SIWALIMA.id > Berita
Jaksa Tahan Tersangka Dana Hibah Akoon
Hukum | Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 23:03 WIT

AMBON, Siwalimanews – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Cabang Kejak­saan Negeri (Cabjari) Ambon di Saparua resmi menahan Sekretaris Panitia Pembangunan Gedung Gereja Akoon berinisial LWT, Senin (11/8).

Penahanan dilakukan setelah jaksa menerima pelimpahan berkas perkara tahap II dari penyidik. Proses serah terima tersangka dan barang bukti berlangsung di ruang Tahap II Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ambon, dan diterima oleh JPU Beatrix Novita Temmar. Saat proses tersebut, tersangka didampingi penasihat hukum Thomas Wattimury.

“Hari ini, penyidik Cabjari Ambon di Saparua menyerahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Se­lanjutnya, JPU melakukan pena­hanan terhadap tersangka dan menitipkannya di Rutan Kelas IIA Ambon selama 20 hari, mulai 11 sampai 30 Agustus 2025,” jelas Ardy.

Ardy menyebutkan, kasus ini ber­mula dari dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk pembangunan Gedung Gereja Bethesda Akoon yang bersumber dari anggaran pemerintah sejak 2018 hingga 2022.

Dalam prosesnya, dana yang se­harusnya digunakan secara penuh untuk pembangunan fisik ge­dung gereja, diduga tidak di­kelola sesuai ketentuan dan berujung pada kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hasil penyidikan, kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp199.559.000. Angka tersebut diperoleh dari hasil penghitungan resmi yang dilakukan aparat penegak hukum.

Tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Secara primair, ia di­sangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pi­dana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Secara subsider, pasal yang disangkakan adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 UU yang sama Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Bahkan dalam dakwaan lebih subsidair, jaksa juga menerapkan Pasal 9 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ardy menegaskan bahwa pene­rapan pasal berlapis ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan.

Dengan selesainya tahap II, Kejaksaan akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor Ambon.

“Tahap penuntutan akan segera dimulai dalam waktu dekat. Kami memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum,” tegas Ardy.

Kejaksaan juga mengingatkan bahwa perkara dugaan korupsi dana hibah ini menjadi perhatian publik, mengingat dana yang disalahgunakan diperuntukkan bagi pembangunan rumah ibadah.

“Ini menyangkut kepercayaan masyarakat dan integritas penge­lolaan bantuan pemerintah, sehi­ngga kami memandang perlu un­tuk menuntaskan kasus ini dengan serius,” tambahnya. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps