SIWALIMA.id > Berita
Gali Bukti Korupsi BOS MTSN, Komite Sekolah Dicecar
Hukum | Kamis, 8 Mei 2025 pukul 22:24 WIT

AMBON, Siwalimanews – Guna mengali bukti dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana operasional sekolah (BOS) Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon, tim penyidik Kejaksaan Negeri mencecar pihak komite.

Kasi Intel Kejari Ambon, Alfrets Talompo mengatakan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi yakni komite sekolah berinisial RA dan salah satu panitia kegiatan NP.

“Hari ini penyidik periksa komite sekolah berinisial RA dan panitia kegiatan yang pernah dilakukan oleh Mts di Tahun 2020 dan 2023. Keduanya diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik sejak pukul 10.00 hingga 14.00 WIT, “ungkap Kasi Intel.

Selain dua saksi tersebut, pada Selasa (6/5) tim penyidik juga telah memeriksa bendahara RK tahun 2023-2024.

“Sebelumnya itu bendahara sudah kita periksa hari Selasa dan hari ini tambah lagi dua orang jadi totalnya sudah 3 saksi yang pe­nyidik periksa. Kedepannya kita masih agendakan periksa saksi-saksi lainnya guna mengungkap kasus ini, “tandasnya

Bermasalah

Seperti dibritakan sebelumnya, tim penyidik Kejari Ambon menemukan bantuan dana BOS sebesar Rp3.366. 250.000 di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Ambon tahun anggaran 2023-2024 bermasalah.

Pasalnya, kepala sekolah diduga tidak melaksanakan jabatannya dengan benar dalam pengelolaan anggaran miliar rupiah itu.

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardian­syah yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).

Dikatakan, penyidik telah me­nemukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Kajari menjelaskan, dalam peng­usutan kasus ini pihaknya telah mengeluarkan dua kali Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).

“Surat pertama dikeluarkan tang­gal 24 Februari 2024 bahwa dalam materi yang didalami oleh tim penyelidik terkait dengan penyele­wengan dana BOS. Kemudian surat kedua berupa perpajangan terta­nggal 19 Maret 2025, “ungkap Kajari Ambon yang didamping Kasi Intel, Alfreds Talompo dan Kasi Pidsus Azher Orno dalam keterangan pers­nya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Senin (5/5).

Dijelaskan, dalam proses penye­lidikan terkuak fakta dari permintaan keterangan dari sejumlah pihak, dalam hal ini kepala sekolah dan para guru serta vendor dan beberapa panitia yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh MTS Negeri Ambon, maka pada Rabu, 9 April 2025 tim jaksa penyelidik telah melakukan ekspos untuk mening­katkan status kasus itu dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Hal ini dilakukan karena tim menemukan adanya suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah tersebut. Dengan demikian maka, dilakukan ekspos untuk me­ningkatkan statusnya dari penyelidi­kan ke penyidikan berdasarkan Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ambon nomor 03/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025, “tuturnya.

Dijelaskan, selama proses penye­lidikan tim telah menggali keterangan dari 21 pihak terkait yakni kepala sekolah dan dewan guru serta pihak lainnya.

“Awalnya difokuskan untuk pe­nye­lidikan dana BOS. Namun dalam DPA ada beberapa anggaran yang termasuk anggaran dana bos yang diduga pertanggungjawabannya tidak benar. Sehingga tim jaksa memeriksa keseluruhan anggaran itu sebagaimana termuat dalam DPA tahun anggaran 2023 dan 2024, “jelasnya.

Disebutkan, secara total seluruh anggaran yang diterima MTS baik dana BOS dan dana lainnya sebesar Rp3.366.250.000. Namun dalam pengelolaannya, kepala sekolah tidak melaksanakan jabatannya dengan benar.

Kajari menyebutkan, pertama, tim menemukan Kepala sekolah tidak membuat atau membentuk tim untuk mengelola dana BOS, Kedua, tidak melibatkan dewan guru dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM). Ketiga tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS.

Selajutnya, ada temuan Mark Up nota belanja, belanja fiktif, melakukan pemotongan uang kegiatan penerimaan siswa baru, ada juga menganggarkan uang kegiatan pembangunan serta melakukan pembelanjaan tidak sesuai pencatatan buku kas umum.

“Sehingga dari serangkaian penyelidikan ditemukan adanya kerugian negara berdasarkan perhitungan awal sebesar Rp614.000.000, “ujarnya.

Selanjutnya tim penyidik akan menyusun agenda untuk memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangannya sebagai saksi dalam mengungkap tersangka dalam kasus tersebut.

“Belum ada penetapan tersangka, setelah ini akan dilakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap tersangkanya,“ tandas Kajari. (S-29)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps