DOBO, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri Aru menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pusÂkesÂmas dan ADD-DD Desa Kolamar Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2022-2024.
Penetapan tersangka itu diÂlakukan setelah Kejari Aru memiliki dua alat bukti yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi ADD-DD Kolamar.
Dua tersangka yang diteÂtapkan yaitu, SMD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Puskesmas Longgar Apara, Kecamatan Aru Tengah Selatan Tahun 2019 dan HD, Kades Kolamar.
Demikian disampaikan KaÂjari Aru, Sumanggar Siagian dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Selasa (2/9).
Kata Kejari, SMD ditetapÂkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan/penyimpangan pembaÂnguÂnan Puskesmas Longgar KeÂcamatan Aru Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019.
SMD selaku PPK pada PemÂbangunan Puskesmas Longgar TA 2019 yaitu seÂbagai orang yang turut serta melakukan (made pleger) yaitu, menyetujui jaminan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan;
Dua, membiarkan sebagian atau seluruh tenaga kerja yang bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi dan serÂtifikasi yang didaftarkan dalam perÂsyaratan kontrak, akan tetapi hanya menggunakan tukang-tukang lokal saja;
Tiga, menyetujui addendum perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan padahal tidak memenuhi syarat; empat, menyetujui laporan kemajuan perkembangan pekerjaan/progres sebesar 72,275 persen dan laporan kemajuan perkembangan
Dijelaskan, pekerjaan/progres seÂbesar 91.105 persen dibuat tidak sesuai dengan kebenaran realisasi fisik pekerjaan di lapangan, Lima. Lebih-lebih lagi pada tanggal 08 Januari 2020 menyetujui laporan kemajuan perkembangan pekerjaan/progres sebesar 100 persen yang diÂbuat tidak sesuai dengan kebenaran realisasi fisik pekerjaan di lapangan, dimana pekerjaan pun baru benar-benar selesai 100 persen antara bulan Mei-Juni 2020.
Enam, menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tertaÂnggal 20 Februari 2020 padahal serah terima pekerjaan sekitar bulan Mei atau Juni pada tahun 2020;
Tujuh, terhadap kondisi keterlamÂbatan penyelesaian pekerjaan terseÂbut, hanya menetapkan sanksi denÂda keterlambatan kepada Penyedia selama 8 hari keterlambatan atau sebesar Rp 52.661.193,00 dimana perÂhitungan denda tersebut tidak seÂsuai dengan sanksi denda per lama hari keterlambatan yang sebenarÂnya.
Bahwa kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini seÂbesar Rp1.626.777.552,04 dan seluÂruhnya kerugian negara tersebut telah dipulihkan.
Setelah menjalani pemeriksaan yang cukup, dua tersangka kemuÂdian ditahan di Lapas Kelas III Dobo selama 20 hari ke depan.
Atas perbuatan SMD disangkaÂkan dengan dakwaan primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi sebaÂgaimana telah diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaÂman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00
Subsidiair, pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KoÂrupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaÂman paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda Rp 50. Juta paling sedikit dan paling banyak Rp. 1 miliar.
HD Lakukan Penyimpangan
Sementara HD diduga melakukan penyimpangan antara lain, Tahun 2022 terdapat belanja fiktif pada beberapa item kegiatan sebesar Rp330.430.000, terdapat kekurangan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Senilai Rp17.661.000 Tahun 2023
Terdapat belanja fiktif pada beÂbeÂrapa item kegiatan sebesar Rp347. 675.853,33, terdapat kekurangan pemÂbayaran penghasilan tetap dan tunjangan senilai Rp Rp23.466.400
Selanjutnya, kekurangan belanja Kedo-Kedo + Mesin sebanyak 8 unit pada kegiatan bantuan perikanan senilai Rp228.000.000 dan Mark-Up harga senilai Rp30.000.000 sehingga total keseluruhan Rp258.000.000
Berikutnya, terdapat mark-up harga belanja hewan kurban pada kegiatan penyelenggaraan festival kesenian. adat/kebudayaan dan Keagamaan senilai Rp7.000.000 Tahun 2024.
Salin itu, terdapat belanja fiktif pada beberapa item kegiatan sebesar Rp369.538.326, terdapat kekurangan Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif Senilai Rp12.488.800
Kemudian pembayaran honor peÂtugas air desa tanpa melaksanakan tugasnya senilai Rp6.000.0004, terÂdapat mark-up belanja kedo-kedo + Mesin senilai Rp28.000.000
Bahwa atas terjadinya penyimÂpangan tersebut telah mengakibatÂkan kerugian keuangan negara sebaÂgaimana laporan hasil audit perhiÂtungan kerugian keuangan negara Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 700.1.2.2/K/03/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 sebesar Rp1.400.259.579,33.
Dalam perkara ini, tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar
Rp228.000.000 yang nantinya akan digunakan untuk pemulihan kerugian negara yang timbul.
Kejari menjelaskan, HD langsung di tahan di Lapas Kelas III Dobo selama 20 hari ke depan.
HD disangkakan, primair pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi sebaÂgaiÂmana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KoÂrupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Atas perbuatan HD diancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp.200.000.000,00Â dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
Sedangkan subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidaÂna Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda Rp 50. Juta paling sedikit dan paling banyak Rp. 1 miliar. (S-11)