AMBON, Siwalimanews – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku merespons putusan Pengadilan Negeri Ambon yang mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury, dan anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, Bernadus Waemese.
Dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (10/4), hakim tunggal menyatakan penetapan status tersangka terhadap keduanya tidak sah secara hukum.
Menanggapi hal itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, Kombes Pol. Dasmin Ginting, saat konfirmasi menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi putusan tersebut.
âKita akan pelajari terlebih dahulu,â ujar Ginting singkat, via pesan whatsapp, menanggapi pertanyaan Siwalima mengenai langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh, Selasa (15/4).
Sebelumnya diberitakan, putusan tersebut muncul setelah hakim menilai bahwa penetapan status tersangka oleh penyidik tidak didasarkan pada dua alat bukti yang cukup, sebagaimana disyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kuasa hukum pemohon, Dany Nirahua, dalam pernyataan melalui video yang diunggah di akun TikTok @brianlesiela15, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penyidikan, mulai dari kesalahan tempat dan waktu kejadian hingga kekeliruan objek perkara.
âFakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa tempat dan waktu kejadian yang dijadikan dasar penyidikan ternyata keliru. Bahkan objek perkara terbukti salah,â ujar Nirahua.
Ia menjelaskan, objek tanah dalam perkara ini berada di Desa Layeni, bukan di Desa Usliapan Kuralele seperti tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 249.
âDengan begitu, jelas terjadi error in objecto,â tambahnya.
Selain itu, Nirahua juga menekankan bahwa perkara ini seharusnya telah kedaluwarsa.
Ia merujuk pada Pasal 78 dan 79 KUHP, serta Pasal 6 UU No. 51/PRP/1960, yang menyebut masa daluwarsa untuk tindak pidana dengan ancaman di atas tiga tahun adalah 12 tahun.
âSurat tanah yang menjadi dasar perkara itu diterbitkan pada 11 JaÂ-nuari 1994. Bahkan pelapor telah mengetahui keberadaannya sejak tahun 1988,â ungkap Nirahua.
Dalam putusannya, hakim juga mengutip pertimbangan MahkaÂmah Konstitusi yang menyatakan bahwa masa daluwarsa dihitung sejak peristiwa terjadi atau sejak diketahui oleh pihak yang berwenang. (S-25)