AMBON, Siwalimanews – Jaksa Penuntut Umum Kejati Maluku dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas tiga terÂsangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan talud penahan banjir di KabuÂpaten Buru.
Proyek yang bersumber dari Dana Pinjaman PT Sarana Multi InfraÂstruktur (SMI) akan masuk Pengadilan Tipikor untuk disiÂdangkan.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy mengatakan, berkas tiga tersangka yang sementara diproses untuk dilimpahkan ke Pengadilan yaitu, Alfredo ManuÂsama selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Meiskel Saiya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Marga dan Bina Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku. Kemudian SL tersangka baru yang bertindak sebagai kontraktor pelaksana dalam proyek tersebut.
âSeluruh berkas ketiga terÂsangka sudah dinyatakan lengkap kemudian sudah dilakukan juga pelimpahan tahap 2 pekan lalu, dan saat ini Penuntut Umum sementara berproses dalam menyusun surat dakwaan ketiga berkas tersangka untuk dilimpahkan ke pengadilan,â terangnya.
Diperkirakan, dalam waktu dekat berÂkas tiga tersangka sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon untuk disidangkan. Dengan begitu, maka status dari tiga tersangka nantinya akan beralih menjadi terdakwa apabila telah masuk ke Pengadilan.
âDalam waktu dekat akan dilimÂpahÂkan berkas tiga tersangka dalam kasus talud di Kabupaten Buru ke Pengadilan. Nanti kalau sudah dilimpahkan saya akan infokan lagi,” tandasnya.
Sekedar diketahui, dalam perÂkara dugaan korupsi proyek pemÂbaÂngunan talud pengendalian banjir di Kabupaten Buru tahun 2020 senilai Rp14,7 miliar yang bersumber dari dana pinjaman proÂgram Pemulihan Ekonomi NaÂsional (PEN) oleh Pemerintah Provinsi Maluku dari PT SMI.
Namun dalam pelaksanaanya ternyata terdapat kekurangan volume sehingga mengakibatkan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP Nomor: PE.03.03/SR/SP-590/PW25/5/2024 tanggal 22 Maret 2024, sebesar Rp1.023.870.488.
Ketiga tersangka dijerat dengan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (S-29)