AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Tinggi MaÂluku didesak segera menuntaskan kasus duÂgaan korupsi dana reÂboiÂsasi dan dana Covid-19.
Pasalnya, paskah kaÂsus reboisasi milik Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang dikerjakan di Kabupaten Maluku Tengah dan kasus dugaan penyimÂpangan dana Covid dilimpahkan ke bagian pidana khusus, kasus ini sampai sekarang berjalan di tempat.
Karena itu, Praktisi Hukum Pistos Noija meminta Kejati Maluku untuk segera menuntaskan kasus ini, sehingga perÂkembangannya diketahui publik dan tidak jalan tempat.
Noija mempertanyakan alaÂsan dua kasus dugaan korupÂsi ini tertahan di Kejaksaan Tinggi Maluku.
âMasyarakat mengetahui persis kalau kasus ini ditaÂngani Kejaksaan Tinggi, maka masyarakat juga perlu mengetahui perkembangan sampai dimana kaÂrena ini sudah cukup lama,â ujar Noija saat diwawancarai Siwalima melalui sambungan selulernya peÂkan lalu.
Kata dia, kasus proyek reboisasi dan dana Covid-19 masuk dalam taÂhapan penyelidikan Kejati Maluku, sehingga masyarakat menantikan kepastian hukum dari penanganan kasus tersebut.
Dia meminta, Kejati tidak saja mengejar kasus-kasus dugaan koÂrupsi yang lainnya, sedangkan kasus proyek reboisasi dan Covid-19 Pemprov Maluku menjadi tidak jelas penanganannya.
Kejaksaan Tinggi, kata Noija tidak boleh tebang pilih dalam menunÂtaskan kasus-kasus korupsi agar ada kepastian hukum bagi masyaÂrakat.
Noija pun berharap adanya keteÂgasan dari Kejaksaan Tinggi Maluku terhadap dua kasus ini agar segera tuntas.
Dalami
Tim penyelidik Bidang Pidsus Kejati Maluku mulai mendalami dua kasus dugaan korupsi bernilai jumbo di tubuh Pemerintah Provinsi MaÂluku.
Dua kasus yaitu, kegiatan reboiÂsasi di Maluku Tengah, saat Sadli Ie masih menjabat sebagai Kadis KeÂhutanan Maluku. Kasus Ã¥ainnya adaah dugaan penyimÂpangan peÂngeÂlolaan dana Covid -19 tahun 2020 dan 2021, dalam kapaÂsitasnya sebagai Sekda Maluku.
Dalam kasus ini sudah sejumlah OPD dipanggil dan diperiksa tim penyelidik. Sedangkan Sekda telah menyatakan dirinya siap dimintai keterangan, hanya belum dipanggil kejati, awalnya Sekda dipanggil hanya saja sedang menjalankan tugas dinas.
Panggilan terhadap Sadli saat dua kasus tersebut masih ditangani Bidang Intelijen Kejati Maluku, dan kini sudah diambil alih Bidang Pidsus untuk penyelidikan lebih lanjut.
âIya, benar. Dua kasus tersebut sudah resmi ditangani Bidang PidÂsus,â akui Kasi Penkum dan HuÂmas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba Ambon, Kamis (7/12) lalu.
Wahyudi mengatakan, tim penyiÂdik Pidsus saat ini sedang menÂdalami hasil penyelidikan awal yang dilakukan tim bidang Intel. âSaat ini tim pidsus sedang mendalami dua kasus tersebut,â jelasnya.
Saat ditangani tim Intelijen Kejati Maluku sekitar 30 orang saksi telah diperiksa. Di antaranya para kepala dinas dan kepala bagian di lingkup OPD Pemprov Maluku. Mereka yang telah memenuhi panggilan, dan menyampaikan klarifikasi diantaraÂnya, Kepala Dinas Infokom, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PerinÂdusÂtrian dan Perdagangan. (S-20)