi HuÂkum UniÂdar, Rauf Pellu keÂpada waÂrÂtawan meÂnegaskan, aksi Aliansi MaÂhasiswa Anti KoÂruÂpsi meruÂpaÂkan wuÂjud dari keÂtiÂdakpuaÂsan terÂhaÂdap penaÂnganan dugaan korupsi yang diduga melibatkan sekda Maluku.
Pasalnya, sejak kasusnya berÂgulir beberapa bulan lalu KeÂjaksaan Tinggi Maluku berulang kali memberikan penjelasan keÂpada publik bahwa akan memeriksa Sekda tapi belum diÂlakukan sampai saat ini.
âAksi yang dilakukan di Kejati itu merupakan bentuk penegasan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku agar konsisten dalam memeriksa Sekda Maluku,â ujar Pellu.
Kejaksaan Tinggi kata Pellu dalam kewenangan harus memberikan kepastian kepada masyarakat deÂngan memanggil dan memeriksa Sekda Maluku agar diketahui pasti duduk persoalan.
Menurutnya, jika Kejati Maluku tidak memeriksa Sekda maka akan memunculkan kecurigaan publik, bahkan bisa menimbulkan ketidakÂnyamanan bagi sekda sendiri akiÂbatnya namanya sering diseret.
âIni sudah mau akhir tahun jadi Kejati harus segera memeriksa Sekda Maluku, secepatnya jangan main-main dengan persoalan huÂkum,â tegasnya.
Pellu menegaskan semua orang harus diperlakukan sama dalam setiap kasus dugaan korupsi tanpa terkecuali termasuk sekda sehingga tidak menimbulkan keraguan dari masyarakat terhadap kejaksaan.
Sementara itu, Praktisi Hukum Ronny Samloy mengatakan, jika ada desakan dari masyarakat berarti ada rasa pesimis bahwa kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi seakan-akan mandek ditengah jalan.
âIni menjadi catatan bagi Kejati dari masyarakat melalui Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi dan seÂbagai kontrol sosial berkaitan deÂngan mendesak Kejaksaan Tinggi untuk tidak main-main dan memÂberikan kasus ini berjalan di tempat,â jelas Samloy.
Apalagi dengan adanya perÂganÂtian maka Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru mestinya punya komitÂmen yang ditunjukkan melalui peÂnanganan kasus yang sebelumnya telah diusut Kejati sebelumnya.
Masyarakat kata Samloy berharap kasus seperti ini menjadi prioritas Kejati dan tidak boleh berjalan ditempat tapi harus berjalan agar ada rasa puas dan kepastian hukum termasuk memberikan efek jerah bagi orang-orang yang patutlah diduga melakukan penyalahgunaan anggaÂran negara dibalik proyek tersebut.
Samloy pung mengintai agar siapapun yang diduga terlibat harus berani diperiksa Kejati sebab tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini.
âJika ada dugaan keterlibatan Sekda sebagai kuasa pengguna angÂgaran, maupun yang bertanggung jawab terkait administrasi dibalik proyek tersebut maka harus diminta pertanggungjawaban,â cetusnya.
AMAK Demo
Sejumlah mahasiswa yang mengÂatas namakan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menyeruduk pagar Kejaksaan Tinggi Maluku, Jumat (1/12) menyerukan agar Kejaksaan Tinggi Maluku mengusut kasus tunÂtas kasus dugaan korupsi yang meÂlibatkan Sekretaris daerah, Sadli Ie.
Para mahasiswa ini tiba di Kantor Kejati Maluku sekitar pukul 15.00 WIT dengan membawakan sejumlah poster.
Mereka secara bergantian meneÂriakan revolusi disertai beragam narasi perlawanan terhadap kasus-kasus korupsi.
Koordinator Aksi, Zulfikar Sosal mengatakan, aksi ini bertujuan untuk menuntut Kejaksaan Tinggi Maluku serius menanggapi kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan Sekda Maluku, Sadali Ie.
âKami minta Kejaksaan jangan diam dengan persoalan ini, sudah ada pengaduan oleh masyarakat sebelumnya, dan hari ini kami hadir sebagai bentuk ketegasan dan perÂlawanan terhadap kasus korupsi yang terjadi di Maluku, terkhususÂnya kasus yang mengaitkan nama Sekda Maluku,â ungkapnya.
Para pendemo ini menyampaikan 4 poin tuntutan kepada Kejati Maluku yaitu, satu, Mendesak KeÂjaksaan Tinggi Maluku mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan angÂgaran Covid-19 dan Reboisasi yang mengaitkan nama Sekda Maluku.
Dua, menegaskan kepada KejakÂsaan Tinggi Maluku untuk meminta keterangan terhadap Sekda Maluku terkait kasus dugaan tersebut.
Tiga, meminta Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memberikan transpaÂransi dan informasi yang jelas keÂpada publik dalam penanganan dugaan penyalahgunaan anggaran Covid dan Reboisasi yang menjadi pelaporan masyarakat.
Empat, meminta kepada Kejaksaan Tinggi Maluku dalam hal penaÂnganan dugaan penyalahgunaan anggaran Covid dan Reboisasi, harus menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan tidak boleh pandang bulu.
Lima . Kami mendukung KejakÂsaan Tinggi Maluku untuk menunÂtaskan masalah korupsi di Maluku.
Sementara itu, perihal aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Anti KoÂrupsi yang melakukan demonstran terkait penanganan perkara dugaan tindak Pidana Korupsi PenyalahÂgunaan Anggaran Tanggap Darurat Covid-19 Provinsi Maluku dan Proyek Reboisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang melibatkan Sekda Provinsi Maluku Sadli Ie.
Menurut pendemo, dugaan keterÂlibatan Sekda Provinsi Maluku daÂlam dua proyek tersebut telah menÂjadi perhatian publik, dimana hingga saat ini pihak Kejaksaan Tinggi Maluku belum bisa menghadirkan Sekda Provinsi Maluku untuk diÂperiksa, sebagai pihak yang terlibat secara langsung dengan dua kegiatan tersebut.
Pasti Panggil
Menanggapi aksi demontrasi AMAK tersebut, Kasi C Bidang Intelijen Aizit P. Latuconsina didampingi Kasi E Bidang Intelijen Hasan Tahir dan Kasi Penyidikan Pidsus Y.E Oceng Almahdaly saat bertemu pihak pendemo menyampaikan, kasus dana Covid dan Reboisasi masih dalam tahap penyelidikan oleh bidang Pidsus Kejati Maluku dan prosesnya masih terus berjalan. Sehingga, untuk mengungkap kedua perkara tersebut, semua pihak yang terkait akan dimintai keterangan oleh Jaksa Penyelidik, termasuk Sekda Provinsi Maluku apabila keterangannya diperlukan sebagai alat bukti.
Dikatakan, penanganan kedua perkara tersebut dilakukan secara profesional dan sesuai SOP. Apabila terdapat cukup bukti akan ditingkatkan ke tahap selanjutnya. sebaliknya apabila tidak terdapat cukup bukti akan dihentikan.
Tentunya, tambah Latuconsina, Kejaksaan Tinggi Maluku memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pengunjuk rasa yg telah melakukan aksinya dengan aman, damai dan tertib, dan aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk fungsi kontrol masyarakat atas kerja / kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku.
âTerhadap saksi saksi termasuk Sekda akan ditinjau jika memang keterangan atau klarifikasi yang bersangkutan diperlukan akan dipanggil,â ujarnya. (S-20)