AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri TanimÂbar didesak untuk menunÂtaskan kasus dugaan korupsi anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah KaÂbupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
Pasalnya, dalam kasus ini Kejari Tanimbar telah meneÂtapkan mantan bupati, Petrus Fatlolon sebagai tersangka sejak 18 Juni 2024 lalu. Namun hingga kini kasus tersebut belum ada titik terangnya.
Menyikapi hal itu, Ketua Pemuda Tanimbar, Faisal Lina mendesak agar kejari segera mengambil langkah tegas untuk memperjelas kasus tersebut.
âMenurut saya sebagai orang Tanimbar, tidak diproÂsesnya pak Petrus Fatlolon menuju jeruji besi merupakan kemandulan dalam tindak pidana korupsi oleh kejakÂsaan. Sehingga tentu ini mencedari nilai-nilai hukum yang ada di Republik ini, âungkap Faisal kepada SiÂwalima dalam rilisnya, Selasa (10/6)
Selain ditetapkan sebagai tersangka, mantan Bupati KKT melalui kuasa hukum juga pernah mengajukan praÂperadilan terhadap penetaÂpan tersangka yang dilakuÂkan oleh kejari, akan tetapi putusan praperadilan itu pihak Petrus Fatlolon kalah sehingga suÂdah semestinya kejaksaan mengamÂbil langkah untuk memperoses kaÂsus tersebut hingga tuntas.
â11 bulan lalu pasca pak Petrus kalah dalam prapradilan hingga kini belum diadili oleh Kejaksaan. Tentu ini menjadi bumerang yang kemuÂdian kinerja aparat penegak hukum ini dipertanyakan pasca kalah di 11 bulan lalu, âterangnya.
Ia berpendapat, mesti ada langkah hukum pasti yang mesti dilakukan oleh kejari. Sebab ditakutkan pada akhirnya akan ada penilaian negatif dari publik bahwa hukum di Maluku tajam kebawah namun tumpul ke atas.
âKita tau bahwa kejaksaan RepuÂblik Indonesia sedang gencar-genÂcarnya memburu para pencuri/korupsi di negeri ini. Sehingga dukungan dan rasa percaya terÂhadap kejaksaan Republik Indonesia begitu besar. Maka tolonglah Kejaksaan Tinggi Maluku ataupun Kejaksaan Negeri KKT harus bekerja profesional dan proÂporsional agar menuntaskan kasus yang menjerat mantan Bupati KKT itu, âpintanya.
Untuk diketahui dalam kasus ini, berdasarkan laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Maluku, kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.092.917.664,00.
Namun hingga kini kasus yang menjerat Bupati periode 2017 – 2022Â itu belum diadili.
Kasi Intel Kejari KKT, Garuda ketika dikonfirmasi Siwalima, Selasa (10/6) melalui telepon selulernya terkait penyidikan kasus ini namun tidak merespon. (S-29)