AMBON, Siwalimanews – Pasca ditetapkan sebagai terÂsangka galian C illegal, Raja NeÂgeri Rohomoni, Daud Sangadji dicecar penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, Kamis (1/2) seÂlama lima jam lebih.
DS, sapaan akrab Daud SaÂngadji ini dicerca sejak pukul 11.00 WIT hingga pukul 13.00 WIT. SeÂteÂlah istiraÂhat makan siang, DS kembali menjalani pemerikÂsaan pukul 14.00 WIT hingga 17.15 WIT.
PengusaÂha ternama di Maluku ini sehaÂrusÂnya menÂjalani pemerikÂsaan Senin (29/1) namun DS minta tunda pemeriksaan melalui surat resmi yang masuk ke penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku.
DS akhirnya menjalani pemeÂriksaan, Kamis (1/2) terkait kasus tambang galian C ilegal di Air Besar (Waeira) Negeri Rohomoni. Dalam kasus ini dia telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pantauan Siwalima di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku. SaÂngaji tiba sekitar pukul 11.00 WIT. Raja Rohomoni ini mengenakan kemeja motif garis berwarna hitam dan celana bahan warna hitam itu terlihat turun dari mobil Mitsubisi Mirage warna hitam bernomor Polisi DE 1746 AG.
Ia terlihat didampingi kuasa huÂkumnya Doddy Soselissa dan langsung masuk ke ruang pemeÂriksaan.
Kurang lebih 2 jam pemeriksaan atau sekitar pukul 13.00 WIT keÂduanya terlihat keluar ruangan pemeriksaan untuk makan siang. Pemeriksaan berlanjut sekitar pukul 14.00 hingga selesai pada pukul 17.15.
DS yang dicegat wartawan meÂnolak memberikan keterangan, dan mengarahkan awak media untuk meminta keterangan kuasa hukumÂnya.
Kepada wartawan kuasa hukum DS, Doddy Soselissa mengatakan, dalam pemeriksaan kliennya di cerca belasan hingga puluhan pertaÂnyaan. Pertanyaan yang dilontarkan terkait galian C di Air Besar (Waeira) Negeri Rohomoni.
âTerkait kasus ini klien kami kooperatif, hal ini ditunjukan dengan kehadiran klien kami. secara materi kami siap hadapi, namun kami hanya inginkan proses penegakan hukum yang adil,âjelas Soselissa usai pemeriksaan DS.
Dikatanya usai pemeriksaan, DS tidak ditahan dan diwajibkan lapor.
âKlien saya diwajibkan lapor 2 kali selama seminggu yakni hari Selasa dan Kamis,âungkapnya.
Bakal Lapor Teli Nio
Setelah ditetapkan sebagai tersaÂngÂka dan menjalani pemeriksaan, DS mulai buka bukaan terkait peran sejumlah pihak yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut.
Pihak pihak yang namanya menÂcuat yakni, Kontraktor dari CV Filadelpia Jaya, Teli Nio hingga Kasatker Balai Jalan, Bagus.
Nama dua orang tersebut muncul dalam pemeriksaan DS sebagai tersangka Kamis (1/2).
DS melalui kuasa hukumnya Doddy Soselissa menjelaskan, piÂhakÂnya akan melapor balik Teli Nio terkait kasus tersebut.
Menurutnya, jika kliennya diÂtetapkan tersangka maka Teli Nio selaku pembeli atau penadah juga harus ditindak secara hukum.
âKalau klien kami melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 158 tentang Minerba, maka harus diteliti dan dilihat lagi ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam hal melakukan tindakan penggalian pasir dan batu, pengangkutan dan pembelian,â ujar Soselissa.
Menurutnya, ada norma yang mengatur pelanggaran di pasal 161. Sehingga dalam waktu dekat piÂhaknya akan menyampaikan laporan polisi secara resmi terkait peran yang bersangkutan dalam kasus ini.
Dia membantah bahwa, DS intimidasi Teli Nio untuk mengambil material di Rohomoni dan meÂnyerahkan sejumlah uang.
âKami bantah dengan tegas perÂnyataan Teli Nio, tidak ada intimidasi atau paksakan untuk wajib mengÂambil material di Rohomoni. Faktanya ada 3 lokasi yang dia ambil yakni di Pelauw, Rohomoni dan Haruku. Kami punya bukti dan foto-foto dokumentasi yang akan dijaÂdikan dasar pelaporan. Kalau untuk uang memang ada uang dari hasil menjual material dan Teli yang menawarkan untuk membeli, keÂmudian uang itu dipakai untuk pembangunan tanggul jembatan di Rohomoni,âpungkasnya.
Soselissa mengatakan, sebelum adanya persetujuan pembelian dan pengambilan material, Teli Nio diawal September mendatangai rumah Raja Rohomoni.
âDisana terjadi pertemuan yang melibatkan Kasatker Balai Jalan Bagus, CV Filadelpia Jaya. Bagus dan Raja Rohomoni, Daud Sangaji. Yang artinya ada persetujuan sebelum akhirnya terjadi pengeÂrukan dan pengambilan material. Alur kejadian mereka yang datang minta, karena untuk kepentingan proyek pembangunan jalan di Haruku yang butuh material. AdaÂnya pertemuan ini sekaligus memÂbantah tudingan Teli Nio bahwa klien kami melakukan tindakan intimidasi,â ujarnya.
