AMBON, Siwalimanews – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon meminta Polda Maluku dan jajaranÂnya segera menangkap aktor utaÂma Penambang Emas Tanpa Izin yang bercokol di GuÂnung Botak, Kabupaten Buru.
Syawal Tamher, salah satu fungsionaris HMI Cabang Ambon meminta Polda MaÂluku untuk menangkap aktor utama pelaku penambangan liar yang terjadi di daerah Wasboli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru.
Dikatakan, dimulai dari kasus jatuhnya kontainer di pelabuhan Namlea bulan lalu, diduga berisikan bahan kimia untuk digunakan pada wilayah pertambangan yang sampai saat ini belum jelas siapa pemiliknya.
âHingga kini yang terbaru adalah proses pertambangan yang dilakukan di bekas seÂbuah perusahaan yang perÂnah melakukan aktivitas di gunung botak,â ungkapnya.
Menurutnya, pertambangan tanpa izin diduga ada aktor utama yang memback-up sebagai pemilik lahan, dan orang yang akan melakukan pertambangan di wilayah tersebut akan diminta uang sebagai jatah pemilik lahan.
âSelain aktor utama yang mestinya diÂtangkap saya juga meminta kepaÂda Polda Maluku agar wilayah perÂtamÂbangan tersebut segera untuk diÂterÂtibÂkan, sebab kerusakan lingkuÂngan hingga kini semakin parah,â tuturnya.
Belum Ada Kepastian
Sungguh miris, pemerintah pusat maupun daerah hingga saat ini belum mengeluarkan regulasi terkait perizinan pengelolaan tambang emas Gunung Botak.
Padahal hal itu sudah diusulkan begitu lama oleh pemerintah agar proses pengelolaan tambang emas bisa dikelola dalam upaya meningÂkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini meicu DPD GMNI Maluku meminta Pemerintah, baik pusat mauoun daerah, untuk memberikan kepastian hukum, terkait pengeloÂlaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Ketua DPD GMNI Maluku, AlberÂtÂhus Y R Pormes, dalam kepada SiwaÂlima, di Ambon, Senin (22/5) mengaÂtakan, sebagai civil society pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang dapat berpihak keÂpada masyarakat.
Kata dia, dengan tidak adanya kepastian hukum terkait penambaÂngan emas Gunung Botak maka GMNI akan meminta Presiden Joko Widodo agar segera memberikan keÂpastian hukum, berupa kebijakan yang tepat, sehingga pengelolaan tambang emas Gunung Botak segera beroperasi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
âYang sudah tentu dengan memÂperÂtimbangkan secara matang aspek sosiologis, budaya, dan lingkuÂngan. Kami meminta, kalaupun Pemerintah Pusat tidak mampu mengeluarkan kebijakan untuk beroperasinya kembali tambang emas Gunung Botak dalam waktu dekat, maka kami minta kembalikan mekanisme perÂizinannya kepada daerah, sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PeÂmerintah Daerah,â tuturnya.
Menurutnya, penanganan tamÂbang emas Gunung Botak sudah sangat lambat untuk masyarakat itu bisa mendapat kepastian hukum dari pemerintah pusat. Sehingga, pihakÂnya mendorong agar semua stakeholder, bisa sama-sama mendukung proses ini sehingga tambang emas Gunung Botak bisa beroperasi demi untuk kesejahteraan masyarakat Maluku. (Mg-1)