SIWALIMA.id > Berita
Inspektorat & APH Diminta Ungkap Borok 1,8 M di Dinkes
Hukum | Senin, 28 April 2025 pukul 21:51 WIT

AMBON, Siwalimanews – Inspektorat Maluku diminta kerja sama dengan aparat penegak hukum baik jaksa dan kepolisian untuk mengungkapkan borok di Dinas Kesehatan Provinsi Ma­luku.

Pasalnya, Inspektorat menemu­kan anggaran sebesar 1,8 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Inspektorat diminta untuk memberikan rekomendasi kepada APH mengusut, jika anggaran 1,8 miliar itu tidak bisa dikembalikan.

Demikian diungkapkan, praktisi hukum, Jack Wenno kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Minggu (27/4).

Menurutnya, sebagai aparat pengawas internal mesti ada pengawasan internal yang efektif, hingga kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memproses temuan tersebut.

Selain itu, kata Wenno, hal ini juga menjadi penting untuk mem­berikan dukungan penuh kepada Gubernur Maluku, Hen­drik Lewe­rissa guna menjawab pemerinta­han yang bebas dari korupsi.

Dikatakan, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Peme­rintah (APIP) harus melakukan pengawasan intern yang efektif, untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewe­nang dan sumber daya publik.

Inspektorat juga melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan pemerintah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, lanjut Wenno, APIP juga mestinya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan keuangan pemerintah, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas jika memang ada temuan, maka bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, atau kejaksaan untuk memproses kasus korupsi dimaksud.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, APIP dapat berperan penting dalam mendukung pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wenno menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Perangkat Daerah memang tidak mengatur koordinasi antara inspektorat dan penegak hukum lain. Akan tetapi, jika meyakini ada dugaan tindakan pidana korupsi, inspektorat boleh berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

“Sebetulnya langsung berkoordinasi, jika betul-betul diyakini sebagai tindak pidana. Dalam PP No. 72 Tahun 2019 Inspektorat di daerah tidak perlu menunggu penugasan dari kepala daerah, jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang atau kerugian uang negara,” tuturnya.

Hasil pemeriksaan itu, wajib dilaporkan ke menteri untuk Inspektorat di level provinsi dan kepada gubernur jika terjadi di tingkat kabupaten.

“Sebetulnya sudah membuat nota kesepahaman dengan kejaksaan dan kepolisian. Di tingkat Pemerintah Pusat, Inspektur Jenderal Kemendagri dengan Badan Reserse Kriminal Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung. Demikian pula di provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Dalam ranah koordinasi itu, Inspektorat bisa mendiskusikan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum terkait hasil pemeriksaan dan monitoring terhadap pemerintah daerah. Jika hasil monitoring menunjukkan terjadi pelanggaran administratif, maka hal tersebut tidak perlu diteruskan ke aparat penegak hukum. Akan tetapi jika kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum bisa bertindak,” katanya

Wenno menambahkan, APH agar responsif dugaan korupsi yang terjadi.

“Kita tahu penanganan dugaan korupsi ini bukan hanya soal efek jera, tetapi pengembalian kerugianan negara. Olehnya itu sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi harus ada langkah antisipatif dari kejaksaan maupun kepolisian, sehingga jangan lalu sudah terjadi korupsi baru proses. Kan ada baiknya melakukan pencegahan sebelum negara menjadi rugi,” tegasnya. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps