SIWALIMA.id > Berita
JAMM Demo Minta Usut Pengelolaan Kapal 2,5 M di Manipa
Hukum | Jumat, 25 April 2025 pukul 23:22 WIT

AMBON, Siwalimanews – Belasan pemuda yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Muda Maluku (JAMM) menggelar aksi demo dide­pan Kantor Kejaksaan Ti­nggi Maluku, Kamis (24/4)

Dalam demo yang diko­mandoi Aldi Tomia sebagai kordinator lapangan itu, para demonstran mende­sak Kejati menindaklanjuti dugaan korupsi pengelo­laan 1 unit Kapal Kapitan Jo­ngker senilai Rp2,5 mi­liar tahun anggaran 2022. Pasalnya, pengelolaan ka­pal tersebut ditangani oleh Yusnita Tiakoly selaku mantan Pj Kepala Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

Menurut para pendemo, kapal tersebut merupakan aset Badan Usaha Milik Negara  dan meru­pakan  pemberian dari Pemerintah Kabupaten SBB, kepada Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Tumalahu Barat, Kecamatan Manipa yang dikelola oleh Yusnita yang saat itu menjabat di desa tersebut pada 2022 lalu.

“Kami Jaringan Aktivis Muda Maluku, menduga, kelalaian berat dan kesengajaan pembiaran kapal kapitan jongker yang dapat mengakibatkan kerugian aset negara, senilai 2,5 miliar rupiah karena mantan Pj Kepala Desa Tumalehu Barat kala itu,  tidak ber­tanggungjawab dalam pengelola­annya,“ kata Aldi Tomia.

Kapal tersebut seharusnya di­ber­dayakan untuk untuk mendu­kung transportasi laut rute Manipa-Tehoku sekaligus menunjang sektor Pariwisata lokal. Namun sayangnya, kapal Kapitan Jongker tidak dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama lantaran mengalami kerusakan, yang dise­babkan atas kelalaian berat dalam pengelolaan serta tidak adanya perawatan yang dilakukan pihak BUMDes dan Pj Kepala Desa Tumalehu Barat, hingga saat ini.

Tindakan itu, dinilai melanggar peraturan menteri dalam negeri, Pemendagri Nomor 47 tahun 2021, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam pasal 1 ayat 8.

“Atas kesengajaan serta tidak mengelola atau membiarkan kapal kapitan jongker tersebut menjadi rusak, dengan aset kerugian negara yang begitu besar,“ ung­kapnya.

Orator Adi Tamsil dan beberapa orator lainnya juga  menyuarakan terkait dugaan mantan Pj Kepala Desa Tumalehu Barat  telah menyalahgunakan tugas dan kewengannya sebagai pemegang penuh terhadap kapal tersebut.

“Kami minta kepada Kejati Maluku, untuk segera bentuk tim penyidik melakukan penyelidikan atas dugaan tipikor tentang penyalahgunaan wewenang, aset milik negara itu hingga tuntas, “pintanya.

“Kami Jaringan Aktivis Muda Maluku, meminta Kejati Maluku untuk transparan dalam me­nyampaikan perkembangan kasus ini kepada publik, sehingga mas­yarakat dapat memantau proses penyelidikan dan penuntutan,” katanya.

Setelah melakukan orasi, massa aksi kemudian diarahakan ke ruang Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku Triyono, guna bertemu dengan perwakilan Kejati Maluku.

Kejati Maluku sendiri nantinya akan meneliti dokumen dan pernyataan yang disampaikan oleh para demonstran. (S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps