SIWALIMA.id > Berita
Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Marbali Hilang di Polres Aru
Hukum | Jumat, 4 Juli 2025 pukul 22:49 WIT

DOBO, Siwalimanews – Kasus dugaan korupsi pada proyek mangkrak pembangunan Jembatan Marbali tahun 2022 di Kabupaten Aru, diduga hilang tanpa jejak.

Hilangnya kasus ini, diduga ada permainan kotor dari oknum-oknum di Satreskrim Polres Aru terkait penanganan kasus yang menghabiskan anggaran Rp8 miliar lebih yang bersumber dari APBD Aru dan DAK tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak Rp. 8.119.972.022,70 yang dikerjakan CV Adi Perkasa dengan nomor kontrak, 074/631/SP/FSK-JBT/TBR/PPK-PUPR/VII/2022 tanggal 4 Juli dengan Konsultan Pengawas CV pesona konsultan.

Dugaan ini semakin kuat, dikarenakan berdasarkan informasi yang diperoleh Siwalimanews di Mapolres Aru, bahwa kasus ini sudah dilakukan gelar perkara awal, kemudian surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP sudah dilayangkan ke Kejari Aru sejak bulan September 2024.

Namun, disayangkan SPDP tersebut telah dikembalikan pihak kejaksaan kepada penyidik Polres Aru dikarenakan telah habis waktu.

Kejari Aru Sumanggar Siagian ketika dikonfirmasi Siwalima di ruang Kerjannya terkait dnegan pengembalian SPPD kasus itu, Kamis (3/7) membenarkannya.

“Benar, SPDP kita kembalikan ke penyidik Polres Aru dengan alasan habis waktu sesuai ketentuan peraturan KUHAP,” jelas kajari.

Dikembalikannya SPDP kasus ini dikarenakan telah habus waktu, itu berarti hampir setahun berjalan, kasus ini seakan ditelan bumi tanpa ada kejelasan tindak lanjutnya.

Sementara masyarakat Aru menilai proyek pembangunan jembatan tersebut ada unsur korupsinya, karena pembangu­nan­nya mangkrak sejak dua tahun ini, bahkan kontraktornya sudah melarikan diri.

Bahkan, proyek tersebut terkesan hanya menghamburkan anggaran daerah, dimana kawasan pembangunan jembatan tersebut bukanlah sungai, melainkan hanya genangan air ketika hujan.

Salah satu warga Dusun Marbali Alo Tabela kepada Siwalima mengaku, seharusnya jembatan lama tidak dibongkarm sebab kawasan ini bukan tempat aliranb sungai yang airnya mengalir namun hanya genangan air. Untuk itu, pemda membuat jembatan yang saat ini proyeknya mangkrak, terkesan pemaksaan dengan tujuan hanya untuk menghamburkan anggaran daerah saja. “Sebagai masya­rakat awam, saya pikir seharus­nya cukup bangun gorong-gorong saja atau box culvert, sehingga bisa menghemat anggaran disitu,” tandasnya.

Sementara rerkait dengan masalah proses hukum, ia mengaku heran, karena proses hukum ini sudah berjalan bertahun-tahun lamanya dan sampai kini tidak ada hasilnya.

“Menjadi pertanyaan besar, ada apa dengan penyidik Polres Aru, bagaimana mungkin SPDP yang dikembalikan kejaksaan hampir setahun ko tidak selesai. Saat ini, kami masyarakat Marbali berada pada sisi dirugikan dari pembangunan tersebut karena manfaatnya tidak dirasakan,” tandas Tabela.

Padahal kata Tabela, tujuan pembangunan ini harus ada manfaatnya, jika seperti ini, maka kita masyarakat yang dirugikan, tergenang air hingga masuk rumah, karena timbunan dan penyempitan saluran air.

“Kami harapkan, pemda juga tidak tutup mata melihat kondisi ini, apa lagi jembatan darurat yang di rencanakan enam bulan kuatnya, kini sudah hampir tiga tahun dan sangat rawan terhadap keselamatan masyarakat yang melintas di atasnya, karena terbuat dari kayu seadanya dengan memakai batang pohon kelapa dan ditutupi tanah. (S-11)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps