AMBON, Siwalimanews –Â Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanimbar siap mengiring anggota DPÂRD, Inspektorat dan BPK Perwakilan MaluÂku, yang diduga turut menikmati dana SPPD Fiktif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Langkah itu diambil Kejari KKT, meninÂdakÂlanjuti perintah majelis hakim Pengadilan TipiÂkor Ambon, yang dikeÂtuai Harris Tewa untuk menghadirkan para penerima suap tersebut.
Permintaan hakim ini diÂsebabkan sejumlah saksi daÂlam keterangannya di persiÂdaÂngan, Senin (20/11) menyeÂbutkan, 4 oknum anggota DPRD KKT berinisial, NL, WL, IZ, dan MA, Kepala InspekÂtoÂrat, JH dan BPK Perwakilan Maluku.
Demikian diungkapkan, Kasi Intel Kejari KKT, Agung Nugroho saat dikonfirmasi Siwalima melalui teleÂpon selulernya, Selasa (21/11).
Nugroho menegaskan, akan meÂnyurati pihak-pihak yang disebutÂkan dalam persidangan Senin (20/11) kemarin untuk dihadirkan pada persidangan pekan depan.
âPada dasarnya kami tindaklanjuti arahan hakim untuk hadirkan para sumber yang namanya disebutkan di dalam ruang sidang,â tegasnya.
Dikatakan, Kejari Tanimbar telah menjadwalkan pemanggilan terhaÂdap para sumber itu.
âDalam waktu besok atau lusa kita akan layangkan surat untuk mereka agar bisa hadir di persidangan,â sebutnya.
Nugroho yakin, beberapa angÂgota DPRD, Inspektorat maupun BPK akan kooperatif. Karena sebaÂgian sudah menyatakan siap hadir.
âKami yakin mereka kooperatif dan sebagian juga sudah mengaku bersedia jika dipanggil, sehingga kami yakin sebagai warga negara yang baik akan taat dan patuh terÂhadap hukum yang berlaku, apalagi rata-rata adalah pejabat publik,â ujarnya.
Sebelumnya, saksi Albian TouÂwelly dalam persidangan di depan majelis hakim dan JPU mengakui, ada sejumlah pejabat yang terima uang hasil kebijakan dari SPPD fiktif, bahkan BPK disebut terima 350 juta melalui Kepala Inspektorat TanimÂbar, JH.
âDapat saya jelaskan bahwa saya pernah mengantarkan uang di tahun 2020 itu kepada sejumlah anggota DPRD seperti NL, WL, IZ, dan MA. Untuk nilainya saya tidak tahu sebab saya hanya disuruh antar,â ujarnya.
Dikatakan, selain anggota DPRD, Kepala Inspektorat juga sebagai perantara menerima uang untuk diberikan kepada BPK Wilayah Maluku.
âSama halnya dengan anggota DPRD, Kepala Inspektorat, JH juga menerima uang untuk diberikan kepada BPK, tetapi saya tidak tahu jumlahnya,â ujarnya.
Sementara itu, mantan Kepala BPKAD, Jonas Batlayeri mengaku memberikan uang 350 juta kepada Kepala Inspektorat JH.
âIzin, dapat saya jelaskan melengÂkapi keterangan Touwelly bahwa benar, saya yang menyuruh saksi untuk menyerahkan uang kepada BPK melalui Kepala Inspektorat Tanimbar JH senilai 350 juta, karena waktu itu perwakilan BPK bersama pak Kepala Inspektorat bertemu di ruangan saya, dan meminta uang itu dan hari itu juga saya cairkan, dan menyuruh saksi Albian Touwelly untuk mengantarkannya. Semua uang ini berkat kebijakan dari SPPD ini, â kata Batlayeri.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kepulauan Tanimbar, Judith Huwae yang dikonfirmasi Siwalima, Selasa (21/11) mengaku, jika keterangan tersebut benar adanya, namun menurutnya nominal tersebut tidak sebesar itu.
JH sapaan akrab Huwae menyaÂtakan siap dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangannya jika diundang jaksa.
âBenar bahwa yang disampaikan mereka itu benar, tapi untuk nilainya tidak sebesar itu. Saya siap sebagai warga negara yang baik yang patuh terhadap hukum jika diminta untuk hadir dan memberikan kesaksian saya siap,â tegas JH
Bantah
Terpisah, anggota DPRD, IS yang tak lain Ivonnyla Khrisna Sinsu mengklarifikasi namanya disebutÂkan dalam persidangan, sebagai orang yang turut menikmati uang tersebut.
Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (21/11) politisi asal PKB itu mengaku, dirinya sama sekali tidak menerima uang sesuai dengan yang disebutkan saksi Albian Touwelly.
Kata dia, Albian Touwelly sama sekali tidak dikenal, sehingga baÂgaimana mungkin dirinya bisa dilibatkan dalam menerima uang SPPD fiktif tersebut.
âSaya sangat kaget ketika nama saya diberitakan. Ini disebut penÂcemaran nama baik. Orangnya saja saya tidak pernah kenal bagaiÂmana bisa dengan enaknya menyebutkan nama saya dalam persidangan?. Ini justru lebih aneh, âUngkapnya.
Dikatakan, dirinya melalui kuasa hukum akan melaporkan tindakan tersebut karena masuk unsur penÂcemaran nama baik.
âIni sudah masuk unsur penceÂmaran nama baik, alasanya kami tidak saling mengenal dan saya juga tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan, tetapi dengan seÂenakÂnya sebut nama saya dalam persidangan kemarin,â tuturnya.
Dia menilai, ini bagian dari perÂmainan politik untuk menjatuhkan kredibilitas dan kapabilitasnya.
Siap Hadir
IZ juga mengaku dirinya akan siap hadir dalam persidangan sebagai warga Negara yang taat hukum.
âLebih tepatnya mungkin itu orderan murahan yang sengaja diÂmainkan. Dengan demikian sebagai warga negara yang taat terhadap hukum, saya siap jika akan diminta untuk memberikan keterangan diÂmuka pengadilan,âtegasnya.
Bantah Terima Uang
Tak hanya IZ, Anggota DPRD MA yang tak lain Markus Atua meÂlalui kuasa hukumnya Rony SianÂressy juga mengklarifikasi tudingan terhadap kliennya yang disebutkan dalam persidangan menerima uang hasil korupsi SPPD Fiktif BPKAD Kepulauan Tanimbar.
Menurut Ronny, di tahun 2020 kliennya banyak menghabiskan wakÂtunya di ibu kota sehingga tudingan menerima uang tidaklah benar.
âKlien saya di tahun 2020 banyak waktunya yang dihabiskan di Jakarta, sehingga kami sangat yakin tidak mungkin klien saya terima duit,â ungkap Sianressy
Dikatakan, berdasarkan keteraÂngan dari kliennya informasi yang dikemukakan dalam ruang sidang dapat dikategorikan sebagai penceÂmaran nama baik. Untuk itu pihaknya sedang menelaah keteraÂngan saksi Albian Touwelly untuk dilakukan upaya hukum.
âUntuk orangnya, (Saksi Albian-red) klien kami mengaku tidak perÂnah bertemu dengan yang bersangÂkutan. Harus diingat juga bahwa keterangan yang diutarakan dalam persidangan dilakukan dibawah sumpah dan itu ada konsekuensi hukumnya jika keterangan itu tidak benar,â tegasnya.
Dengan demikian saksi harus dapat membuktikan lokus penyeÂrahan uang itu, misalkan tempat, tanggal dan waktu penyerahan uang itu serta nilai yang diberikan, jangan hanya sebut terima tetapi nilai yang diberikan tidak disebutkan.
âNah dari hal ini kami bisa meÂnganggap ini sebagai bentuk penceÂmaran nama baik, sehingga kami sedang pelajari keterangan saksi tersebut dimana jika ada delik hukumnya maka akan kami tempuh jalur hukum,â cetusnya
Dikatakannya, terhadap keteraÂngan saksi mestinya dipertanyakan alasan apa dan kepentingan apa sehingga nama kliennya disebut.
âMemang benar ini keterangan dalam persidangan hanya saja kita perlu mempertanyakan. Pertama jika pernyataan ini di tingkat penyidikan atau sebelumnya diberikan keteraÂngan dalam BAP oleh jaksa penyidik, maka sudah pasti sebelum kasus ini masuk pengadilan klien saya sudah di panggil untuk dimintai klarifiÂkasinya.
Namun jika tidak, maka perlu diÂpertanyakan ada apa dan makÂsudnya apa sehingga nama kliennya disebutkan di pengadilan. (S-26)