AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri AmÂbon telah menerbitÂkan surat perintah peÂnyidikan (Sprindik) yang baru untuk meÂngÂusut ulang kasus duÂgaan korupsi dana BanÂtuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 9 Ambon.
Sprindik baru yang diterÂbitkan oleh Kejari Ambon tersebut tertangÂgal 28 Oktober 2024, menyusul pembatalan penetapan tersangka yang dilakukan PengaÂdilan Negeri Ambon, terhadap praperadilan yang diajukan Kepala SMPN 9 Ambon, Lona Parinussa.
Demikian diungkapkan, Kasi Intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo bersama Kasi Pidsus Amri Bayakta kepada Siwalima di ruang kerja, Rabu (30/10).
âKita sudah menerbitkan Sprindik baru, saya lupa nomor sprindiknya namun yang pasti terhadap Sprindik itu kita juga telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru yang bersifat umum pada tanggal 28 Oktober kemarin, âucap Talompo.
Setelah menerbitkan SPDP, lanjutÂnya, pihak Kejari telah menyerahkan surat itu kepada Kepala SMP 9 Ambon pada Rabu 29 Oktober 2024.
âKita juga sudah serahkan SPDP itu kemarin kepada kepala SMP 9,â ujarnya.
Ia menerangkan, SPDP baru yang telah diterbitkan oleh penyidik Kejari Ambon lantaran pengadilan menyaÂtakan penetapan tersangka terhadap kepsek tidak sah.
âYang mana dalam amar putusan praperadilan yang dilayangkan oleh Kepala SMPN 9 itu salah satu amarÂnya menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, sehingga guÂgur,â terangnya.
Sehingga dari Praperadilan itu, tim penyidik mengambil langkah-langÂkah yang tentu saja berkaitan deÂngan aturan. Karena intinya, praÂperadilan itu sebagai koreksi yang berkaitan dengan formil, baik itu penetapan tersangkanya dan peÂnangkapannya.
âPutusan praperadilan itu berÂkaitan dengan syarat-syarat formil saja, tetapi tidak dengan perkaranya. Jadi kita akan lakukan proses yang baru ini sesuai dengan aturan yang berlaku, âpungkasnya.
Lidik Ulang
Kejaksaan Negeri Ambon akan mengusut ulang kasus dugaan koÂrupsi dana BOS tahun anggaran 2020-2023 yang terjadi di SMP 9 Ambon.
Upaya penyelidikan ulang dilaÂkukan oleh Kejari Ambon setelah Pengadilan memutuskan bahwa penetapan tersangka Kepala SMPN 9 Ambon, Lona Parinusa tidak sah.
âUpaya yang Kejari Ambon lakukan ialah melakukan penyeÂliÂdikan ulang. Karena pada prinsipnya putusan praperadilan itu tidak mengÂhilangkan perkaranya. Hanya peneÂtapan status tersangka dinyatakan tidak sah,â jelas Kasi Intel Kejari Ambon, Alfreds Talompo kepada Siwalima di Ambon, Kamis (24/10).
Belum dipastikan kapan Kejari Ambon akan menggelar penyelidiÂkan ulang kasus tersebut, namun yang pasti Kejari akan lebih teliti lagi ketika pada saatnya proses penyeÂlidikan ulang dilakukan baik dari segi administrasinya maupun proseÂdurnya. âKita akan lakukan penyelidikan baru dan perbarui administrasinya, supaya kedepan tidak ada hal seperti ini lagi.
Secepatnya kita akan terbitkan surat penyelidikan baru karena kita juga menunggu salinan putusan dari Pengadilan, âterangnya.
Talompo menerangkan, berdasarÂkan putusan hakim maka status dua tersangka lain yakni YP dan ML gugur atau lepas.
âRangkaian penyelidikan sampai penyidikan dan penetapan terÂsangka dalam kasus ini kan pakai satu sprikdik, dan pastinya status mereka juga gugur. Namun Kejari akan melakukan penyelidikan ulang karena putusan hakim tidak menghilangkan perkara tersebut, âtandasnya.
Hakim Batalkan
Seperti diberitakan sebelumnya, hakim tunggal praperadilan memÂbatalkan penetapan Kepala SMP Negeri 9 Ambon, Lona Parinussa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS tahun 2020-2023.
Kata hakim Dedy Sahusilawane, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor: Print- 03/Q.1.10/Fd.2/06/2024 TangÂgal 12 Juni 2024 tentang dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS SMP Negeri 9 Ambon Tahun Anggaran 2020 sampai 2023, tidak sah dan batal demi hukum
Hakim menjelaskan, penetapan tersangka Lona Parinussa sebagai pemohon praperadilan yang diterÂbitkan atas dasar surat perintah penyidikan Kajari Ambon Nomor :Print- 03/Q.1.10/Fd.2/06/2024 tangÂgal 12 Juni 2024 dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang PeruÂbahan atas UU No 31 Tahun 1999 TenÂtang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasall 55 Ayat (1) Ayat 1Â ke 1 KUHP adalah tidak sah dan melawan hukum.
Hakim menegaskan, surat peneÂtapan tersangka batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Hakim juga menyatakan, semua alat bukti yang sebelumnya berkaitan dengan materi perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS SMP Negeri 9 Ambon Tahun anggaran 2020 S/D Tahun 2023, dengan pasal sangkaan terhadap pemohon diduga melakuÂ-kan tindak pidana korupsi sebaÂgaimana diancam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 TenÂtang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasall 55 Ayat (1) Ayat 1Â ke 1 KUHP adalah tidak sah.
Kejari sebagai termohon dipeÂ-rinÂtahkan untuk menghentikan penyiÂdikan terhadap pemohon, dan tidak sah segala keputusan atau penetaÂpan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan deÂngan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon.
Selain itu Hakim meminta, memuÂlihkan hak pemohon dalam kemamÂpuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Bahkan memerintahÂkan panitera Pengadilan Negeri Ambon mengumumkan isi penetapan rehabilitasi dengan menempatkanÂnya pada papan pengumuman pengadilan dan membebankan biaya yang timbul kepada negara. (S-26)