SIWALIMA.id > Berita
Kasus Jembatan Marbali 8 M Mangkrak di Polres Aru
Hukum | Kamis, 17 Juli 2025 pukul 23:54 WIT

AMBON, Siwalimanews – Sungguh miris, kasus dugaan tindak pidana ko­rupsi pembangunan jem­ba­tan di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan PP Aru sebesar 8 miliar le­bih mangkrak di Satreskrim Polres Aru.

Kasus yang telah diusut Satreskrim Polres Aru sejak tahun 2023, dan Surat Pe­rintah Dimulai Penyelidikan telah dilimpahkan e Kejak­saan Negeri Aru pada tahun 2024 tak kunjung tuntas hingga kini.

Fatalnya lagi, karena se­lama setahun menunggu berkas perkara kasus ter­sebut tidak dilimpahkan akhirnya oleh Kejari Aru mengem­balikan SPDP ke Satreskrim Polres Aru.

Proyek jembatan tersebut ber­sumber dari APBD Aru dan DAK tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak Rp8.119.972.022,70 yang dikerjakan CV Adi Perkasa dengan nomor kontrak, 074/631/SP/FSK-JBT/TBR/PPK-PUPR/VII/2022 tanggal 4 Juli dengan Konsultan Pengawas CV pesona konsultan.

Menanggapi hal ini, praktisi hu­kum Jack Wenno mendesak Ka­pol­da Maluku melakukan intervensi dan mempertanyakan penanga­nan tersebut.

“Sebagaimana yang kita tahu, kasus ini telah diusut oleh Polres Aru selama 2 tahun, namun proses hukumnya mandek bahkan Kejari Aru telah mengembalikan SPDP yang diserahkan oleh Polres Aru. Jika memang demikia,n seyogia­nya Polda Maluku harus intervensi terhadap kasus ini, dan memper­tanyakan sikap Polres Aru me­ngapa demikian kasus ini lambat ditangani,” ungkap Wenno saat diwawancarai Siwalima di Ambon, Rabu (16/7).

Dia mempertanyakan komitmen polisi dalam memberantas kasus korupsi, karena tidak wajar dalam penegakan hukum penanganan kasus dugaan tindak pidana ko­rupsi demikian lama.

Karenanya, Wenno meminta Kapolda maupun Ditreskrimsus Polda Maluku untuk memperta­nyakan Polres Aru sejauhmana penanganan kasus tersebut.

Hal ini karena anggaran yang digunakan sangat fantastis sehi­ngga Polres Aru tidak boleh men­diamkan kasus ini, tetapi harus ungkapkan dan mengiring oknum-oknum yang diduga terlibat. Bukan sebaliknya membiarkan penanga­nan kasus ini demikian lama.

Diduga Kongkalikong

Sementara itu, mangkraknya proyek jembatan bernilai fantastis ini diduga ada kongkalikong oknum-oknum di Dinas PU Aru dengan pihak polres sehingga kasus ini mandek.

Berdasarkan informasi yang berhasil di himpun Siwalima, di­ketahui oknum di Dinas PU  terlibat dalam proyek ini, dimana salah satu asetnya berupa sertifikat tanah diduga dijadikan sebagai jaminan di salah satu bank di kota Dobo.

Kadis PU Aru, Edwin Nanlohy ke­tika di konfirmasi Siwalima, Selasa (15/7) melalui pesan singkatnya mengatakan tidak benar.

“Seng ada kaitannya dengan proyek atau pekerjaan apa pun. Itu uru­san pribadi,” tandasnya singkat.

Salah satu tokoh masyarakat Aru yang juga pernah duduki beberapa jabatan eselon dua, Alo Tabela kepada Siwalima, Selasa (15/7) di Ambon mengaku informasi oknum di Dinas PU Aru terlibat sudah tidak menjadi rahasia umum.

Dikatakan, bila informasi terse­but benar, maka tidak heran kasus tersebut tidak pernah selesai, karena dua tahun sudah berlalu kasus tersebut di tangan penyidik polres tidak kunjung tuntas.

“Ada apa sebenarnya di balik kasus tersebut yang seakan begitu istimewa hingga didiamkan,” tanya Tabela dengan nada heran.

Dikatakan, kalau tidak salah ka­sus ini menjadi rebutan dua insti­tusi penegak hukum saat itu, bah­kan tahun 2023, tim Kejaksaan Ne­geri Aru ketika dipimpin Parada Sitomorang duluan melakukan pe­me­riksaan terhadap proyek terse­but, hingga turun lapangan bersa­ma ahli mutu beton dari Manado guna memeriksa proyek tersebut.

Namun, tiba-tiba kasus tersebut di ambil alih oleh penyidik Polres Aru yang hingga kini tidak kunjung selesai.

Berdasarkan informasi yang diketahui, kasus tersebut sudah SPDP ke Kejaksaan Negeri Kepu­lauan Aru sejak September tahun 2024 kemarin.

“Itu, berarti sudah dilakukan ge­lar perkara awal, nah perta­nyaan­nya ada apa hingga kini kasusnya tidak pernah selesai,” tandas Tabela.

Dikatakan, jika SPDP dikem­balikan Kejaksaan sebagaimana dikatakan Kajari Aru, Sumanggar Siagian bahwa pengembalian SPDP tersebut dengan alasan habis waktu sesuai ketentuan peraturan Kitab Undang2 Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka pertanyaannya kenapa hingga kini tidak dinaikan ulang SPDPnya.

Olehnya, diharapkan pihak Polda Maluku segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jajarannya terkhususnya para penyidik satreskrim Polres Aru.

Sementara itu, Satreskrim Pol­res Aru, Iptu Angelico T Sulu yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya maupun pesan whatsappnya, Rabu (16/7) tidaklah respon.

Hilang di Polres Aru

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi pada proyek mang­krak pembangunan Jembatan Marbali tahun 2022 di Kabupaten Aru, diduga hilang tanpa jejak.

Hilangnya kasus ini, diduga ada permainan kotor dari oknum-oknum di Satreskrim Polres Aru terkait penanganan kasus yang menghabiskan anggaran Rp8 miliar lebih yang bersumber dari APBD Aru dan DAK tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak Rp. 8.119.972.022,70 yang dikerjakan CV Adi Perkasa dengan nomor kontrak, 074/631/SP/FSK-JBT/TBR/PPK-PUPR/VII/2022 tanggal 4 Juli dengan Konsultan pengawas CV pesona konsultan.

Dugaan ini semakin kuat, dika­renakan berdasarkan informasi yang diperoleh Siwalima di Ma­polres Aru, bahwa kasus ini sudah dilakukan gelar perkara awal, kemudian surat perintah dimu­lainya penyidikan atau SPDP sudah dilayangkan ke Kejari Aru sejak bulan September 2024.

Namun, disayangkan SPDP tersebut telah dikembalikan pihak kejaksaan kepada penyidik Polres Aru dikarenakan telah habis waktu.

Kejari Aru Sumanggar Siagian ketika dikonfirmasi Siwalima di ruang Kerjannya terkait dengan pengembalian SPPD kasus itu, Kamis (3/7) membenarkannya.

“Benar, SPDP kita kembalikan ke penyidik Polres Aru dengan alasan habis waktu sesuai ketentuan peraturan KUHAP,” jelas kajari.

Dikembalikannya SPDP kasus ini dikarenakan telah habus waktu, itu berarti hampir setahun berjalan, kasus ini seakan ditelan bumi tanpa ada kejelasan tindak lanjut­nya. (S-26/S-11)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps