AMBON, Siwalimanews – Manuver politik manÂtan Walikota Tual, Adam Rahayaan kanÂdas, setelah sebelumÂnya menerima rekomenÂdasi dari Partai DeÂmoÂkrat pada Minggu (25/8).
Tak menunggu waktu lama, rekomendasi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu kemudian ditarik dari terdakwa kasus dugaan korupsi CadaÂngan Beras Pemerintah Kota Tual ini.
Tidak diketahui pasti alasannya, namun parÂtai Demokrat kini berlabuh ke pasangan bakal calon Walikota Tual, Hari Suharto Adhyaksa Tamher dan wakilnya Ajha Lestari Sayutri.
Hal ini dibuktikan dengan surat Rekomendasi DPP Partai Demokrat yang ditandataÂngani langsung Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Selasa (27/8).
âIa, benar. Dukungan kita tarik, dan rekomendasi kita berikan ke pasangan calon Walikota Tual, Hari Suharto Adhyaksa Tamher dan waÂkilÂnya Ajha Lestari Sayutri,â tegas SekÂretaris DPD Demokrat, Latif Lahane kepada Siwalima, Rabu (28/8).
Sebelumya, Partai Gelora juga mencabut dukungannya. Hal itu ditegaskan salah satu Fungsionaris DPD Gelora Maluku, Moh LatuconÂsina saat dihubungi, Selasa (27/8) malam.
âIya benar. Batal, batalkan rekoÂmendasi,âtegas Latuconsina.
Latuconsina juga menyebut, Adam Rahayaan juga mengunÂdurkan diri dari pencalonan WaliÂkota Tual. âIa, mundur. Kita batalkan rekomendasi, dan tentu pengaruh ke syarat perolehan suara,âjelasnya sambil menutup ponselnya.
Desak Evaluasi
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon didesak segera melakukan evaluasi terhadap penangguhan peÂnahanan terdakwa Adam Rahayaan.
Mantan Walikota Tual ini diduga telah menyalahgunakan penangguÂhan penahanan yang diberikan, dengan melakukan manuver politik, berangkat ke Jakarta menerima rekomendasi Partai Demokrat.
Terdakwa kasus dugaan korupsi CBP Tual ini mengajukan penangÂguhan penahanan dengan alasan sakit, sehingga atas dasar pertimÂbangan kemanusiaan itulah hakim mengabulkan permohonan penangÂguhan penahanan. SayanÂnya terÂdakÂwa menyalahgunakan itu dengan melakukan manuver politik.
Praktisi Hukum, Pistos Noija kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (28/8) mengatakan berdasarkan KUHAP terdakwa atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan dapat mengajukan penangguhan penahanan.
Penangguhan penahanan pada tingkatan pemeriksaan maupun pengadilan dapat diberikan dengan alasan dalam surat permohonan termasuk sakit. âSesuai KUHAP jelas dapat melaÂkukan penangguhan penahanan kaÂrena sakit, namun jika dalam praktek digunakan untuk kepentingan poliÂtik maka ini tidak dapat dibenarkan,â ucap Noija.
Menurutnya, ketika alasan penaÂngguhan penahanan karena sakit tetapi digunakan untuk hal yang lain, maka patut diduga ada pemÂberian keterangan yang tidak benar kepada majelis hakim dan ini menjadi tanggung jawab pemohon.
Noija menegaskan, dengan adaÂnya persoalan ini maka majelis hakim yang memeriksa perkara Adam Rahayaan harus melakukan evaluasi terhadap penangguhan penahanan yang diberikan.
âPenangguhan penahanan ada karena permohonan yang dilampirÂkan dengan surat keterangan dokter, sehingga hakim berani mengeluarÂkan surat penangguhan penahanan, jadi ini harus ditinjau ulang,â tegasnya.
Terpisah, praktisi Hukum Munir Kairoti menyesali persoalan penaÂngguhan penahanan yang digunaÂkan untuk kepentingan lain.
Menurutnya, jika alasan penaÂngguhan penahanan karena sakit maka mestinya digunakan untuk pemeriksaan kesehatan bukan kepentingan politik.
âIni tidak jujur karena alasannya sakit tapi ujuk-ujuk ke jakarta untuk menerima rekomendasi untuk maju Pilkada, ini kan melanggar KUHAP,â tegasnya.
Kairoti pun mendesak majelis haÂkim untuk melakukan evaluasi terÂhadap surat penangguhan penahaÂnan sehingga ada perbaikan terhaÂdap penegakan hukum kedepan.
âDengan adanya masalah ini maka hakim harus mengevaluasi penangÂguhan penahanan,â jelasnya.
Akui Beri Penangguhan
Juru Bicara Pengadilan Ambon Rahmat Selang mengakui, pihaknya mengabulkan permohonan penangÂguhan penahanan dari terdakwa Adam.
Menurut Rahmat kepada SiwaÂlima di Kantor PN Ambon, Selasa (27/8) kuasa hukum AR mengajukan permohonan penangguhan penaÂhanan dengan alasan bahwa terÂdakwa sakit dan harus berobat.
AR, kata Rahmat, mengajukan permohonan penangguhan penahaÂnan karena akan menghadiri acara pernikahan anaknya.
âTidak begitu (anak nikah), di surat permohonannya tidak begitu, jadi waktu kuasa hukumnya datang mengajukan itu saya tanyakan kuasa hukumnya dan permohonan itu karena dia (Adam) sakit jadi mau berobat,â ujar Rahmat.
Dikatakan, atas pertimbangan terÂsebut Pengadilan Ambon kemudian mengabulkan pengajuan penangÂguhan penahanan terdakwa.
Untuk memenuhi syarat pengaÂjuan penangguhan penahanan, lanjut Rahmat, AR menjadikan istriÂnya dan dua kuasa hukumnya sebaÂgai jaminan dengan uang jaminan Rp100 juta. âJaminannya itu istri dan dua pengacaranya, dengan uang penangguhan Rp100 juta,â ujarnya.
Ia mengaku uang jaminan dari terdakwa itu dapat digunakan oleh pihak pengadilan jika terdakwa kabur atau tidak memenuhi panggilan untuk mengikuti sidang.
Saat ini terdakwa, telah menjalani proses persidangan dan akan masuk pada tahap pembacaan tuntutan di pengadilan.
âNah uang jaminan itu apabila dia melarikan diri atau tidak datang di persidangan, maka akan digunakan untuk mencari dia,â katanya.
Saat disinggung terdakwa meÂmanfaatkan penangguhan penahaÂnan untuk kepentingan politik, Rahmat mengaku tidak tahu menahu soal itu.
Ia mengatakan, pengadilan hanya berusaha untuk memenuhi hak setiap terdakwa yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan.
âKalau pengadilan kan tidak melihat pada politiknya tapi kepada hukum yang berlaku, hak-hak dia itu terpenuhi pada KUHAP. Jadi karena terdakwa punya permohonan itu semata-mata untuk berobat dan pertimbangan kemanusiaan, maka diberikan. Kedua di perkara ini sudah tidak ada pembuktian lagi, tinggal penuntutan kalau misalnya dia terbukti bersalah berarti dihukum,â ungkapnya. (S-20/S-26)