AMBON, Siwalimanews – Belasan pemuda yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Muda Maluku (JAMM) menggelar aksi demo dideÂpan Kantor Kejaksaan TiÂnggi Maluku, Kamis (24/4)
Dalam demo yang dikoÂmandoi Aldi Tomia sebagai kordinator lapangan itu, para demonstran mendeÂsak Kejati menindaklanjuti dugaan korupsi pengeloÂlaan 1 unit Kapal Kapitan JoÂngker senilai Rp2,5 miÂliar tahun anggaran 2022. Pasalnya, pengelolaan kaÂpal tersebut ditangani oleh Yusnita Tiakoly selaku mantan Pj Kepala Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.
Menurut para pendemo, kapal tersebut merupakan aset Badan Usaha Milik Negara dan meruÂpakan pemberian dari Pemerintah Kabupaten SBB, kepada Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Tumalahu Barat, Kecamatan Manipa yang dikelola oleh Yusnita yang saat itu menjabat di desa tersebut pada 2022 lalu.
âKami Jaringan Aktivis Muda Maluku, menduga, kelalaian berat dan kesengajaan pembiaran kapal kapitan jongker yang dapat mengakibatkan kerugian aset negara, senilai 2,5 miliar rupiah karena mantan Pj Kepala Desa Tumalehu Barat kala itu, tidak berÂtanggungjawab dalam pengelolaÂannya,â kata Aldi Tomia.
Kapal tersebut seharusnya diÂberÂdayakan untuk untuk menduÂkung transportasi laut rute Manipa-Tehoku sekaligus menunjang sektor Pariwisata lokal. Namun sayangnya, kapal Kapitan Jongker tidak dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama lantaran mengalami kerusakan, yang diseÂbabkan atas kelalaian berat dalam pengelolaan serta tidak adanya perawatan yang dilakukan pihak BUMDes dan Pj Kepala Desa Tumalehu Barat, hingga saat ini.
Tindakan itu, dinilai melanggar peraturan menteri dalam negeri, Pemendagri Nomor 47 tahun 2021, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam pasal 1 ayat 8.
âAtas kesengajaan serta tidak mengelola atau membiarkan kapal kapitan jongker tersebut menjadi rusak, dengan aset kerugian negara yang begitu besar,â ungÂkapnya.
Orator Adi Tamsil dan beberapa orator lainnya juga menyuarakan terkait dugaan mantan Pj Kepala Desa Tumalehu Barat telah menyalahgunakan tugas dan kewengannya sebagai pemegang penuh terhadap kapal tersebut.
âKami minta kepada Kejati Maluku, untuk segera bentuk tim penyidik melakukan penyelidikan atas dugaan tipikor tentang penyalahgunaan wewenang, aset milik negara itu hingga tuntas, âpintanya.
âKami Jaringan Aktivis Muda Maluku, meminta Kejati Maluku untuk transparan dalam meÂnyampaikan perkembangan kasus ini kepada publik, sehingga masÂyarakat dapat memantau proses penyelidikan dan penuntutan,â katanya.
Setelah melakukan orasi, massa aksi kemudian diarahakan ke ruang Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku Triyono, guna bertemu dengan perwakilan Kejati Maluku.
Kejati Maluku sendiri nantinya akan meneliti dokumen dan pernyataan yang disampaikan oleh para demonstran. (S-29)