Saniri Negeri Bantah
Saniri Negeri Rohomoni, KecaÂmatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah membantah tidak memberikan izin atau persetujuan terhadap kegiatan penambangan Ilegal galian C yang dilakukan Raja Rohomoni, Daud Sangadji di Waeira (Air Besar).
Hal ini ditegaskan sejumlah saniri negeri membantah keterangan DS, sapaan akrab Daud Sangadji dalam berita acara pemeriksaan bahwa, saniri negeri ikut terlibat memberikan persetujuan terhadap kegiatan peÂnambangan ilegal galian C yang dilakukan Raja Rohomoni di Waeira.
âBahkan berita sebelumnya diÂmana pihak yang mengatasÂnamakan lembaga saniri Negeri Rohomoni yang menuding Polda Maluku disÂkriminatif itu juga tidak benar,â ungkap Ketua Saniri Negeri RohoÂmoni Muhammad Sangadji dalam rilisnya kepada Siwalima, Kamis (1/2).
Dia menyebutkan, dari 9 anggota lembaga Saniri Negeri Rohomoni, 8 orang yang terdiri dari Ketua dan 7 anggota secara resmi dan tegas memÂbantah berita acara pemeriksaan tersangka DS.
Faktanya, lanjut dia, Saniri tidak pernah memberikan persetujuan kepada tersangka DS untuk melakuÂkan penambangan galian C illegal.
âKetua dan 7 anggota saniri juga membantah pernyataan oknum yang mengatasnamakan lembaga saniri yang melakukan manuver ke Polda Maluku dengan menuding Polda Maluku melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum ternyata itu juga tidak benar,â paparnya.
Dia menyebutkan, Saniri Negeri Rohomoni yang terdiri dari Ketua Saniri, Muhammad Sangadji dengan anggota Husen Loukaky, Abdullah Pattimahu, Jampati Tuheteru, Ismail Sangadji Watimury, Habib Mony, Masda Sangadji, dan Patty Lessy dengan ini membantah keterangan Raja Rohomoni M. Daud Sangadji.
âKarena kami tidak pernah memberikan persetujuan kepada Raja Rohomoni untuk melakukan penambangan Galian C secara illegal di Waeira (Air Besar) Negeri Rohomoni. Bahkan kami tidak mengetahui tambang tersebut. Kami baru tahu setelah proses penamÂbangan sudah berjalan beberapa bulan pada saat Raja Rohomoni melakukan pembahasan Perubahan APBD Negeri Rohomoni Tahun 2023,â tegas Sangadji.
Selain itu, lanjut dia, Ketua Saniri bersama 7 anggota Saniri lainnya tidak pernah menandatangani berita acara persetujuan kepada Raja Negeri Rohomoni untuk melakukan penambangan galian C secara illegal yang ditolak masyarakat Rohomoni.
âRapat Saniri Negeri bersama Raja Rohomoni agendanya hanya melaÂkukan pembahasan APBD Negeri Perubahan, bukan terkait galian C. Kami juga tidak mengetahui bahwa ada transaksi jual beli hasil tambang galian C illegal oleh Raja Rohomoni dengan kontraktor sebesar Rp 830 Juta sebagaimana keterangan KonÂtraktor,â tuturnya.
Bahkan hasil penjualan galian C illegal itu pihaknya tidak mengetahui kemana aliran dana tersebut.
âTerkait keterangan Raja RohoÂmoni M. Daud Sangadji bahwa uang hasil tambang Galian C Illegal untuk pembangunan masjid Hatuhaha itu tidak benar, karena raja tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada kami Saniri Negeriâ, ujar anggota Saniri Husen Loukaky.
Loukaky mengatakan, ketika masÂyarakat melakukan aksi demonstrasi penolakan tambang galian C illegal, Saniri Negeri meminta kepada Raja M. Daud Sangadji untuk segera meÂnghentikan aktivitas penambangan tersebut.
Dia kembali menegaskan, terkait pernyataan dari Saniri Negeri Rohomoni yang menuding penyidik Krimsus Polda Maluku melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum, itu bukan pernyataan resmi dari pihak saniri tetapi oknum yang mengatasnamakan saniri.
Menurutnya, pihak yang hadir di Ditkrimsus Polda Maluku itu bukan perwakilan resmi Lembaga Saniri Negeri Rohomoni, tetapi itu hanya oknum yang mengatasnamakan Lembaga Saniri.
âJadi kami meminta maaf kepada penyidik Ditkrimsus Polda Maluku bahwa kami tidak pernah menuding penyidik melakukan diskriminasi atas penegakan hukum, kami menyerahkan perkara ini pada proses penegakan hukumâ, tegas Ketua Saniri Muhammad Sangadji.
Jadi Tersangka
Seperti diberitakan sebelumnya, Daud Sangadji, Raja Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, KabuÂpaten Maluku Tengah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang galian C illegal di Air Besar (Waeira) Negeri Rohomoni.
Sangaji ditetapkan tersangka setelah gelar perkara yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.
âYa benar yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara yang dilakukan Kamis (25/1) kemarin,â jelas Dirkrimsus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena kepada wartawan di Ambon, Jumat (26/1).
Ditanya soal apakah yang bersangkutan akan ditahan pasca penetapan tersangka, Soumena mengatakan tergantung sikap kooperatif Daud Sangadji saat diperiksa sebagai tersangka nanti.
âUntuk penahanan tergantung sikap kooperatif dari tersangka bisa jadi pertimbangan saya,âtandasnya. (S-10)