SIWALIMA.id > Berita
Kejari Aru Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi
Hukum | Rabu, 3 September 2025 pukul 23:04 WIT

DOBO, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri Aru menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pus­kes­mas dan ADD-DD Desa Kolamar Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2022-2024.

Penetapan tersangka itu di­lakukan setelah Kejari Aru memiliki dua alat bukti yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi ADD-DD Kolamar.

Dua tersangka yang dite­tapkan yaitu, SMD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Puskesmas Longgar Apara, Kecamatan Aru Tengah Selatan Tahun 2019 dan HD, Kades Kolamar.

Demikian disampaikan Ka­jari Aru, Sumanggar Siagian dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Selasa (2/9).

Kata Kejari, SMD ditetap­kan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan/penyimpangan pemba­ngu­nan Puskesmas Longgar Ke­camatan Aru Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019.

SMD selaku PPK pada Pem­bangunan Puskesmas Longgar TA 2019 yaitu se­bagai orang yang turut serta melakukan (made pleger) yaitu, menyetujui jaminan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan;

Dua, membiarkan sebagian atau seluruh tenaga kerja yang bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi dan ser­tifikasi yang didaftarkan dalam per­syaratan kontrak, akan tetapi hanya menggunakan tukang-tukang lokal saja;

Tiga, menyetujui addendum perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan padahal tidak memenuhi syarat; empat, menyetujui laporan kemajuan perkembangan pekerjaan/progres sebesar 72,275 persen dan laporan kemajuan perkembangan

Dijelaskan, pekerjaan/progres se­besar 91.105 persen dibuat tidak sesuai dengan kebenaran realisasi fisik pekerjaan di lapangan, Lima. Lebih-lebih lagi pada tanggal 08 Januari 2020 menyetujui laporan kemajuan perkembangan pekerjaan/progres sebesar 100 persen yang di­buat tidak sesuai dengan kebenaran realisasi fisik pekerjaan di lapangan, dimana pekerjaan pun baru benar-benar selesai 100 persen antara bulan Mei-Juni 2020.

Enam, menandatangani berita acara serah terima pekerjaan terta­nggal 20 Februari 2020 padahal serah terima pekerjaan sekitar bulan Mei atau Juni pada tahun 2020;

Tujuh, terhadap kondisi keterlam­batan penyelesaian pekerjaan terse­but, hanya menetapkan sanksi den­da keterlambatan kepada Penyedia selama 8 hari keterlambatan atau sebesar Rp 52.661.193,00 dimana per­hitungan denda tersebut tidak se­suai dengan sanksi denda per lama hari keterlambatan yang sebenar­nya.

Bahwa kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini se­besar Rp1.626.777.552,04 dan selu­ruhnya kerugian negara tersebut telah dipulihkan.

Setelah menjalani pemeriksaan yang cukup, dua tersangka kemu­dian ditahan di Lapas Kelas III Dobo selama 20 hari ke depan.

Atas perbuatan SMD disangka­kan dengan dakwaan primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi seba­gaimana telah diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan anca­man paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00

Subsidiair, pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko­rupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan anca­man paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda Rp 50. Juta paling sedikit dan paling banyak Rp. 1 miliar.

HD Lakukan Penyimpangan

Sementara HD diduga melakukan penyimpangan antara lain, Tahun 2022 terdapat belanja fiktif pada beberapa item kegiatan sebesar Rp330.430.000, terdapat kekurangan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Senilai Rp17.661.000 Tahun 2023

Terdapat belanja fiktif pada be­be­rapa item kegiatan sebesar Rp347. 675.853,33,  terdapat kekurangan pem­bayaran penghasilan tetap dan tunjangan senilai Rp Rp23.466.400

Selanjutnya, kekurangan belanja Kedo-Kedo + Mesin sebanyak 8 unit pada kegiatan bantuan perikanan senilai Rp228.000.000 dan Mark-Up harga senilai Rp30.000.000 sehingga total keseluruhan Rp258.000.000

Berikutnya, terdapat mark-up harga belanja hewan kurban pada kegiatan penyelenggaraan festival kesenian. adat/kebudayaan dan Keagamaan senilai Rp7.000.000 Tahun 2024.

Salin itu, terdapat belanja fiktif pada beberapa item kegiatan sebesar Rp369.538.326, terdapat kekurangan Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif Senilai Rp12.488.800

Kemudian pembayaran honor pe­tugas air desa tanpa melaksanakan tugasnya senilai Rp6.000.0004, ter­dapat mark-up belanja kedo-kedo + Mesin senilai Rp28.000.000

Bahwa atas terjadinya penyim­pangan tersebut telah mengakibat­kan kerugian keuangan negara seba­gaimana laporan hasil audit perhi­tungan kerugian keuangan negara Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 700.1.2.2/K/03/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 sebesar Rp1.400.259.579,33.

Dalam perkara ini, tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar

Rp228.000.000 yang nantinya akan digunakan untuk pemulihan kerugian negara yang timbul.

Kejari menjelaskan, HD langsung di tahan di  Lapas Kelas III Dobo selama 20 hari ke depan.

HD disangkakan, primair pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi seba­gai­mana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko­rupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atas perbuatan HD diancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp.200.000.000,00  dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Sedangkan subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pida­na Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda Rp 50. Juta paling sedikit dan paling banyak Rp. 1 miliar. (S-11)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps