AMBON, Siwalimanews – Pasca dinaik kasus dugaan korupsi proyek pembanguÂnan rumah khusus milik Balai Pelaksana Penyediaan PeruÂmahan (BP2P) Maluku ke penyidikan, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terus mengali bukti-bukti kasus tersebut.
Sejak pekan kemarin, tim penyidik Kejati Maluku meÂmeriksa ketua dan sekertaris Pokja Kementerian PUPR.
âBenar, kita telah memeÂriksa dua saksi dari Pokja Lelang pada Kementerian PUPR RI. Keduanya yakni ketua dan sekretaris pokja PUPR,â jelas Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, Triono Rahyudi saat dikonfirmasi Siwalima meÂlalui telepon selulernya, Minggu (14/7).
Menurut Aspidsus, pihakÂnya tengah merampungkan berkas perkara pembanguÂnan rumah khusus oleh BPÂ2P Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah.
Ditanya soal kapan penetapan tersangka, Aspidsus menyebut piÂhaknya masih fokus untuk meramÂpungkan berkas perkara sembari menunggu hasil kerugian negara yang dihitung oleh Inspektorat Provinsi Maluku.
âUntuk tersangka belum. Kita masih menunggu hasil audit oleh Inspektorat. Untuk saksi-saksi hamÂpir selesai sehingga kami masih fokus rampungkan berkas perkaraÂnya dulu,â kata Aspidsus.
Naik Penyidikan
Kejati Maluku telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah khusus milik BP2P Maluku dari penyelidikan ke penyidikan.
Plt Kasi Penkum Kejati Maluku, Aizit Latuconsina menyebutkan, peningkatan kasus ini dari penyeÂidikan ke penyidikan, setelag tim penyelidik menggali berbagai keterangan dari sejumlah pihak.
Kepada Siwalima di ruang kerjaÂnya, Kamis (1/2) Latuconsina mengÂungkapkan, kasus proyek pembaÂngunan rumah khusus milik BP2P telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
âKasusnya sudah selesai penyeÂliÂdiÂkan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang mana hal itu dilakukan sejak Minggu lalu,â ungkapnya.
Ia mengatakan, setelah ditahap penyidikan, nantinya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhaÂdap saksi-saksi yang berkaitan deÂngan proyek tersebut.
âNanti akan dilakukan pemerikÂsaan terhadap saksi-saksi untuk menggali informasi lebih lanjut,â terangnya.
Kendati begitu, Ia belum mengeÂtahui secara pasti penyidik akan menyusun agenda pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dalam kasus tersebut.
âNanti penyidik yang tentukan agenda pemeriksaan. Ditunggu saja nanti akan disampaikan apabila ada pemeriksaan atau informasi terbaru dari penanganan perkara ini,â katanya.
Untuk diketahui, pembangunan proyek rumah khusus bagi aparat TNI/Polri sebanyak 2 unit di Kabupaten Malteng dan Kabupaten SBB 22 unit yang bersumber dari APBN sebesar Rp6.180.268.000.
Meski menelan biaya yang sangat fantastis, ternyata pembangunan rumah khusus TNI dan Polri yang dikerjakan tahun 2016 itu hingga ini tak mampu diselesaikan alias terÂbengkalai.
Kejati dalam penyelidikan kasus ini menemukan adanya bukti-bukti sehingga telah dilimpahkan peÂnanganannya dari intelijen ke pidana khusus.
Proyek pembangunan rumah khusus di Kabupaten SBB dan MalÂteng berada di Desa Iha, Luhu, Siaputih, Tanah Goyang, Desa Lisabata, Elpaputih Samasuru dan Desa Loki.
Sementara di Kabupaten Maluku Tengah berada di Desa Mamala dan Morela.
Proyek pembangunan rumah khusus ini pada beberapa desa di Kabupaten SBB maupun Malteng diduga hanya dibangun pondasi saja dan ada juga yang tidak sama sekali, padahal anggarannya telah cair 100 persen. (S-26)