SIWALIMA.id > Berita
Jaksa Tingkatkan Kasus Pakaian Dinas Bank Maluku ke Penyidikan
Hukum | Jumat, 7 November 2025 pukul 15:36 WIT

AMBON, Siwalima.id - Kejaksaan Negeri Ambon mene­mukan indikasi tindak pidana korupsi pada kasus pengadaan pakaian dinas Bank Maluku Malut tahun 2020-2021.

Atas temuan tersebut, kasus yang melilit bank berplat merah ini akhirnya ditingkatkan dari penyili­dikan ke penyidikan.

Peningkatan kasus pengadaan pakian dinas Bank Maluku Malut setelah tim penyidik Kejari Ambon mengumpulkan sejumlah alat bukti.

Hal ini disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Ambon, Azer Orno kepada Siwalima di Kejari Ambon, Kamis (6/11).

“Kemarin (Rabu, 4/11) setelah menggelar ekspos, tim sepakat bahwa sudah ada perbuatan pi­dana terkait pengadaan tersebut,“ ungkap Azer.

Untuk itu, kata Azer, Kejaksaan Negeri Ambon telah meningkatkan kasus pengadaan pakaian dinas di Bank Maluku dari tahapan penye­lidikan ke penyidikan berdasarkan Sprindik nomor: Prin-08/Q.1.10/Fd.2/11/2025 tanggal 06 November 2025.

Selanjutnya, kata Azer, tim penyidik akan menyusun agenda untuk melakukan pengumpulan barang bukti baik itu dari peme­riksaan saksi-saksi maupun doku­men yang berkaitan dengan pembayaran uang pengganti pakai­an dinas tersebut.

“Setelah ditingkatkan ke tahapan penyidikan, maka selanjutnya tim akan menyusun agenda panggilan ter­hadap pihak-pihak untuk diperik­sa sebagai saksi untuk mengum­pulkan bukti-bukti, “tandasnya.

Seperti diberitakan, Kejari Ambon tengah membidik anggaran uang pengganti pengadaan pakaian dinas di Bank Maluku-Malut, tahun angga­ran 2020-2021.

Tidak tanggung-tanggung, ang­ga­ran yang digelontorkan oleh Bank Maluku-Malut untuk membayar ang­garan pengadaan baju dinas bernilai Rp17 miliar.

Dari informasi yang berhasil di­himpun Siwalima, diketahui bahwa pada tahun 2020, Bank Maluku-Malut mengucurkan anggaran sebe­sar Rp7 Miliar, hanya untuk mem­bayar pengadaan pakaian dinas bagi pegawai di bank pelat merah itu.

Kemudian di tahun 2021, Bank Maluku-Malut kembali mengucur­kan dana yang lebih besar yaitu sebesar Rp10 miliar. Anggaran se­besar itu hanya diperuntukan untuk membayar uang pengadaan pakaian dinas.

“Jadi total anggaran yang diku­curkan untuk pengadaan pakaian dinas itu Rp 17 miliar,” ungkap sum­ber yang enggan namanya dikoran­kan ini, Senin (6/10) lalu.

Alhasil, pengeluaran fantastis hanya untuk membayar pakaian di­nas bagi para pimpinan Bank Maluku-Malut itu dianggap tak wajar.

Aparat penegak hukum kini men­cium adanya kongkalikong untuk meraup keuntungan yang dilakukan oleh segelintir oknum di Bank Maluku-Malut dari dana itu

Dari serangkaian proses pemerik­saan para petinggi Bank Maluku, khususnya Komisaris Utama Bank Maluku ditemukan fakta bahwa tidak pernah dilakukan pengadaan pakaian dinas di Bank Maluku. Padahal di Tahun 2020 telah dila­kukan rapat bersama untuk penga­daan pakaian dinas yang dilakukan melalui pihak ketiga.

Sayangnya Dewan Direksi Bank Maluku tidak melakukan pengadaan melalui pihak ketiga. Parahnya lagi hal itu tidak disampaikan kepada komisaris utama. 

Fakta lain terkuak bahwa, dalam nomenklatur pengadaan pakaian dinas, mestinya jajaran direksi seperti Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan direktur lainnya hingga komisaris tidak dialokasikan untuk mendapatkan pakaian dinas. Sebab jabatan-jabatan itu bukan pegawai Bank Maluku.

Namun parahnya jajaran direksi dan komisaris turut menerima uang pengganti pengadaan pakaian dinas puluhan juta rupiah. 

Sampai kasus ini ditingkatkan ke penyidikan sejumlah jajaran Bank Maluku Malut telah diperiksa yaitu, Komisaris Utama Bank Malu­ku Malut, Najib Bachmd. Dia dipe­riksa pada Senin (20/10). Berikutnya mantan Direktur Pe­masaran Jetty Likur, dia diperiksa pada Jumat (17/10), selanjutnya Di­rektur Kepatuhan, Abidin digarap jak­sa, Kamis (16/10), Mantan Direk­tur Utama, Arief Waliulu diperiksa pada Rabu (15/10) Selanjutnya, mantan Direktur Umum Bank Maluku-Malut, Piere E Ma­hulette diperiksa pada Jumat (10/10).

Selain Piere, Kepala Sub Devisi (Kasubdiv) Umum Bank Maluku-Maluku Utara, Hidayat Nahumarury. Hidayat diperiksa pada Senin (13/10)

Sebelum Hidayat, Kepala Devisi Umum Masyta Saimima diperiksa pada Kamis (9/10), selanjutnya, Se­mentara mantan Kepala Devisi SDM, Ridha Suraida Hasanusi diperiksa pada Kamis (9/10). Ridha merupakan orang yang melakukan pay roll pembayaran uang seragam pada setiap pegawai. (S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps