AMBON, Siwalimanews – Sungguh miris, kasus dugaan tindak pidana koÂrupsi pembangunan jemÂbaÂtan di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan PP Aru sebesar 8 miliar leÂbih mangkrak di Satreskrim Polres Aru.
Kasus yang telah diusut Satreskrim Polres Aru sejak tahun 2023, dan Surat PeÂrintah Dimulai Penyelidikan telah dilimpahkan e KejakÂsaan Negeri Aru pada tahun 2024 tak kunjung tuntas hingga kini.
Fatalnya lagi, karena seÂlama setahun menunggu berkas perkara kasus terÂsebut tidak dilimpahkan akhirnya oleh Kejari Aru mengemÂbalikan SPDP ke Satreskrim Polres Aru.
Proyek jembatan tersebut berÂsumber dari APBD Aru dan DAK tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak Rp8.119.972.022,70 yang dikerjakan CV Adi Perkasa dengan nomor kontrak, 074/631/SP/FSK-JBT/TBR/PPK-PUPR/VII/2022 tanggal 4 Juli dengan Konsultan Pengawas CV pesona konsultan.
Menanggapi hal ini, praktisi huÂkum Jack Wenno mendesak KaÂpolÂda Maluku melakukan intervensi dan mempertanyakan penangaÂnan tersebut.
âSebagaimana yang kita tahu, kasus ini telah diusut oleh Polres Aru selama 2 tahun, namun proses hukumnya mandek bahkan Kejari Aru telah mengembalikan SPDP yang diserahkan oleh Polres Aru. Jika memang demikia,n seyogiaÂnya Polda Maluku harus intervensi terhadap kasus ini, dan memperÂtanyakan sikap Polres Aru meÂngapa demikian kasus ini lambat ditangani,â ungkap Wenno saat diwawancarai Siwalima di Ambon, Rabu (16/7).
Dia mempertanyakan komitmen polisi dalam memberantas kasus korupsi, karena tidak wajar dalam penegakan hukum penanganan kasus dugaan tindak pidana koÂrupsi demikian lama.
Karenanya, Wenno meminta Kapolda maupun Ditreskrimsus Polda Maluku untuk mempertaÂnyakan Polres Aru sejauhmana penanganan kasus tersebut.
Hal ini karena anggaran yang digunakan sangat fantastis sehiÂngga Polres Aru tidak boleh menÂdiamkan kasus ini, tetapi harus ungkapkan dan mengiring oknum-oknum yang diduga terlibat. Bukan sebaliknya membiarkan penangaÂnan kasus ini demikian lama.
Diduga Kongkalikong
Sementara itu, mangkraknya proyek jembatan bernilai fantastis ini diduga ada kongkalikong oknum-oknum di Dinas PU Aru dengan pihak polres sehingga kasus ini mandek.
Berdasarkan informasi yang berhasil di himpun Siwalima, diÂketahui oknum di Dinas PUÂ terlibat dalam proyek ini, dimana salah satu asetnya berupa sertifikat tanah diduga dijadikan sebagai jaminan di salah satu bank di kota Dobo.
Kadis PU Aru, Edwin Nanlohy keÂtika di konfirmasi Siwalima, Selasa (15/7) melalui pesan singkatnya mengatakan tidak benar.
âSeng ada kaitannya dengan proyek atau pekerjaan apa pun. Itu uruÂsan pribadi,â tandasnya singkat.
Salah satu tokoh masyarakat Aru yang juga pernah duduki beberapa jabatan eselon dua, Alo Tabela kepada Siwalima, Selasa (15/7) di Ambon mengaku informasi oknum di Dinas PU Aru terlibat sudah tidak menjadi rahasia umum.
Dikatakan, bila informasi terseÂbut benar, maka tidak heran kasus tersebut tidak pernah selesai, karena dua tahun sudah berlalu kasus tersebut di tangan penyidik polres tidak kunjung tuntas.
âAda apa sebenarnya di balik kasus tersebut yang seakan begitu istimewa hingga didiamkan,â tanya Tabela dengan nada heran.
Dikatakan, kalau tidak salah kaÂsus ini menjadi rebutan dua instiÂtusi penegak hukum saat itu, bahÂkan tahun 2023, tim Kejaksaan NeÂgeri Aru ketika dipimpin Parada Sitomorang duluan melakukan peÂmeÂriksaan terhadap proyek terseÂbut, hingga turun lapangan bersaÂma ahli mutu beton dari Manado guna memeriksa proyek tersebut.
Namun, tiba-tiba kasus tersebut di ambil alih oleh penyidik Polres Aru yang hingga kini tidak kunjung selesai.
Berdasarkan informasi yang diketahui, kasus tersebut sudah SPDP ke Kejaksaan Negeri KepuÂlauan Aru sejak September tahun 2024 kemarin.
âItu, berarti sudah dilakukan geÂlar perkara awal, nah pertaÂnyaanÂnya ada apa hingga kini kasusnya tidak pernah selesai,â tandas Tabela.
Dikatakan, jika SPDP dikemÂbalikan Kejaksaan sebagaimana dikatakan Kajari Aru, Sumanggar Siagian bahwa pengembalian SPDP tersebut dengan alasan habis waktu sesuai ketentuan peraturan Kitab Undang2 Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka pertanyaannya kenapa hingga kini tidak dinaikan ulang SPDPnya.
Olehnya, diharapkan pihak Polda Maluku segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jajarannya terkhususnya para penyidik satreskrim Polres Aru.
Sementara itu, Satreskrim PolÂres Aru, Iptu Angelico T Sulu yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya maupun pesan whatsappnya, Rabu (16/7) tidaklah respon.
Hilang di Polres Aru
Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi pada proyek mangÂkrak pembangunan Jembatan Marbali tahun 2022 di Kabupaten Aru, diduga hilang tanpa jejak.
Hilangnya kasus ini, diduga ada permainan kotor dari oknum-oknum di Satreskrim Polres Aru terkait penanganan kasus yang menghabiskan anggaran Rp8 miliar lebih yang bersumber dari APBD Aru dan DAK tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak Rp. 8.119.972.022,70 yang dikerjakan CV Adi Perkasa dengan nomor kontrak, 074/631/SP/FSK-JBT/TBR/PPK-PUPR/VII/2022 tanggal 4 Juli dengan Konsultan pengawas CV pesona konsultan.
Dugaan ini semakin kuat, dikaÂrenakan berdasarkan informasi yang diperoleh Siwalima di MaÂpolres Aru, bahwa kasus ini sudah dilakukan gelar perkara awal, kemudian surat perintah dimuÂlainya penyidikan atau SPDP sudah dilayangkan ke Kejari Aru sejak bulan September 2024.
Namun, disayangkan SPDP tersebut telah dikembalikan pihak kejaksaan kepada penyidik Polres Aru dikarenakan telah habis waktu.
Kejari Aru Sumanggar Siagian ketika dikonfirmasi Siwalima di ruang Kerjannya terkait dengan pengembalian SPPD kasus itu, Kamis (3/7) membenarkannya.
âBenar, SPDP kita kembalikan ke penyidik Polres Aru dengan alasan habis waktu sesuai ketentuan peraturan KUHAP,â jelas kajari.
Dikembalikannya SPDP kasus ini dikarenakan telah habus waktu, itu berarti hampir setahun berjalan, kasus ini seakan ditelan bumi tanpa ada kejelasan tindak lanjutÂnya. (S-26/S-11)