SIWALIMA.id > Berita
Kejari Tanimbar Didesak Tuntaskan Kasus Fatlolon
Hukum | Rabu, 11 Juni 2025 pukul 21:55 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri Tanim­bar didesak untuk menun­taskan kasus dugaan korupsi anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah Ka­bupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.

Pasalnya, dalam kasus ini Kejari Tanimbar telah mene­tapkan mantan bupati, Petrus Fatlolon sebagai tersangka sejak 18 Juni 2024 lalu. Namun hingga kini kasus tersebut belum ada titik terangnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Pemuda Tanimbar, Faisal Lina mendesak agar kejari segera mengambil langkah tegas untuk memperjelas kasus tersebut.

“Menurut saya sebagai orang Tanimbar, tidak dipro­sesnya pak Petrus Fatlolon menuju jeruji besi merupakan kemandulan dalam tindak pidana korupsi oleh kejak­saan. Sehingga tentu  ini mencedari nilai-nilai hukum yang ada di Republik ini, “ungkap Faisal kepada Si­walima dalam rilisnya, Selasa (10/6)

Selain ditetapkan sebagai tersangka, mantan Bupati KKT melalui kuasa hukum juga pernah mengajukan pra­peradilan terhadap peneta­pan tersangka yang dilaku­kan oleh kejari,  akan tetapi putusan praperadilan itu pihak Petrus Fatlolon kalah sehingga su­dah semestinya kejaksaan mengam­bil langkah untuk memperoses ka­sus tersebut hingga tuntas.

“11 bulan lalu pasca pak Petrus kalah dalam prapradilan hingga kini belum diadili oleh Kejaksaan. Tentu ini menjadi bumerang yang kemu­dian kinerja aparat penegak hukum ini dipertanyakan pasca kalah di 11 bulan lalu, “terangnya.

Ia berpendapat, mesti ada langkah hukum pasti yang mesti dilakukan oleh kejari. Sebab ditakutkan pada akhirnya akan ada penilaian negatif dari publik bahwa hukum di Maluku tajam kebawah namun tumpul ke atas.

“Kita tau bahwa kejaksaan Repu­blik Indonesia sedang gencar-gen­carnya memburu para pencuri/korupsi di negeri ini. Sehingga dukungan dan rasa percaya ter­hadap kejaksaan Republik Indonesia begitu besar. Maka tolonglah Kejaksaan Tinggi Maluku ataupun Kejaksaan Negeri KKT harus bekerja profesional dan pro­porsional agar menuntaskan kasus yang menjerat mantan Bupati KKT itu, “pintanya.

Untuk diketahui dalam kasus ini, berdasarkan laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Maluku, kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.092.917.664,00.

Namun hingga kini kasus yang menjerat Bupati periode 2017 – 2022  itu belum diadili.

Kasi Intel Kejari KKT, Garuda ketika dikonfirmasi Siwalima, Selasa (10/6) melalui telepon selulernya terkait penyidikan kasus ini namun tidak merespon. (S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps