AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri AmÂbon membidik kasus dugaan korupsi penyaÂlahgunaan anggaran dana desa dan dana deÂsa Negeri Tuhaha, KeÂcamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah
Kasus ini dilaporkan oleh masÂyarakat karena diÂduga keterlibatan okÂnum-oknum PemeÂrintah Negeri Tuhaha daÂlam penggunaan ADD-DD Tahun 2017-2023.
âIya benar, kami telah meÂnerima laporan masÂyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa atau alokasi dan desa,â jelas Kasi Intel Kejari Ambon, Ali Toatubun kepada Siwalima di Ambon, Jumat (27/10).
Dikatakan, terkait penanganan kasus ini, pihak Kejari Ambon meÂlakukan koordinasi dengan InspekÂtorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk dilakukan audit.
âTerhadap hal itu pula sedang dilakukan koordinasi antara seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Ambon dan pihak APIP Inspektorat Kota Ambon untuk dilakukan audit,â ujar Toatubun
Toatubun enggan berkomentar leÂbih jauh soal penanganan kasus ini.
Sementara itu, dalam rilis pelapor yang diterima Siwalima menyebutÂkan, pihaknya menduga ada terjadi konspirasi dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum-oknum di Pemerintahan Negeri Tuhaha terhadap anggaran dana desa tahun 2017-2023.
Diduga terjadi tindak pidana koÂrupsi yang ditemukan yaitu berupa penyerahan dana 600 juta oleh oknum di Pemerintahan Negeri TuÂhaha pada akhir masa jabatan Tahun 2017. Hingga saat ini uang tersebut tidak tahu kemana dan pengguÂnaannya untuk apa saja.
Dalam surat laporan resmi ke Kejari Ambon yang diteken oleh 10 masyarakat Negeri Tuhaha menyeÂbutkan, pembelian speedboat bekas, dan sampai saat ini masyarakat tidak tahu berapa harganya.
Karena diduga speedboat terseÂbut dibeli sendiri oleh oknum PemeÂrintah Negeri Tuhaha. Dimana alat transportasi tersebut sampai sekaÂrang tidak digunakan oleh masyaÂrakat untuk operasional, tetapi haÂnya tambatan di Pelabuhan Tuhaha.
Belum lagi Pasar Rakyat dan pembangunan infrastruktur Tribune Negeri Tuhaha dengan mengguÂnakan APBD Kabupaten Maluku Tengah bukan dengan anggaran dana desa. Tribune tersebut tidak digunakan secara baik hanya meruÂpakan tempat parkir sapi.
Berikutnya, pembangunan PolikÂlinik desa tahun 2023 ukuran 4×6 dengan sebesar Rp105 juta, padahal perkiraan kami, pembangunan PoÂlindes yang berdempetan dengan Rumah Pintar tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran Rp26 juta.
Berikutnya, pembangunan Jalan setapak Amahoni, Kebun Cengkeh, Cabang Dua dan pembuatan sebuah jembatan, tidak ada papan proyek. pembuatan jembatan tersebut berlantai kayu ada indikasi penyimÂpangan ADD pada tahun 2023.
Mereka mempertanyakan ADD tahun 2017-2022 dikemanakan, diÂduga tidak ada kegiatan yang dilaÂkukan Pemerintah Negeri Tuhahah dibawah pimpinan J Sasabone.
Para pelapor meminta Kejari Ambon untuk mengusut kasus ini hiÂngga tuntas. (S-26)