SIWALIMA.id > Berita
Jaksa Ungkap Peranan Mantan Kadinsos & Bendahara SBB
Hukum | Senin, 21 Juli 2025 pukul 23:10 WIT

PIRU, Siwalimanews – Jaksa Penuntut Umum Kejak­saan Negeri Seram Bagian Barat mengungkapkan peranan mantan Kepala Dinas Sosial, Joseph Rahanten dan bendahara Y. G. Lekransy dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 di kabupaten tersebut.

JPU Izaak Muskita kedua ter­dakwa telah melakukan penyim­pangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 yang ber­sumber dari Anggaran Penda­patan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Dana tersebut se­ha­rusnya digunakan untuk mem­bantu masyarakat terdampak langsung oleh pandemi.

Hal ini diungkapkan JPU dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (18/7) dipimpin majelis hakim yang diketuai Nova L. Sasube didamping hakim anggota Martha Maitimu, dan Antonius S. Sam­mine.

Kedua terdakwa dalam menya­luran paket bansos khusus untuk sembako yang sumber dananya dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Sosial Kabupaten SBB sebesar Rp15.122.000.000 dengan 69.716 paket sembako dengan nilai ang­ga­ran sebesar Rp13.943.200.000.

Kejari menemukan,anggaran sebesar 1,178.800.000 untuk peng­antaran sembako pada pencairan IV  tidak dilaksanakan, sedangkan pe­nyaluran paket sembako tahp I dan V tidak sesuai peruntukan dan ada yang  fiktif.

Berdasarkan hasil audit perhi­tungan kerugian keuangan negara oleh auditor bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku nomor: R-36/Q.1/H.III.3/04/2025 tanggal 11 April 2025 negara mengalami ke­rugian sebesar Rp5.546.750.000,00

Demikian diungkapkan, Kasi Intel Kejari SBB Gunanda Rizal melalui pres rilisnya kepada wartawan, Jumat (18/7)

Dikatakan, elesai dibacakan dak­waan sidang ditutup dan kedua terdakwa dikembalikan ke Rutan dan Lapas sesuai ketentuan penahanan yang berlaku. Kemudian selanjutnya dilakukan sidang berikutnya yang akan digelar pada Kamis, (31/7) depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Atas kasus tersebut, kata Kasi Intel, Kejari SBB komitmen dalam menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akun­tabel, sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan negara, khu­susnya yang menyangkut bantuan sosial bagi masyarakat di masa darurat pandemi Covid-19.

Untuk diketahui juga bahwa, dalam sidang perdana pembacaan dakwaan, terdakwa kasus dugaan korupsi Covid-19 pada Dinas Sosial SBB tahun 2020 Rahanten didam­pingi penasehat hukumnya Boyke Lekipiouw, dan M. Ali Aqsa Haupea. Sedangkan terdakwa Lekransy hadir tanpa dihadiri penasehat hukumnya.

Rugikan Negara 5,5 M

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat, Josep Rahantan alias JR, dijebloskan di bui, setelah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Negeri SBB.

Ikut ditahan bersama Josep,  Ben­dahara Dinas Sosial, Mientje Lek­ransy, alias ML. Keduanya dite­tapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran bantuan tidak terduga (BTT) Sembako Covid-19 pada Dinas Sosial Kabu­paten SBB.

Mereka ditetapkan berdasarkan surat penetapan tersangka Plt Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor: B-001/Q.1.16/Fd.2/04/2025 dan Nomor: B-002/Q.1.16/Fd.2/04/2025 masing-masing tertanggal 28 April 2025.

Demikian diungkapkan Kasi Intel Kejari SBB, Gunanda Rizal. Dalam rilis yang dikirim ke Siwalima, Sabtu (3/5), Gunanda menjelaskan, berda­sarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku nomor: R-36/Q.1/H.III.3/04/2025 tanggal 11 April 2025 negara mengalami kerugian sebesar Rp 5.546.750.000,00

Dia menyebutkan, kedua tersang­ka ditahan Kejari SBB berdasarkan surat perintah penahanan Plt Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor: Print 68 /Q.1.16/Fd.2/05/2025 tanggal 02 Mei 2025.

Kejari akan menahan Kadis dan Bendahara selama 20 hari terhitung sejak tanggal 2 hingga 25 Mei 2025 di Lapas Perempuan Kelas III Ambon.

Kasi Intel menjelaskan, sebelum dilakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap  keduanya, tim penyidik Pidsus Kejari SBB telah melakukan pemeriksaan terhadap 301 saksi, ahli, dan alat bukti surat sebanyak 186 dokumen.

Selain itu, tim penyidik Kejari SBB telah melakukan gelar perkara dan berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilaku­kan oleh tersangka JR dan ML. Olehnya itu, Tim Penyidik Pidsus Kejari SBB telah memperoleh lebih dari dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Modus operandi yang dilakukan kedua tersangka dengan cara, pe­nya­luran paket bansos khusus un­tuk sembako yang sumber dananya dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Sosial Kabupaten SBB sebesar Rp15.122.000.000 dengan 69.716 paket sembako dengan nilai angga­ran sebesar Rp13.943.200.000.

Kejari menemukan,anggaran sebe­sar 1,178.800.000 untuk pengantaran sembako pada pencairan IV  tidak dilaksanakan, sedangkan penyalu­ran paket sembako tahap I dan V tidak sesuai peruntukan dan ada yang  fiktif.

“Operasional pengantaran sem­bako dengan nilai sebesar Rp1.178. 800.000 sesuai dengan Surat Kepu­tusan Bupati SBB tentang tahapan pencairan I sampai VI. Dalam pe­laksanaan penyaluran paket semba­ko pada pencairan ke IV tidak dilaksanakan sedangkan penyaluran paket sembako tahap I sampai V tidak sesuai dengan peruntukan dan ada yang fiktif,” ujar Kasi Intel

Ditambahkan, para tersangka disangka melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai­mana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. (S-18)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps