AMBON, Siwalimanews –Â Sudah dua tahun kasus dugaan tindak pidana korupsi pembanguÂnan jembatan di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan PP Aru mangkrak.
Proyek jembatan yang bersumÂber dari APBD Aru dan DAK taÂhun anggaran 2022 dengan nilai kontrak Rp8.119.972.022,70 itu masih tetap nyaman di Reskrimsus Polres Aru.
Proyek jembatan yang dikerjaÂkan oleh CV Adi Perkasa dengan nomor kontrak, 074/631/SP/FSK-JBT/TBR/PPK-PUPR/VII/2022 ini, diusut Satreskrim Polres Aru sejak tahun 2023, dan Surat Perintah Dimulai Penyelidikan (SPDP) telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aru pada tahun 2024.
Fatalnya, karena selama setaÂhun menunggu berkas perkara kasus tersebut tidak dilimpahkan, akhirnya oleh Kejari Aru mengÂembalikan SPDP ke Satreskrim Polres Aru.
Menggapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru, AKP AngeÂlico Timotius Sulu mengaku kasus jembatan Marbali tetap tuntas
“Kita tetap tuntaskan,” ujarnya kepada wartawan di Mapolres Aru, Kamis (31/7).
Untuk menuntaskan kasus terÂsebut, lanjut Kasat, pihaknya menunggu pemeriksaan ahli BPK RI untuk penghitungan kerugian negara.
“Kita sementara ini menunggu pemeriksaan ahli BPK RI, guna melakukan penghitungan kerugian negara saja,” ungkap Kasat Reskrim kepada wartawan kemarin di MapolÂres Aru.
Ketika ditanyakan soal SPDP yang sudah diserahkan ke Kejari Aru, namun kemudian telah dikembalikan ke polisi, Kasat membenarkan hal itu.
“Iya benar SPDP kita naikan bulan November 2024 lalu, namun pihak kejaksaan telah kembalikan dan sampai saat ini belum dinaikan lagi.
Kendati demikian, dia memastikan dengan belum diserahkan kembali SPDP ke kejaksaan bukan berarti kaÂsus tersebut tidak jalan.
“Namun,bukan berarti kasusnya tidak jalan, tetap kasusnya kita tuntaskan, saat ini hanya menunggu ahli BPK RI saja,”tambahnya.
Mangkrak
Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan PP Aru sebesar 8 miliar lebih mangÂkrak di Satreskrim Polres Aru.
Kasus yang telah diusut SatresÂkrim Polres Aru sejak tahun 2023, dan Surat Perintah Dimulai Penyelidikan telah dilimpahkan e Kejaksaan Negeri Aru pada tahun 2024 tak kunjung tuntas hingga kini.
Fatalnya lagi, karena selama setahun menunggu berkas perkara kasus tersebut tidak dilimpahkan akhirnya oleh Kejari Aru mengemÂbalikan SPDP ke Satreskrim Polres Aru.
Proyek jembatan tersebut bersumÂber dari APBD Aru dan DAK tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak Rp8.119.972.022,70 yang dikerjakan CV Adi Perkasa dengan nomor kontrak, 074/631/SP/FSK-JBT/TBR/PPK-PUPR/VII/2022 tanggal 4 Juli dengan Konsultan Pengawas CV pesona konsultan.
Menanggapi hal ini, praktisi hukum Jack Wenno mendesak KaÂpolda Maluku melakukan intervensi dan mempertanyakan penanganan tersebut.
“Sebagaimana yang kita tahu, kasus ini telah diusut oleh Polres Aru selama 2 tahun, namun proses hukumnya mandek bahkan Kejari Aru telah mengembalikan SPDP yang diserahkan oleh Polres Aru. Jika memang demikia,n seyogianya Polda Maluku harus intervensi terhadap kasus ini, dan memperÂtanyakan sikap Polres Aru mengapa demikian kasus ini lambat ditaÂngani,” ungkap Wenno saat diwaÂwancarai Siwalima di Ambon, Rabu (16/7).
Dia mempertanyakan komitmen polisi dalam memberantas kasus korupsi, karena tidak wajar dalam penegakan hukum penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi demikian lama.
Karenanya, Wenno meminta KaÂpolda maupun Ditreskrimsus Polda Maluku untuk mempertanyakan Polres Aru sejauhmana penanganan kasus tersebut.
Hal ini karena anggaran yang digunakan sangat fantastis sehingÂga Polres Aru tidak boleh menÂdiamÂkan kasus ini, tetapi harus ungkapÂkan dan mengiring oknum-oknum yang diduga terlibat. Bukan sebalikÂnya membiarkan penanganan kasus ini demikian lama.
Diduga Kongkalikong
Salah satu tokoh masyarakat Aru yang juga pernah duduki beberapa jabatan eselon dua, Alo Tabela kepada Siwalima, Selasa (15/7) di Ambon mengaku informasi oknum di Dinas PU Aru terlibat sudah tidak menjadi rahasia umum.
Dikatakan, bila informasi tersebut benar, maka tidak heran kasus tersebut tidak pernah selesai, karena dua tahun sudah berlalu kasus tersebut di tangan penyidik polres tidak kunjung tuntas.
“Ada apa sebenarnya di balik kasus tersebut yang seakan begitu istimewa hingga didiamkan,” tanya Tabela dengan nada heran.
Dikatakan, kalau tidak salah kasus ini menjadi rebutan dua institusi penegak hukum saat itu, bahkan tahun 2023, tim Kejaksaan Negeri Aru ketika dipimpin Parada SitoÂmoÂrang duluan melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut, hingga turun lapangan bersama ahli mutu beton dari Manado guna memeriksa proyek tersebut.
Namun, tiba-tiba kasus tersebut di ambil alih oleh penyidik Polres Aru yang hingga kini tidak kunjung selesai.(S-11)