PIRU, Siwalimanews – Jaksa Penuntut Umum KejakÂsaan Negeri Seram Bagian Barat mengungkapkan peranan mantan Kepala Dinas Sosial, Joseph Rahanten dan bendahara Y. G. Lekransy dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 di kabupaten tersebut.
JPU Izaak Muskita kedua terÂdakwa telah melakukan penyimÂpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 yang berÂsumber dari Anggaran PendaÂpatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Dana tersebut seÂhaÂrusnya digunakan untuk memÂbantu masyarakat terdampak langsung oleh pandemi.
Hal ini diungkapkan JPU dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (18/7) dipimpin majelis hakim yang diketuai Nova L. Sasube didamping hakim anggota Martha Maitimu, dan Antonius S. SamÂmine.
Kedua terdakwa dalam menyaÂluran paket bansos khusus untuk sembako yang sumber dananya dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Sosial Kabupaten SBB sebesar Rp15.122.000.000 dengan 69.716 paket sembako dengan nilai angÂgaÂran sebesar Rp13.943.200.000.
Kejari menemukan,anggaran sebesar 1,178.800.000 untuk pengÂantaran sembako pada pencairan IV tidak dilaksanakan, sedangkan peÂnyaluran paket sembako tahp I dan V tidak sesuai peruntukan dan ada yang fiktif.
Berdasarkan hasil audit perhiÂtungan kerugian keuangan negara oleh auditor bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku nomor: R-36/Q.1/H.III.3/04/2025 tanggal 11 April 2025 negara mengalami keÂrugian sebesar Rp5.546.750.000,00
Demikian diungkapkan, Kasi Intel Kejari SBB Gunanda Rizal melalui pres rilisnya kepada wartawan, Jumat (18/7)
Dikatakan, elesai dibacakan dakÂwaan sidang ditutup dan kedua terdakwa dikembalikan ke Rutan dan Lapas sesuai ketentuan penahanan yang berlaku. Kemudian selanjutnya dilakukan sidang berikutnya yang akan digelar pada Kamis, (31/7) depan dengan agenda pemeriksaan saksi.
Atas kasus tersebut, kata Kasi Intel, Kejari SBB komitmen dalam menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akunÂtabel, sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan negara, khuÂsusnya yang menyangkut bantuan sosial bagi masyarakat di masa darurat pandemi Covid-19.
Untuk diketahui juga bahwa, dalam sidang perdana pembacaan dakwaan, terdakwa kasus dugaan korupsi Covid-19 pada Dinas Sosial SBB tahun 2020 Rahanten didamÂpingi penasehat hukumnya Boyke Lekipiouw, dan M. Ali Aqsa Haupea. Sedangkan terdakwa Lekransy hadir tanpa dihadiri penasehat hukumnya.
Rugikan Negara 5,5 M
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat, Josep Rahantan alias JR, dijebloskan di bui, setelah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Negeri SBB.
Ikut ditahan bersama Josep, BenÂdahara Dinas Sosial, Mientje LekÂransy, alias ML. Keduanya diteÂtapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran bantuan tidak terduga (BTT) Sembako Covid-19 pada Dinas Sosial KabuÂpaten SBB.
Mereka ditetapkan berdasarkan surat penetapan tersangka Plt Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor: B-001/Q.1.16/Fd.2/04/2025 dan Nomor: B-002/Q.1.16/Fd.2/04/2025 masing-masing tertanggal 28 April 2025.
Demikian diungkapkan Kasi Intel Kejari SBB, Gunanda Rizal. Dalam rilis yang dikirim ke Siwalima, Sabtu (3/5), Gunanda menjelaskan, berdaÂsarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku nomor: R-36/Q.1/H.III.3/04/2025 tanggal 11 April 2025 negara mengalami kerugian sebesar Rp 5.546.750.000,00
Dia menyebutkan, kedua tersangÂka ditahan Kejari SBB berdasarkan surat perintah penahanan Plt Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor: Print 68 /Q.1.16/Fd.2/05/2025 tanggal 02 Mei 2025.
Kejari akan menahan Kadis dan Bendahara selama 20 hari terhitung sejak tanggal 2 hingga 25 Mei 2025 di Lapas Perempuan Kelas III Ambon.
Kasi Intel menjelaskan, sebelum dilakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap keduanya, tim penyidik Pidsus Kejari SBB telah melakukan pemeriksaan terhadap 301 saksi, ahli, dan alat bukti surat sebanyak 186 dokumen.
Selain itu, tim penyidik Kejari SBB telah melakukan gelar perkara dan berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakuÂkan oleh tersangka JR dan ML. Olehnya itu, Tim Penyidik Pidsus Kejari SBB telah memperoleh lebih dari dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Modus operandi yang dilakukan kedua tersangka dengan cara, peÂnyaÂluran paket bansos khusus unÂtuk sembako yang sumber dananya dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Sosial Kabupaten SBB sebesar Rp15.122.000.000 dengan 69.716 paket sembako dengan nilai anggaÂran sebesar Rp13.943.200.000.
Kejari menemukan,anggaran sebeÂsar 1,178.800.000 untuk pengantaran sembako pada pencairan IV tidak dilaksanakan, sedangkan penyaluÂran paket sembako tahap I dan V tidak sesuai peruntukan dan ada yang fiktif.
âOperasional pengantaran semÂbako dengan nilai sebesar Rp1.178. 800.000 sesuai dengan Surat KepuÂtusan Bupati SBB tentang tahapan pencairan I sampai VI. Dalam peÂlaksanaan penyaluran paket sembaÂko pada pencairan ke IV tidak dilaksanakan sedangkan penyaluran paket sembako tahap I sampai V tidak sesuai dengan peruntukan dan ada yang fiktif,â ujar Kasi Intel
Ditambahkan, para tersangka disangka melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiÂmana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. (S-18)