AMBON, Siwalimanews – Tim Penyidik Pidsus KeÂjakÂsaan Tinggi Maluku meÂnggelar ekspses deÂngan Badan Pemeriksa KeuaÂngan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi peÂngelolaan keuangan pada PT. Bipolo Gidin.
Ekspos itu digelar untuk menghitungan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin Kabupaten Buru Selatan.
âUntuk kasus Bipolo GiÂdin sudah dilakukan eksÂpos dengan pihak BPK RI pada Jumat (18/7) sore, unÂtuk berkoordinas terkait perÂhitungan kerugian neÂgara, âungkap Kasi PenÂkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya, Sabtu (19/7).
Ardy menegaskan, ekspsos Kejati Maluku dan BPK RI adalah untuk kepentingan perhitungan kerugian negara yang akan dilaÂkukan oleh BPK.
Ardy bilang, tim penyidik Kejati Maluku akan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh tim auditor untuk menghitung kerugian negara. Setelah itu penyidik akan menunggu hingga proses perÂhitungan selesai dilakukan oleh BPK RI.
âSelanjutnya tinggal koordinasi lalu kemudian menunggu hasil perhitungan dari BPK. Tentu prosesnya akan memakan waktu dan kita juga tidak tahu kapan perhitungan akan selesai, âtuturÂnya.
Disinggung apakah masih ada saksi yang akan diperiksa oleh penyidik, Juru bicara Kejati Maluku itu belum dapat memastikannya. Karena itu merupakan keputusan penyidik terkait bukti-bukti yang dibutuhkan.
âApakah masih ada saksi yang akan diperiksa lagi, itu nanti pidsus yang tentukan. Yang pasti perÂkembangan terbaru sudah gelar ekspos. Nanti kalau ada perkemÂbangan lainnya akan saya informasikan, âtandasnya.
Tak Pandang Bulu
Kejaksaan Tinggi Maluku memastikan tidak akan pandang buluh dalam mengusut kasus dugaan korupsi PT Bipolo Gidin.
Kendati belum menjerat dalang dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan daerah milik KabuÂpaten Buru Selatan itu, namun Kejati Maluku memastikan akan serius dan tidak akan main-main dalam mengusut kasus tersebut.
Hal itu telah dibuktikan dengan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah direksi termasuk mantan Direktur Utama PT Bipolo Gidin, Zainuddin Boy, dan mantan DiÂrektur Keuangan, Wils Ayu Lestari, Maneger Keuangan PT Bipolo tahun anggaran 2014-2017 beriÂnisial CHW maupun pejabat Pemkab Bursel.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy menjelaskan, saat ini tim penyidik sedang mendalami fakta-fakta adanya penyimpangan terhadap anggaran puluhan miliar di PT Bipolo. Kemudian nantinya dari fakta itu akan dianalisa oleh tim penyidik yang kemudian diÂhubungkan dengan pemÂbeÂbanan pertanggungjawaban pidana keÂpada siapa saja para pihak yang terlibat.
âSaat ini sementara dianalisa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim penyidik. Selanjutnya baru dihubungkan dengan pembebanan pertanggung jawaban pidananya kepada siapa saja atau para pihak baik jajaran Direksi maupun menejemen lain yang memenuhi unsur barang siapa dan setiap orang terkait perbuatan dan penyimpangan yang terjadi, âungkap Ardy kepada Siwalima, Senin (14/7)
Sejauh ini, lanjut Ardy, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sebagian besar saksi termasuk para jajaran direksi. Nantinya, hasil pemeriksaan yang dianalisasi akan menentukan langkah apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya.
âSemua masih dlm proses, untuk tahap pertama kita sudah periksa sebagian besar saksi termasuk diantaranya para direksi dan hasil pemeriksaan akan kita analisa untuk menentukan langÂkah-langkah penyidikan selanjutÂnya, â terangnya.
Selain itu, tim penyidik juga nantinya akan meminta keterangan atau pendapat dari ahli yang tepat terkait kasus tersebut. Namun juru bicara Kejati Maluku ini belum dapat memastikan siapa ahli yang akan dimintai pendapatnya twrkait kasus yang terjadi di PT Bipolo Gidin.
âTentunya semua hasil pemeÂriksaan selama ini harus dianalisa kemudian kita juga nanti akan mendapat keterangan dan penÂdapat dari ahli. Tapi untuk ahli nanti penyidik yang akan tentukan. Jadi kita tunggu saja langkah apa yang dilakukan penyidik selanjutÂnya,â terangnya.
