AMBON, Siwalima.id - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Apolonia Laratmase, mendesak Polda Maluku untuk segera menuntaskan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menuding Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menerima gratifikasi dari aktivitas tambang rakyat di Gunung Botak.
Ia menilai isu yang beredar di media sosial itu merupakan persoalan serius yang harus segera diusut agar tidak berkembang menjadi fitnah yang dapat menyesatkan masyarakat.
“Tudingan yang menyebut Gubernur Maluku menerima Rp45 miliar dari aktivitas tambang rakyat Gunung Botak adalah isu yang sangat serius. Jika ada pihak yang menyampaikan tudingan tersebut, maka harus dibuktikan secara hukum,” tegas Laratmase, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Jumat (13/3).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, aparat penegak hukum perlu bertindak cepat dan profesional untuk mengungkap kebenaran dari informasi yang beredar. Menurutnya, langkah tegas dari Polda Maluku penting agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Karena itu kami mendesak Polda Maluku untuk menuntaskan kasus ini secara terang, objektif dan transparan. Dengan begitu publik bisa mengetahui fakta yang sebenarnya,” ujarnya.
Laratmase menilai, penyebaran informasi yang tidak didukung fakta hanya akan merusak kehormatan seseorang sekaligus memicu kegaduhan di ruang publik. Apalagi tudingan tersebut diduga disebarkan melalui media sosial oleh Hendrik Waeleuru.
“Nama baik seseorang tidak boleh dirusak dengan tudingan yang belum tentu benar. Apalagi ini menyangkut pimpinan daerah di Maluku, sehingga harus disikapi secara serius oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Ia berharap Polda Maluku dapat memproses laporan tersebut secara profesional sehingga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak.
“Kami berharap proses hukum berjalan secara profesional dan objektif, sehingga memberikan kepastian hukum serta menjaga stabilitas dan ketenangan masyarakat,” tandasnya.(S-26)
