AMBON, Siwalimanews – Akademisi Hukum Unpatti, Remon Supusepa mengatakan, jika anggaran dana sertifikasi guru di Kabupaten Maluku Tengah tidak terserap sesuai dengan peruntukannya dan dialihkan ke kegiatan lain, maka itu bentuk dari penyalahgunaan atau penyimpangan.
âYang lebih penÂting itu maka perÂsoalan ini telah didaÂhului deÂngan audit baik internal maupun eksternal karena itu menjadi satu bukti kalau meÂmang ada kerugian keuangan Negara disitu,â jelas Supusepa saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (22/1).
Supusepa menegaskan, kasus-kasus dugaan korupsi sebetulÂnya tidak terlalu sulit dituntasÂkan jika penyidik telah mengantongi temuan awal.
Penyidik lanjut Supusepa, harus bisa menemukan ada penyimpangan terhadap anggaran sertifikasi guru untuk dijadikan dasar bagi pengÂungkapan kasus ini.
âPertama memang penyidik DitresÂkrimsus Polda Maluku harus bisa menemukan adanya penyimÂpangan anggaran sertifikasi guru itu dulu agar bisa dilanjutkan,â ujar Supusepa.
Supusepa menegaskan, penyimÂpangan terjadi jika anggarannya dirancang untuk pembayaran sertifikat guru tetapi justru dalam realisasinya ternyata guru tidak mendapatkah hak tersebut.
Artinya, sepanjang anggaran yang telah ditetapkan tersebut tidak terserap secara baik sesuai perÂuntukannya maka dianggap sebagai penyalahgunaan atau penyimÂpangan. Supusepa pun meminta penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk tetap konsisten untuk mengusut kasus ini, agar tuntas dan siapapun yang terlibat harus diusut.
Konsisten
Terpisah, Koordinator LSM Lumbung Infomasi Rakyat Maluku, Yan Sariwating mengingatkan Polda Maluku untuk konsisten memÂbongkar kasus penyimpangan dana sertifikasi guru di Kabupaten Maluku Tengah.
Dijelaskan, masyarakat saat ini menaruh perhatian serius terhadap penegak hukum termasuk DitresÂkrimsus Polda Maluku untuk memÂbongkar kasus-kasus yang meruÂgikan daerah dan masyarakat.
âKita minta agar penyidik DitresÂkrimsus Polda Maluku untuk melakuÂkan fungsi secara baik dan profesional sampai tuntas kasus sertifikasi guru di Maluku Tengah ini,â tegas Sariwating kepada SiwaÂlima melalui telepon selulernya, Senin (22/1).
Menurutnya, jika penyidik telah memanggil sejumlah saksi yang didalamnya para pejabat terkait dan telah dikantongi dua alat bukti yang cukup maka peningkatan status harus dilakukan termasuk penetapan tersangka.
Hal ini bertujuan agar penanganan kasus dana sertifikasi guru tidak terkesan berjalan ditempat dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap kinerja peneÂgak hukum.
Sariwating juga meminta Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk tidak melindungi siapapun yang diduga terlibat dalam kasus dana sertifikasi triwulan III dan IV yang tidak kunjung diterima para guru.
âKita dorong Polda agar lebih giat untuk memproses kasus dengan tidak melindungi siapapun. Kalau memang dalam penyidikan ada bukti yang mengarah kepada orang tertentu, maka tidak boleh pandang bulu dan kalau sudah punya alat bukti yang cukup maka harus ditetapkan tersangka,â pungkasnya. (S-20)