AMBON, Siwalimanews –Â Sudah empat tahun kasus dugaan korupsi dana MTQ ke-47 Provinsi Maluku di NamÂrole, mangkrak di Kejaksaan Negeri Buru.
Mirisnya dalam kasus ini Kejari sudah menetapkan terÂsangka, namun tidak ada progres sama sekali.
Kasus yang merugikan keÂuangan negara Rp9 miliar ini, telah ditangani dari tahun 2019 lalu secara bergilir oleh tiga Kepala Kejaksaan Negeri Buru dan terakhir oleh Muhtadi di tahun 2021 dan sekarang oleh M Pakaja namun kasus dugaan mark up dana MTQÂ hingga kini belum tuntas alias mandek.
Mangkraknya kasus dugaan koÂrupÂsi dana MTQ ini membuat seÂjumlah kalangan meminta Kejaksaan Tinggi Maluku mengambil alih penaÂnganan kasus yang sudah dari taÂhun 2019 lalu dilakukan penyeliÂdikan dan penyidiÂkan namun jalan tempat.
Praktisi hukum, Munir Kairoti mengatakan, sangat disayangkan kinerja Kejaksaan Negeri Buru yang hingga tahun 2019 hingga saat ini belum berhasil menuntaskan kasus dugaan mark up dana MTQ terseÂbut. âKerugian negara cukup fantasÂtis mencapai 9 miliar rupiah dan bahkan sudah ada tersangkanya, Kejari Buru bikin apa saja, sebagai praktisi hukum saya menyayangkan hal ini,â kesal Kairoti saat diwaÂwancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (5/6).
Menurutnya, bila kinerja Kejari Buru seperti ini maka Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai intansi diÂatas mestinya tegas terhadap Kejari Buru, sebab masyarakat akan meniÂlai buruk kinerja kejaksaan dalam menuntaskan kasus korupsi.
Kejaksaan Tinggi kata Kairoty memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan supervisi yang ketat terhadap perilaku kejari-kejari di wilayah hukum Provinsi Maluku termasuk Kejari Buru.
Kejati tidak boleh membiarkan praktik-praktik seperti ini terjadi di Maluku, sebab akan mencoreng nama institusi dalam penegakan hukum apalagi Presiden Joko WiÂdodo dalam berbagai kesempatan meÂngingatkan kejaksaan dan kepoÂlisian untuk serius menangani kasus korupsi.
âKalau kasus sudah bertahun-tahun tidak jalan seperti ini maka Kejati harus tegas, jangan biarkan karena akan menimbulkan ketidakÂperÂcayaan masyarakat maka langkah terbaik ada Kejati ambil alih kaÂsusnya,â tegasnya.
Kairoty juga menyinggung perÂsoalan kepastian hukum yang wajib diberikan Kejari Buru bagi tersangÂka yang telah ditetapkan.
Didesak Serius
Terpisah, praktisi hukum Paris Laturake juga mendesak Kejari Buru untuk serius dalam menangani kaÂsus dugaan tindak pidana korupsi mark up dana MTQ.
Menurutnya, Kejari Buru tidak boleh membiarkan kasus hukum berlarut-larut tanpa ada kejelasan baik bagi tersangka maupun masyaÂrakat yang selama ini melakukan pengawasan. âKejari harus beri kepastian hukum dalam penanganan kasus, sebab ini sudah terlalu lama dan menyangkut tersangka juga,â ucap Laturake.
Kejari Buru tidak boleh bermain-main atau masuk angin dalam meÂngusut kasus korupsi MTQ Bursel, sebab hasil audit BPKP telah meÂnunjukkan kerugian negara yang luar biasa besar.
Karenanya, Laturake mendesak Kejati Maluku untuk melakukan peÂngawasan yang ketat terhadap kaÂsus dan bila perlu diambil alih sehiÂngga kasus tersebut secepatnya tuntas.
âMasyarakat saat ini sudah apatis dengan penegakan hukum jadi jangan buat masyarakat lebih tidak percaya dengan kejaksaan dalam penegakan hukum, makanya saya bilang Kejati ambil alih aja biar beres,â pungkasnya.
Kajari Mutasi
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Buru MuhÂtadi dimutasi. Dia dipromosikan sebagai Jaksa Ahli Madya pada Jaksa Agung Muda Bidang PembiÂnaan Kejaksaan Agung. Ia akan mengemban tugas sebagai Atase Hukum Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi berkedudukan di Riyadh.
Penganti Muhtadi M Hasan PaÂkaja yang saat ini Koordinator pada Kejati Gorontalo. Kepergian MuhÂtadi meninggalkan pekerjaan rumah kasus Tindak Pidana Korupsi dana MTQ Tingkat Provinsi Maluku ke-27 di Namrole, Kabupaten Buru Selatan yang merugikan negara Rp.9 miliar lebih
Kasus MTQ telah ditangani dari tahun 2019 lalu secara bergilir oleh tiga Kepala Kejaksaan Negeri Buru dan terakhir oleh Muhtadi di tahun 2021 lalu, namun kasus dugaan mark up dana MTQÂ hingga kini belum tuntas alias mandek.
Walau telah ditetapkan tiga orang tersangka, kasus ini masih jalan tempat dan belum mampu ditingkatÂkan ke penuntutan, karena jaksa masih terus berkutat dengan saksi – saksi baru serta masih menuggu hasil akhir perÂhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP PerÂwakilan Maluku.
Kajari Buru, Muhtadi yang mengÂakhiri masa jabatan, Jumat (25/2) nanti menyampaikan kinerjanya yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 lalu dan awal tahun 2022 ini serta dugaan  TPK apa saja yang menjadi PR yang belum terseÂlesaikan. âPR yang masih tertunda, tunggaÂkan perkara dari tahun 2019 yaitu dugaan TPK mark up Dana MTQ tahun 2017,â jelas Muhtadi kepada wartawan, Rabu, 23 Februari 2022 lalu siang.
Dijelaskan, untuk kasus TPK dana MTQ ini terakhir tanggal 12 Februari jaksa melakukan pemeriksaan terÂhadap salah satu saksi yang ada di Jakarta, berinisial HSO.
Saksi ini merupakan suplayer vendor dari kegiatan MTQ Provinsi MaÂluku ke-27 tahun 2017 yang dilakÂsanakan di Namrole, Kabupaten Buru Selatan.
Kata Muhtadi, HSO sudah banyak terlibat dalam kegiatan MTQ pada beberapa kota di Maluku, dia diganÂdeng oleh tiga tersangka penyalahÂgunaan dana MTQ untuk menjadi bagian dalam kegiatan di Bursel.
âSaksi diperiksa guna melengkapi hasil penyidikan karena kita ingin optimal,â tegas Muhtadi.
Yang masih kurang, lanjut MuhÂtadi, adalah ahli dari LKPP dimana piÂhaknya sudah menyurati dan berÂkoordinasi dengan LKPP. diharapÂkan minggu depan ini bisa dilakukan penunjukan oleh LKPP siapa ahlinya. âSetelah dilakukan perhituÂngan kerugian negara oleh BPKP,â ujarnya. (S-20)