Disinggung mengenai agenda pemeriksaan saksi, Ardy mengakui bahwa pada Senin (14/7) tidak ada agenda pemeriksaan saksi. KeÂmungÂkinan besar penyidik semenÂtara mengevaluasi hasil pemeÂriksaan yang telah dilakukan.
âUntuk hari ini tidak ada pemeriksaan saksi. Kemungkinan besar yang seperti saya sampai diatas bahwa penyidik melakukan analisa terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, âtandas Ardy.
Tersandung Kasus
Baru dua bulan menjabat KomiÂsaris PT Dok dan Perkapalan Waiame, Zainuddin Booy sudah digarap jaksa.
Beberapa waktu belakangan, penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, tengah sibuk memeriksa kasus korupsi, salah satunya, pada PT Bipolo Gidin, perusahaan milik daerah Kabupaten Buru Selatan.
Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi laut ini, didiÂrikan kala Tagop Soulissa menjadi Bupati di sana.
Oleh Tagop, Zainuddin Booy diÂangkat sebagai Direktur Utama dan diberikan kepercayaan penuh untuk mengurusi perusahaan daerah itu.
Booy tercatat menjabat sebagai Dirut PT Bipolo Gidin sejak 2016 hingga 2020.
Kamis (10/7) lalu, Booy diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pengelolaan anggaran Perusahan Daerah PT Bipolo Gidin, senilai Rp41 miliar.
Dalam kasus ini, tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan memintai keterangan berbaÂgai pihak, seperti pejabat peruÂsahaan, pemerintah daerah, hiÂngga pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku.
Dari hasil permintaan keteraÂngan, penyelidik menemukan adanya perbuatan penyimpangan pengelola anggaran, seperti penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan moÂdal dan atau uang pinjaman modal kerja tidak sesuai peruntukan, serta pembiayaan untuk kepentiÂngan pribadi pejabat di PT Bipolo Gidin.
Perusahaan daerah itu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan, tanggal 15 Mei 2013, untuk jenis usaha Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan kapal yang dioperaÂsionalkan yakni KMP Tanjung Kabat (2013) dan KMP Lory Amar (2019).
Kapal KMP Tanjung Kabat melayari rute AmbonâAmbalauâWamÂsisiâNamroleâLeksula dan Kepala Madan, sedangkan Kapal KMP. Lorry Amar melayari rute TualâTeorâKesuiâGoromâGeserâAir Nanang dan Ambalau pulang pergi.
Diperiksa 9 Jam
Pemeriksaan terhadap mantan Ketua DPRD Buru Selatan itu berlangsung di Kantor Kejati, Kamis (10/7) selama 9 jam, mulai dari pukul 09.00 WIT hingga 18.00 WIT.
Komisaris PT Dok dan PerkaÂpalan Waiame ini dihujani puluhan pertanyaan terkait dugaan korupsi pengelolaan anggaran di PT Bipolo Gidin sebesar Rp41.516.Â260.450, yang bersumber dari dana subsidi Kementerian sebesar Rp36.016. 260.450, kemudian penyertaan modal Pemkab Buru Selatan Rp4.000.000.000 dan pinjaman bank sebesar Rp1.500.000.000. sehingga total anggaran yang dikelola sebesar Rp41.516.260. 450.
Selain Komisaris PT Dok dan Perkapalan Waiame yang baru diangkat 7 Mei 2025, jaksa juga telah menggarap Wilis Ayu Lestari, yang kala itu menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Bipolo Gidin.
Dalami Peran
Asisten Pidana Khusus Kejati Maluku, Triyono Rahyudi mengungkapkan, tim penyidik mendalami peran dirut dan jajaran direksi PT Bipolo Gidin. Pasalnya, penyidik Kejati Maluku menemukan adanya tindakan yang melanggar regulasi dan keputusan penggunaan anggaÂran yang tidak sesuai peruntukan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.
âUntuk beberapa direksi masih kami dalami peran masing-masing. Dikarenakan ada reguÂ-lasi yang dilanggar, dan adanya beberapa keputusan pengguÂnaan uang yang tidak sesuai peruntukan yang berakibat pada kerugian negara,â jelas Aspidsus kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Minggu (13/7).
Pendalaman ini perlu dilakukan, lanjut Aspidsus, karena masing-masing direksi punya perannya berbeda-beda sehingga menyebabÂkan terjadinya kerugian negara.
âPeran direksi berbeda-beda, sementara masih didalami. Tunggu perkembangannya,â pintanya.
Terpisah, Zainuddin Booy yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (13/7) menolak berkomentar.
Saya minta maaf saya tidak berkomentar, saya minta maaf,â ujar Zainuddin singkat sambil menutup telepon gengamnya. (S-26)