AMBON, Siwalimanews –Â Kejaksaan Tinggi MaÂluku menemukan seÂjumlah fakta dalam proÂyek air bersih Haruku yang dibiayai dengan dana PT Sarana Multi Infrastruktur dengan nilai kontrak 12,4 miliar rupiah
Fakta yang ditemukan beruÂpa sejumlah spot yang tidak berfungsi, padaÂhal instalasi pipa untuk mengaliri air sudah terpasang.
âMemang secara tekÂnis pipanya ada, naÂmun tidak berfungsi, kita sudah beberapa kali panggil pekerja namun peÂkerja ini berasal dari luar kota, sehingga masih diupayakan,â ungkap Kajati Maluku, Edward Kaban dalam coffee morning bersama wartawan di Kantor Kajati Maluku, pekan kemarin.
Kata Kajati, ada 2 spot proyek air bersih tidak berfungsi, sehingga penyidik masih menelusuri penyeÂbabnya.
âAda beberapa kegiatan yang dilakukan penyelidikan, tim sudah turun dan sampai saat ini kita terus lakukan pemeriksaan intens,â tandasnya.
Untuk diketahui dalam penyelidiÂkan kasus ini, tim penyidik Kejati Maluku telah memeriksa sejumlah pejabat Dinas PUPR Provinsi MaÂluku sebagai saksi
Selain pemeriksaan saksi, tim Kejati Maluku juga bersama Dinas PUPR dan ahli dari Fakultas Teknik UKIM, turun langsung memeriksa proyek air bersih tersebut di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Informasi yang berhasil diperoleh Siwalima, tim penyelidik Kejati Maluku bersama dengan Dinas PUPR dan ahli dari Fakultas Teknik UKIM turun langsung memeriksa proyek air bersih tersebut pada lima lokasi.
âJadi tim jaksa bersama dengan Dinas PUPR ada 2 orang dan ahli dari akademisi Fakultas Teknik UKIM turun pekan lalu di Haruku periksa proyek air bersih pada 7 titik di pulau Haruku itu,â ujar sumber yang meminta namanya tak dikoranÂkan kepada Siwalima, Sabtu (25/3).
Informasi itu akhirnya dibenarkan oleh Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba.
Kareba mengakui, tim Kejati yang menijau langsung proyek tersebut ke Pulau Haruku, dipimpin oleh jaksa pidana khusus, Ajid Latuconsina.
Mereka ke sana, kata Kareba, unÂtuk mengumpulkan bukti pelanggaÂran hukum dalam proyek air bersih yang dilaporkan masyarakat di Haruku.
âBenar tim sudah turun guna melakukan on the spot ke Haruku, menindaklanjuti laporan masyaraÂkat. Jadi tim yang turun ini melaÂkukan pul data pul baket untuk seÂlanjutnya mengetahui apa ada pelanggaran hukum, sekaligus meÂnentukan status kasus,â ungkap Kareba kepada Siwalima di ruang kerjanya, Senin (27/3).
Proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman PT SMI sebesar 12,4 miliar ini hingga saat ini tak dapat dinikmati masyarakat.
On the spot ke Haruku itu, lanjut Kareba, untuk melakukan pengumÂpuÂlan data atau keterangan.
âJadi ini masih pengumpulan data atau keterangan, atau pul data dan pul baker,â ujarnya sembari belum mau berkomentar lebih jauh terkait kasus air bersih Haruku ini.
Jangan Tebang Pilih
Kendati telah menurunkan ahli untuk melakukan pemeriksaan di lapangan, namun Kejati Maluku tidak boleh tebang pilih dalam mengungkap kasus dugaan korupsi dalam proyek air bersih dengan nilai kontrak 12.4 miliar rupiah tersebut.
Akademisi Hukum Unidar, Rauf Pellu menyambut baik langkah Kejaksaan Tinggi Maluku dengan melakukan pemeriksaan langsung di lokasi proyek air bersih guna mencari alat bukti.
Menurutnya, dalam hukum acara pidana Jaksa sebagai penyidik ketiÂka menerima laporan tentang adanya tindak pidana korupsi, maka harus mendalami termasuk dengan melaÂkuÂkan pemeriksaan sebagai dasar daÂlam menentukan langkah ke depan.
Pasca pemeriksaan lapangan terÂsebut, kata Pellu saat diwawanÂcarai Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Selasa (28/3), Kejati Maluku harus tranparan kepada publik meÂnyangkut dengan hasil pemeriksaan lapangan sepanjang tidak menyangÂkut materi pokok penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi tersebut.
âKalau jaksa sudah turun maka ini langkah baik, tetapi harus diikuti dengan tranparansi dari kejaksaan tinggi kepada masyarakat agar masÂyarakat mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap setiap proses penegakan hukum dalam kasus koÂrupsi ini. Termasuk tidak boleh tebang pilih,â tegas Pellu.
Dijelaskan, persoalan gagalnya pembangunan proyek air bersih merupakan bentuk kejahatan yang tidak boleh disepelekan oleh KejakÂsaan Tinggi Maluku, sebab air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.
Tetapi jika dalam kenyataannya ternyata, anggarannya ikut disalahÂgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok maka Kejati Maluku bertanggungjawab untuk mengusut hingga tuntas kasus ini agar masÂyarakat puas dengan keberadaan kejaksaan.
Pellu menegaskan, sebagai lembaga negara yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam kasus korupsi, Kejati Maluku tidak boleh mau diintervensi oleh siapapun termasuk dari kekuasaan di daerah ini karena akan melecehkan kepercayaan publik.
âKalau Kejati saja sudah diintervensi maka apa lagi yang harus diharapkan oleh masyarakat yang mencari keadilan, padahal para jaksa digaji dengan uang rakyat,â ujar Pellu. (S-10)