AMBON, Siwalimanews – Sudah hampir sebuÂlan tim penyidik KejakÂsaan Tinggi Maluku beÂlum memanggil SekreÂtaris Daerah Maluku, Sadli Ie untuk dimintai keterangan terkait kaÂsus dugaan korupsi dana Covid maupun reboisasi di KabuÂpaten Maluku Tengah.
Padahal pelaksana tugas Dinas KehutaÂnan Provinsi Maluku itu sejak Senin, 23 Oktober lalu telah berÂsedia memberikan keteÂrangan terkait dua kaÂsus tersebut jika diundang tim penyidik Kejati Maluku.
Namun sampai dengan saat ini Kejati belum juga memaÂnggil orang nomor tiga di Pemprov Maluku itu.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Karabe ketika dikonfirmasi Siwalima, pekan lalu mengatakan, belum meÂmanggil sekda bukan tanpa alasan.
âKita bukan tanpa alasan untuk panggil sekda untuk pemeriksaan, namun usai pelimpahan dari bagian Intel ke Pidsus, belum lengkap dengan berkas fisik sehingga kami menunggu pelimpahan berkas fisikÂnya,â ujar Kareba
Dikatakan, dirinya meyakini sekda Maluku akan kooperatif jika Kejati memanggil kembali.
âKami yakin yang bersangkutan akan kooperatif, sebab sebelumnya tak hadiri panggilan karena alasan dinas dan juga secara langsung menyurati kami,â tutur Kareba
Tak Masuk Akal
Alasan Kejati Maluku terkait penanganan kasus dugaan penyaÂlahgunaan dana covid-19 dan reboiÂsasi dinilai tidak masuk akal.
Kejaksaan Tinggi Maluku hingga saat ini belum juga memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Ie terkait dengan pengusutan kasus dana covid-19 dan reboisasi hutan di Maluku Tengah.
Kejati beralasan bila belum dilaÂkukan pemanggilan Sekda Maluku lantaran belum dilakukan penyeÂrahan dokumen fisik dari Asintel kepada Bagian Pidana Khusus.
Praktisi Hukum Djidon BatmoÂmolin Asisten Intelijen dan Bagian Pidana Khusus merupakan dua bagian penegakan hukum yang berada dalam satu atap.
âIntel dengan pidsus itu satu atap dan kalau pihak Kejati mengatakan belum penyerahan berkas itu suatu yang tidak dapat diterima oleh akal sehat,â ujar Batmomolin saat diwaÂwancarai Siwalima melalui telepon selulernya, pekan lalu.
Dikatakan, untuk menuntaskan proses penanganan kasus mestinya Aspidsus terus proaktif untuk meminta dokumen fisik untuk ditinÂdaklanjuti.
Bukan sebaliknya membiarkan dokumen itu tidak diserahkan, sebab akan mengulur waktu sedangkan penanganan perkara pidana harus dilakukan dengan cepat.
âJangan mengulur waktu, pertaÂnyaannya ini ada apa sampai seÂkarang belum diserahkan ke PidÂsus,â tanya Batmomolin.
Menurutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi dalam kewenangan harus menjembatani persoalan ini dengan memanggil Asintel agar segera menyerahkan dokumen fisik untuk ditindaklanjuti Pidsus.
Sikap lamban Kejati Maluku kata Batmomolin menimbulkan dugaan adanya upaya menghilangkan baÂrang bukti yang sebelumnya telah dikantongi.
Apalagi, Sekda Maluku telah berÂsedia diperiksa dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Covid-19 dan reboisasi hutan di Malteng.
âMasyarakat bisa saja menduga ada upaya menghilangkan barang bukti maka Kejati Maluku harus harus transparan sehingga tidak menimbulkan pemikiran miring dari masyarakat,â pungkasnya.
Terpisah, Aktivis Laskar Anti Korupsi Ronny Aipassa juga meÂminta Kejati Maluku untuk lebih proaktif dalam menuntaskan kasus Covid-19 dan Reboisasi Hutan di Maluku Tengah.
Menurutnya, apapun yang menÂjadi alasan dalam penanganan perÂkara pidana, Kejati Maluku harus berÂupaya untuk menuntaskan kasus.
âKita tidak tahu pasti alasan yang sebenarnya kenapa sekda belum diperiksa tapi kalau alasan karena dokumen maka seharusnya Kejati proaktif untuk menyerahkan dokuÂmen tersebut,â tegas Aipassa.
Aipassa menegaskan masyarakat Maluku saat ini terus memantau sejauh mana komitmen Kejati dalam menuntaskan kasus korupsi di Maluku termasuk dana covid-19 dan reboisasi yang melibatkan nama Sekda Maluku, Sadli Ie.
Dia pun berharap Kejati Maluku dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat.
Siap Dipanggil
Sementara itu Sadli Ie memperÂsilahkan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memanggilnya kembali, terkait kasus dugaan penyalahgunaan daÂna Covid tahun 2021 maupun reboisasi.
âSilahkan kalau memang mau dipanggil,â ungkap Sekda kepada wartawan usai melepas kontingen Pesparani Katolik ke III di kompleks Gonzalo, Kopertis, Senin (23/10).
Sekda menjelaskan, ketidakhaÂdiran dirinya dalam memenuhi panggilan Kejati Maluku beberapa waktu lalu bukan merupakan hal yang disengaja.
Namun, bertepatan dengan adaÂnya agenda yang tidak dapat ditiÂnggalkan sehingga dirinya tidak dapat memenuhi panggilan Kejati Maluku tersebut.
Sekda menegaskan, dirinya dipaÂnggil hanya untuk memberikan keÂterangan terkait dengan keduduÂkannya sebagai Ketua Harian PenaÂnggulangan Covid-19 Provinsi Maluku.
Berkaitan dengan kasus reboisasi dirinya dipanggil untuk memberikan terkait dengan kedudukannya sebaÂgai pelaksana Kadis Kehutanan.
âSaya bukan diperiksa, tapi memÂberikan keterangan saja terkait kedudukan saya sebagai ketua tim harian Covid-19 dan reboisasi,â tegasnya.
Sekda pastikan akan kooperatif jika kembali dipanggil Kejaksaan Tinggi Maluku. âSaya pasti akan kooperatif jadi tidak ada masalah,â cetusnya.
Diduga Bermasalah
Diberitakan, Kejati Maluku meneÂmukan proyek Pekerjaan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat tahun 2022 milik Dinas Kehutanan Maluku bermasalah.
Proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Pekerjaan PemÂbuaÂtan Tanaman Hutan Rakyat sebesar Rp2,5 miliar. Dalam proses penyeliÂdikan yang dilakukan, Kejati Maluku telah mencerca 20 saksi diantaranya, Plh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadila. (S-20)