AMBON, Siwalimanews – Fraksi Gerindra DPRD Maluku meminta Inspektorat memberikan rekomendasi kepada aparat peÂnegak hukum mengusut dana hibah 1,8 miliar rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Dinas Kesehatan.
Proses hukum perlu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi oknum-oknum ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
Demikian diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, John Laipeny kepada wartawan Balai Rakyat Karpan Ambon, Selasa (10/6).
Menurutnya, kasus tersebut tidak boleh ditutupi, tetapi InspekÂtorat harus transparan ke publik, jika ada indikasi merugikan negara maka sudah harus diproses hukum.
Disisi yang lain, kata Laipeny, jika ada perintah agar Dinas KeÂsehatan mengembalikan anggaran itu maka itu tidak bisa menghenÂtikan proses hukum,â tegasnya.
Kata dia, harus ada langkah terhadap kasus temuan 1,8 miliar ini. Sebab akan juga berdampak pada penanganan perkara lain yang ada di Maluku.
âKalau memang ini tak disikapi baik, bagaimana dengan sejumlah kasus lama di kabupaten/kota yang ada di Maluku ?. Harus menjadi catatan kritis bagi aparat penegak hukum,â bebernya
Dia menegaskan, Fraksi Gerindra bakal mendorong proses hukum terhadap kasus temuan 1,8 miliar milik Dinkes itu. Hal ini dilakukan agar kasus tersebut tidak sama deÂngan proyek pembangunan gedung E RS Haulussy yang hingga kini tak ada kemajuan.
âKami akan terus mendorong proses hukum, sehingga tak ada lagi kasus seperti yang terjadi di RS yakni pembangunan gedung E, kaÂsus ini tidak boleh hilang. Harus diÂperiksa terus termasuk,â paparnya.
Tak Hapus Pidana
Seperti diberitakan sebelumnya, langkah Pemerintah Provinsi MaluÂku yang enggan menindaklanjuti dana hibah 1,8 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di Dinas Kesehatan ke proses hukum patut pertanyakan.
Pasalnya, langkah tersebut dinilai keliru dan terkesan melindungi para oknum-oknum ASN di Dinas KeÂsehatan yang berupaya melakukan penyimpanan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Demikian dikatakan Akademisi Hukum Unpatti ,Patrick Corputty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (9/6)
âSikap Pemda Maluku yang hanya meminta pengembalian dana tanpa menempuh proses hukum dalam kasus temuan Rp1,8 miliar di Dinas Kesehatan jelas patut dipertanyaÂkan,â ucap Corputty.
Dijelaskan pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus unsur tindak pidana, apalagi jika dana tersebut diduga disalahgunaÂkan.
Tindakan Pemprov Maluku kata Corputty ini justru berisiko menÂciptakan preseden buruk, sebab seolah-olah korupsi dapat dimaafÂkan asal uang dikembalikan uang yang diduganya disalahgunakan tersebut.
âPenegakan hukum harus tetap berjalan untuk menjamin akuntaÂbiÂlitas dan efek jera,â tegas Corputty.
Dijelaskan secara SOP, temuan kerugian ini akan disampaikan ke pihak yang bertanggungjawab guna di beri kesempatan untuk mengemÂbalikan dana.
Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tersebut maka temuan akan diteruskan ke aparat penegak hukum untuk ditinjak lanjuti secara pidana.
âYang harus digaris bawahi SOP tersebut hanya berlaku pada konÂteks administrasi, artinya jika sejak awal sudah terlihat adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi seperti misalnya rekayasa kegiatan, pemalÂsuan dokumen, suap, atau penyalahÂgunaan jabatan maka APH tetap dapat dan seharusnya masuk lebih awal,â jelasnya.
Corputty menegaskan memang benar bahwa pengembalian dana dapat menjadi mekanisme awal penyelesaian temuan kerugian daerah tetapi itu berlaku pada konteks administrasi.
Corputty menegaskan jika sejak awal sudah ada indikasi pelanggaran hukum yang serius, maka proses huÂkum tetap wajib berjalan. âPengemÂbaÂlian bukan penghapus pidana, tapi paÂling jauh hanya jadi faktor yang meÂriÂngankan nantinya dalam putusan yaÂng dibuat hakim,â tandasnya.(S-20)