AMBON, Siwalimanews – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku mulai mempersiapÂkan dokumen dakwaan dan admiÂnistrasi perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Tahun 2021 senilai Rp9 miliar.
Ketiganya yaitu, Djumadi Sukadi, mantan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan serta Pejabat PenaÂtausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Atok Suwarto selaku Direktur CV Sani Medika Jaya, serta Ismail Umasugi, mantan Plt Kepala DiÂnas Kesehatan yang merupakan adik kandung mantan Bupati Kabupaten Buru Ramli Umasugi.
Ketiga tersangka ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon selama 20 hari terhitung sejak 9 Januari 2024 hingga 28 Januari 2024 sambil menunggu pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon untuk disidangkan.
Penahanan terhadap tiga tersangka dilakukan setelah bidang Tindak Pidana Khusus Kejati MaÂluku dan Kejaksaan Negeri Buru menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, Kamis (9/1).
âJPU sedangkan menyiapkan dakwaan dan administrasi terhadap tiga tersangka korupsi Alkes Dinkes Kabupaten Buru,â ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada Siwalima di ruang kerjanya, Selasa (14/1).
Ardy menambahkan, jika dawaan telah siap maka JPU akan limpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon untuk disidangkan.
âAkan segera dilimpahkan jika semua dokumen pendukung telah selesai,â ujar Ardy
Ditahan
Untuk diketahui, Kejati telah meÂnahan tiga tersangka kasus korupsi Alkes ini pada Kamis (9/1).
Ketiga tersangka ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon selama 20 hari terhitung sejak 9 Januari 2024 hingga 28 Januari 2024 sambil menunggu pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon untuk disidangkan.
Penahanan terhadap tiga terÂsangÂka dilakukan setelah bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku dan Kejaksaan Negeri Buru menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, Kamis (9/1).
Proyek Alkes Dinas Kesehatan KaÂbupaten Buru senilai Rp9.618. 000.000,00 tersebut, oleh para tersangka diduga melakukan kerja sama untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan negara berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp2. 869.690.889,00 yang ditampung meÂlalui rekening tersangka Atok SuÂwarto, Direktur CV Sani Medika Jaya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi MaÂluku, Ardy Danari kepada wartawan dalam keterangan persnya mengÂungÂkapkan, tim bidang pidana khuÂsus Kejati Maluku telah menerima berkas perkara, barang bukti dan tiga tersangka kasus dugaan korupsi alat penunjang medik fasilitas pelayaÂnan kesehatan mini central oxygen sysÂtem pada Dinas Kesehatan KabuÂpaten Buru Tahun Anggaran 2021.
âHari ini penuntut umum KejakÂsaan Tinggi Maluku telah menerima penyerahan 3 tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, dengan identitas tersangka yakni âIUâ, âDSâ dan âASâ terkait dugaan korupsi dalam pengadaan proyek Alkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buruâ ungkap Kasi Penkum.
Para tersangka telah disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 TenÂtang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang PemÂbeÂrantasan Tindak Pidana Korupsi.
âPara tersangka dilakukan penaÂhanan di Rutan Kelas IIA Ambon selama 20 hari terhitung sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024, sambil menunggu pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon untuk disidangkan,â ujarnya.
Untuk diketahui, kasus ini berawal pada Juni hingga September 2021, dimana Ismail Umasugi, mantan Plt Kepala Dinas Kesehatan menandatangani kontrak pengadaan 6 unit Mini Central Oxygen System Rp 9.6 milliar. Dalam waktu 9 hari, pengadaan alat kesehatan tersebut diselesaikan PT Sani Tiara Prima selaku penyedia.
Setelah pekerjaan selesai, pada November 2021 diajukan SPM untuk pencarian anggaran Rp9.6 milliar. Namun kondisi keuangan di Dinkes Buru mines sehingga pagu anggaran pengadaan 6 unit alat tersebut dijadikan hutang di tahun 2022.
Parahnya pada Maret 2022, Dinkes Buru kembali mengajukan SPM namun di dalam SPM sudah tidak tercantum PT Sani Tiara Prima selaku penyedia yang telah menyeÂlesaikan pengadaan alat, tetapi tercantum nama CV Sani Medica Jaya yang kemudian dilakukan pemÂbayaran sebesar Rp3.204.730.942.
Dari 9.6 milliar pengadaan alat kesehatan, Dinkes Buru baru membayar sebesar Rp3.2 milliar, sehingga 6.4 milliar masih menjadi hutang.
Umasugi juga menandatangani SPM dengan tujuan pencairan kepada CV Sani Medica Jaya senilai Rp3.204.730.942 yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan, atas kepentingan dari Djumadi selaku PPK yang mengakibatkan terjadi kesalahan pembayaran kepada pihak CV Sani Medica Jaya, yang bukan merupakan perusahaan yang melakukan perikatan dan kontrak kerja untuk pengadaan alat tersebut. (S-26)